From: Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] Sent: Friday, February 10, 2017 12:59 AM To: Yahoogroups Subject: [GELORA45] Simak Kata Mahfud MD soal Ahok, Hukum dan Presiden
Saya kutipkan Pasal 83 Ayat 1 UU 23 th 2014 dibawah, disana diancam paling singkat 5 tahun sedang dakwaan penodaan agama itu selama-lamanya atau paling lama 5 tahun. Antara paling singkat dan paling lama tentu berbeda. Tetapi terus terang saja saya kurang begitu jelas. Apakah ada yg bisa memberi tanggapan? Pasal 83 Ayat 1 UU 23 th 2014: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. --- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2). ... Simak Kata Mahfud MD soal Ahok, Hukum dan Presiden Kamis, 09 Februari 2017 – 20:48 WIB Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com jpnn.com -Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2). Dia menegaskan, pemberhentian sementara tidak mesti harus menunggu persidangan masuk tahap penuntutan. "Tidak bisa kalau mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok, iya kan? Dakwaannya sudah jelas," ujar Mahfud. Dia tidak sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyatakan menunggu tuntutan, baru akan memberhentikan sementara Ahok. Sebab, kata Mahfud, di UU bukan tertulis tuntutan, tapi dakwaan. "Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lo? Di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya," kata mantan pejabat di tiga cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ini. Dia mengatakan, kalau memang Ahok tanggal 12 Februari nanti belum diberhentikan sementara, maka cabut dulu pasal yang mengatur pemberhentian sementara itu. "Supaya tidak melanggar hukum," tegas mantan Menteri Pertahanan ini. Menurut dia, presiden dengan hak subjektifnya bisa mencabut pasal itu. Asal, imbuh Mahfud, presiden mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu. "Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden," kata mantan anggota DPR itu. Menurut Mahfud, hal subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri oleh presiden. Tapi, nanti harus dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya. Dia mengatakan, presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika Ahok tidak diberhentikan sementara. Presiden juga harus mempersiapkan pertanggungjawaban jika nanti Perppu itu ditolak. "Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (pasal 83)," paparnya. Gara-gara Ahok, Presiden Harus Siap Bertanggung Jawab Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2). Dia menegaskan, pemberhentian sementara tidak mesti harus menunggu persidangan masuk tahap penuntutan. "Tidak bisa kalau mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok, iya kan? Dakwaannya sudah jelas," ujar Mahfud. Dia tidak sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyatakan menunggu tuntutan, baru akan memberhentikan sementara Ahok. Sebab, kata Mahfud, di UU bukan tertulis tuntutan, tapi dakwaan. "Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lo? Di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya," kata mantan pejabat di tiga cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ini. Dia mengatakan, kalau memang Ahok tanggal 12 Februari nanti belum diberhentikan sementara, maka cabut dulu pasal yang mengatur pemberhentian sementara itu. "Supaya tidak melanggar hukum," tegas mantan Menteri Pertahanan ini. Menurut dia, presiden dengan hak subjektifnya bisa mencabut pasal itu. Asal, imbuh Mahfud, presiden mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu. "Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden," kata mantan anggota DPR itu. Menurut Mahfud, hal subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri oleh presiden. Tapi, nanti harus dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya. Dia mengatakan, presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika Ahok tidak diberhentikan sementara. Presiden juga harus mempersiapkan pertanggungjawaban jika nanti Perppu itu ditolak. "Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (pasal 83)," paparnya. (boy/jpnn)
