Saya coba sesederhana mungkin. Pertama, ancaman hukuman penjara 5 tahun menjadi ukuran itu karena hukum beracara (KUHAP) menetapkan tersangka (belum terdakwa) yang dikenai pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun harus ditahan. Alasannya, perbuatan yang dikenai pasal-pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun digolongkan sebagai pelanggaran atau kejahatan berat. Kedua, undang-undang turunan merupakan undang-undang yang lebih bersifat 'ketentuan' dari ketetapan undang-undang di atasnya. Pasal 83 dalam UU tentang pemerintahan daerah ini misalnya, mengatur 'ketentuan' bagi kepala daerah yang melanggar 'ketetapan' undang-undang pidana dan KUHAP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Ketentuan menurut Pasal 83 UU Pemerintahan Daerah adalah, diberhentikan sementara dari jabatannya.
Idealnya, setiap pejabat harus bersih dari pelanggaran hukum. Tetapi ketika seorang kepala daerah melakukan pelanggaran / kejahatan berat, maka ancaman hukuman 5 tahun itu adalah ukuran 'paling singkat' bagi kepala daerah untuk dikenai ketentuan Pasal 83 tsb. Selain karena ketetapan pidana & KUHAP, jika seorang kepala daerah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 'paling sedikit' 5 tahun, maka habislah masa jabatannya. Jadi, penggunaan frasa 'paling sedikit' dalam UU Pemda karena undang-undang turunan ini "sedang berbicara" kepada logika kepala daerah. Adapun seluruh pasal pada UU Pidana "berbicara" kepada umum. Bunyi ancaman hukuman 'selama-lamanya' 5 tahun dalam pasal penodaan agama menyuratkan ketetapan hukuman. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa suatu kasus penodaan agama bisa dijatuhi putusan bebas sampai 'selama-lamanya' (5 tahun). Hukum memang perlu dicermati dengan logika, dan bukan menjalani mekanisme prosedur semata. Cilakanya, kasus Ahok ini mekanisme prosedurnya pun mau diakal-akali mendagri. Pertama-tama mendagri bilang Ahok akan langsung diberhentikan begitu dia menerima surat pengadilan tentang status hukum Ahok. Padahal, surat-surat kabar jelas menulis status hukum Ahok adalah terdakwa. Lalu, mendagri berkilah akan langsung memberhentikan Ahok setelah cuti kampanye berakhir. Dan, sekarang alasannya semakin kekanak-kanakan: menunggu tuntutan. Padahal, ketentuan dalam Pasal 83 UU Pemda sudah jelas mengikuti ketetapan dalam UU Acara Pidana (KUHAP). Dengan putar-puter alasan seperti ini mendagri pasti merasa sedang memamerkan kelihaiannya dalam berpolitik. Dia tidak tahu bahwa yang terlihat justru Tjahjo Kumoloyang mempertontonkan kebutaannya terhadap hukum. Lagipula kelihaian politikus PDIP itu sudah mentok. Tentu saja tetap segar dalam ingatan kita tentang gaya berpolitik menteri yang satu ini: Mendagri: Edarkan Beras Plastik Berarti Makar | | Mendagri: Edarkan Beras Plastik Berarti... | | --- jonathangoeij@... wrote: Saya kutipkan Pasal 83 Ayat 1 UU 23 th 2014 dibawah, disana diancam paling singkat 5 tahun sedang dakwaan penodaan agama itu selama-lamanya atau paling lama 5 tahun. Antara paling singkat dan paling lama tentu berbeda. Tetapi terus terang saja saya kurang begitu jelas. Apakah ada yg bisa memberi tanggapan? Pasal 83 Ayat 1 UU 23 th 2014: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karenadidakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara,dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. --- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2). ... Simak Kata Mahfud MD soal Ahok, Hukum dan Presiden Kamis, 09 Februari 2017 – 20:48 WIB Mahfud MD. Foto: dok/JPNN.com jpnn.com -Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2).Dia menegaskan, pemberhentian sementara tidak mesti harus menunggu persidangan masuk tahap penuntutan. "Tidak bisa kalau mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok, iya kan? Dakwaannya sudah jelas," ujar Mahfud.Dia tidak sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyatakan menunggu tuntutan, baru akan memberhentikan sementara Ahok. Sebab, kata Mahfud, di UU bukan tertulis tuntutan, tapi dakwaan."Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lo? Di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya," kata mantan pejabat di tiga cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ini.Dia mengatakan, kalau memang Ahok tanggal 12 Februari nanti belum diberhentikan sementara, maka cabut dulu pasal yang mengatur pemberhentian sementara itu. "Supaya tidak melanggar hukum," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.Menurut dia, presiden dengan hak subjektifnya bisa mencabut pasal itu. Asal, imbuh Mahfud, presiden mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu. "Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden," kata mantan anggota DPR itu.Menurut Mahfud, hal subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri oleh presiden. Tapi, nanti harus dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya.Dia mengatakan, presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika Ahok tidak diberhentikan sementara. Presiden juga harus mempersiapkan pertanggungjawaban jika nanti Perppu itu ditolak."Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (pasal 83)," paparnya. Gara-gara Ahok, Presiden Harus Siap Bertanggung JawabMasa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2).Dia menegaskan, pemberhentian sementara tidak mesti harus menunggu persidangan masuk tahap penuntutan. "Tidak bisa kalau mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok, iya kan? Dakwaannya sudah jelas," ujar Mahfud.Dia tidak sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyatakan menunggu tuntutan, baru akan memberhentikan sementara Ahok. Sebab, kata Mahfud, di UU bukan tertulis tuntutan, tapi dakwaan."Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lo? Di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya," kata mantan pejabat di tiga cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ini.Dia mengatakan, kalau memang Ahok tanggal 12 Februari nanti belum diberhentikan sementara, maka cabut dulu pasal yang mengatur pemberhentian sementara itu. "Supaya tidak melanggar hukum," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.Menurut dia, presiden dengan hak subjektifnya bisa mencabut pasal itu. Asal, imbuh Mahfud, presiden mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu. "Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden," kata mantan anggota DPR itu.Menurut Mahfud, hal subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri oleh presiden. Tapi, nanti harus dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya.Dia mengatakan, presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika Ahok tidak diberhentikan sementara. Presiden juga harus mempersiapkan pertanggungjawaban jika nanti Perppu itu ditolak."Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (pasal 83)," paparnya. (boy/jpnn)
