Siapayang bisa mengizinkan menteri keuangan untuk membayar? “Anggaran pembelian pesawat itutelah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasirencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg.” - Kok bisa helikopterAW-101 sebesar & semahal itu tidak ada yang tahu? Rabu, 8Februari 2017 14:57Reporter :Raynaldo Ghiffari Lubabah AW 101. ©istimewa Merdeka.com - Pembelianhelikopter AgustaWestland 101 oleh TNI AU terus menjadi kontroversi. KepalaStaf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendapat laporan heliAW-101 sudah tiba di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyosaling lempar soal pihak yang bertanggungjawab soal pengadaan heli buatanInggris yang diproyeksikan sebagai pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015 ini. Anggota Komisi I Fraksi PDIP Andreas Hugo Perreira heran tidak ada pihak yangmengetahui pembelian heli tersebut. Menurutnya, pengadaan Heli AW-101 bukanbarang kecil dan memiliki harga yang mahal. Untuk itu, DPR akan mempertanyakanpembelian heli AW-101 kepada pihak terkait dalam rapat kerja yang akan digelarpekan depan. "Mestinya ada yang mengetahui, Karena itu pasti bukan barang yang kecil,itu barang besar pasti ada yang mengetahui. Karena dalam pembelian itu pastiada pengambil keputusan," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (8/2). DPR juga tidak mengetahui detil pengadaan heli AW-101. Sebab, tak diberikewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga. Artinya, Komisi I tidakmendapat laporan soal dokumen anggaran yang memuat deskripsi program danrincian alokasi pagu anggaran per program. "Komisi 1 itu sekarang tidak masuk pada satuan tiga, kita hanya bicarabesaran anggaran. Kita tidak masuk didalam detail satuan tiga. Nah itu konsekuensidan resiko daripada UU APBN kita," terangnya. "Dan misalnya terjadi sesuatu seperti ini ya kita tidak bisa terlalu jauhmenelusuri, kecuali nanti kalau ada rapat ya tentu kita akan pertanyakan siapayang akan bertanggung jawab," sambung Andreas. Menhan sempat melaporkan rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasaldari Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawatkepresidenan meskipun dioperasionalkan TNI AU. Namun, setelah mendapatpenolakan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba muncul perencanaan dari TNI AU ataspesawat jenis yang sama dengan peruntukan helikopter angkut berat. Anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu untukmemfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. Andreasmenegaskan, jika peruntukan heli untuk pesawat angkut berat maka pengadaan itumenjadi domain Kementerian Pertahanan. "Itu wilayah wilayahnya kementerian yang menyangkut Pertahanan, itu kanheli angkutkan ya," tegasnya. [ian]
