kebablasannya dimana bung Chan? bukankah harga tanah mahal banget dengan 
diuruknya victoria bay khan dapat tambahan tanah yg luar biasa, kebutuhan 
perumahan bisa dipenuhi, bisnis berkembang, duit bertambah.
 

---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :

 Dalam kondisi sekarang ini, tentu pemikiran itu dikatakan kebablasan, yang 
tidak seharusnya begitu! Prinsip saya, kebutuahn dan kepentingan hidup MANUSIA 
harus didahulukan dan menjadi pertimbangan utama! Bukan sebaliknya, boleh saja 
kepentingan umat manusia yang dikorbankan untuk penghijauan dan atas nama demi 
lingkungan! Tapi nanti entah 100-200 tahun yang akan datang, dimana populasi 
melonjak dan HK sudah tidak ada cukup tanah daratan untuk dihuni, mungkin saja 
Victoria Bay ditutup jadi tanah daratan untuk dibangun rumah tinggal, atau umat 
manusia harus sebagian hijrah ke Mars? hehehee, ...
  
 Salam,
 ChanCT
  
  
 From: jonathangoeij@... [GELORA45]
 Sent: Friday, February 17, 2017 11:10 AM
 To: GELORA45@yahoogroups.com
 Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara


  

   
  
pingin tahu pendapat anda, seandainya victoria bay diuruk saja dijadikan tanah 
sehingga bisa dikembangkan bagaimana?
  
 

---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :

 Lho, masalah banjir Beijing itu karena perancang kota kurang perhatikan adanya 
perubahan cuaca didunia yang jadi lebih ekstrim, disatu saat bisa kering tanpa 
hujan, disaat lain turun hujan jauh lebih lebat yang pernah dialami, ... jadi 
pembuatan lubang-lubang dan got perluasan kota masih dengan kapasitas 
penampungan air hujan yang dahulu. 
  
 Sedang program reklamasi HK itu dirancang dan disahkan oleh Parlemen HK, 
dimana gembong-gembong demokrat juga ikut menyetujui dan mensahkan! Kenapa 
pelaksanaan ditahap ke-II, setelah HK kembali kepangkuan ibu-pertiwi malah 
ditentang hanya dengan alasan penghijauan, merusak lingkungan tanpa pedulikan 
kerugian besar bagi penduduk HK! Itu kan jelas, TUJUAN mereka, kaum Demokrat HK 
itu menjegal bahkan hendak membuat Pemerintah HK bangkrut! TIDAK mempedulikan 
kepentingan warga HK!
  
 Apanya yang bertolak-belakang, ...? Tidak mengerti apa maksud anda, ...
  
 Salam,
 ChanCT
  
  
 From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]
 Sent: Friday, February 17, 2017 12:01 AM
 To: Chan CT ; GELORA45@yahoogroups.com
 Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara


  

 

 Bung Chan, contoh anda tentang Beijing and Hong Kong secara prinsip 
keberpihakan anda bertolak belakang, pada contoh Beijing anda mengemukakan 
penyebab banjir karena kurangnya tanah resapan tidak memperhatikan lingkungan 
sedang pada contoh Hong Kong anda mengabaikan atau justru menyalahkan mereka 
yang memperhatikan lingkungan yang anda cap hanya berdalih penghijauan.
 


 On Thursday, February 16, 2017 7:21 AM, Chan CT <sadar@...> wrote:



 Bung Lusi yb,
  
 Saya belum pernah pelajari sebab-sebab terjadinya banjir Jkt selama ini, jadi 
sulit kasih pendapat siapa yang benar dan ilmiah dalam mengatasi banjir di 
Jakarta, ... Biarlah sementara ini dikerjakan program Ahok dalam mengatasi 
banjir Jkt sampai selesai, apa benar banjir Jkt. bisa terselesaikan dengan 
baik. Saya yakin Ahok ketika bikin program mengatasi banjir juga sudah gunakan 
ahli-pengairan dan sudah disahkan DPRD Jkt untuk dilaksanakan! Pro-kontra 
komentar yang keluar selama ini belum tentu mengetahui program mengatasi banjir 
Ahok secara keseluruhannya, dan, ... masih jauh dari selesai!
  
 Namun saya pernah baca laporan mengapa Beijing belasan tahun yl. terkendala 
banjir dibanyak wilayah sekalipun hujan tidak lebat? Memang menarik sehubungan 
pembangunan kota metropolitan, dimana bangunan tinggi pencakar langit terjadi, 
jalan lalu-lintas begitu lebar dan panjang, dan, ... praktis tidak nampak 
adanya tanah lagi, karena adanya trotoar dari pinggir jalan masuk sampai 
gedung-gedung, ... akibatnya, lapisan bumi kota Beijing itu tidak ada lagi 
tanah yang mampu menghisap air hujan. Sedang lubang got-got dipinggir jalan 
ternyata tidak berkecukupan menampung air hujan yang memang juga lebih ekstrim 
dalam tahun-tahun terakhir ini. Jadi, saat bangun kota-modern juga harus 
perhitungkan bangun penampungan air dibawah tanah yang jauh lebih BESAR, dan 
berkemampuan membuang air lebih cepat dari air hujan yang turun dari langit 
itu. Itulah yang kemudian dibangun di Beijing beberapa tahun terakhir ini, ... 
dan berhasil mengatasi banjir.
  
 Masalah reklamasi pantai utara Jkt, saya juga tidak mengikuti bagaimana 
program itu direncanakan dan dilaksanakan, dengan menebas gunung-gunung di 
Banten? Yang saya tahu bagaimana caranya HK, melakukan reklamasi tahap-I sejak 
awal 1980, dimasa koloni Inggris, tanah yang digunakan untuk menguruk itu dari 
galian terowongan jalan MTR. Jadi dipadu pembangunan jalur MTR dengan reklamasi 
memperluas daratan pesisir utara pulau HK. Tapi, pada saat  pelaksanaan 
tahap-II, di awal tahun 2004 hendak membongkar pelabuhan Ferry di Central 
(lama) yang sudah dipindah beroperasi ketempat baru hasil reklamasi itu, 
diprotes dan ditentang keras kelompok Demokrat dengan aksi-aksi demo menduduki 
pelabuhan, ... proyek jadi harus tertunda sampai berapa bulan, dan, ... 
pemerintah HK yang sedang defisit TETAP harus bayar ganti-rugi dengan 
terbengkalainya proyek reklamasi tahap-II itu. Begitulah kelompok Demokrat HK 
yang jelas begundalnya koloni Inggris berhasil mengacau dan membuat kerugian 
besar pada pemerintah HK, hanya berdalih “penghijauan”, yang katanya reklamasi 
itu merusak lingkungan, mempersempit Victoria Bay jadi sungai, ...! Padahal 
Gembong-Gembong mereka yang duduk di legislatif HK juga IKUT menyetujui dan 
mensahkan program reklamasi dimasa koloni Inggris dahulu! Ada-ada saja ulahnya 
merongrong pemerintah HK, ... tanpa peduli kerugian yg diderita warga HK!
  
 Salam,
 ChanCT
  
  
 -----原始郵件----- 
 From: 'Lusi D.' lusi_d@... [GELORA45] 
 Sent: Thursday, February 16, 2017 5:50 PM 
 To: nasional-l...@yahoogroups.com ; GELORA45@yahoogroups.com ; Hsin Hui Lin 
 Cc: Tatiana ; Jonathan Goeij ; Daeng ; Roeslan ; Rachmat Hadi-Soetjipto ; 
Mitri ; Gol ; Harry Singgih ; Lingkar Sitompul ; Ronggo A. ; Ajeg ; Mang Broto 
; Farida Ishaja ; Marsiswo Dirgantoro ; Billy Gunadi ; writejohan@... ; 
indo1@... ; Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia] ; 
octaviasyafarwati@... ; C. Manuputty ; denise_zaitun@... ; Oman Romana ; N. 
Nugroho 
 Subject: Fw: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara [1 Attachment] 
  
 Nah bung Chan, bagaimana dengan pendapat dan analisa Susi Pudjiastuti
 ttg sebab-sebab kebanjiran yang saya teruskan dibawah ini?
  
 Kalau kita cermati, sebenarnya pendapat Susi ini lebih ilmiah, lebih
 memperhatikan kepentingan nasional dan boleh dikatakan bertentangan
 dengan mentalitet ketundukan penguasa RI dan DKI Jakarta terhadap kaum
 konglomerat reklamator maupun Worldbank dan IMF.
  
 Lusi.-
  
  
  
  
 SUARA PEMBARUAN, 5 Oktober 2016 | 9:20
  
 SUSI: PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA JUSTRU MENGUNDANG
 BANJIR YANG LEBIH BESAR
  
 [JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
 heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
 yang berkecimpung di bidSusi: Program Penanggulangan Banjir Jakarta
 Justru Mengundang Banjir yang Lebih Besar Rabu, 5 Oktober 2016 |
 9:20ang lingkungan, Susi menilai program-program penanggulangan banjir
 yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang banjir yang lebih besar.
  
 "Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
 ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
 aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
 adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
 "Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
 KPK, Jakarta, Selasa (4/10).
  
 Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
 aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
 cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
 sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
 utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
 National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
 wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.
  
 "Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
 dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
 turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
 membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
 daratan Jakarta," jelasnya.
  
 Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
 membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
 Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.
  
 "Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
 kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
 pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
 DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
 supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
 kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
 ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
 dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
 tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
 berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
 saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.
  
 Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
 yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
 Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
 tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
 dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
 kelebihan air di Jakarta.
  
 "Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
 Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
 sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
 jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
 mana?" ungkapnya.
  
 Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
 Menteri Kelautan dan Perikanan.
  
 "Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
 bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.
  
 Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
 pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
 proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
 luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
 reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
 Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
 dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
 sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
 dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.
  
 "Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
 ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
 Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
 tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
 hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
 sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
 dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.
  
 Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
 Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
 reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
 sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
 ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
 dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.
  
 "Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
 ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
 juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
 tegasnya. [F-5]
  
  
  
  
 Beginn der weitergeleiteten Nachricht:
  
 Datum: Thu, 16 Feb 2017 09:57:19 +0800
 Von: "'Chan CT' SADAR@... [GELORA45]"
 <GELORA45@yahoogroups.com> An: <GELORA45@yahoogroups.com>, "Tatiana
 Lukman" <jetaimemucho1@...> Betreff: Re: [GELORA45] Kesumat
 Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara
  
  
 Lho, ... bukankah bagi setiap orang, tak peduli “kiri” atau “kanan”
 kalau saja seorang warga hendak MEMPERBAIKI hidup dan nasibnya, harus
 berpikir apa yang bisa dilakukan dan kerjakan sesuai kemampuan yang
 ada. Bukan dalam mimpi hayalan bagaikan sicebol merindukan BULAN!
  
 Saya melihat, sesuai dengan kekuatan RAKYAT yang masih lemah, apa yang
 bisa dicapai sekarang ini, ya mencoba memilih PIMPINAN
  
 [JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
 heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
 yang berkecimpung di bidang lingkungan, Susi menilai program-program
 penanggulangan banjir yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang
 banjir yang lebih besar.
  
 "Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
 ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
 aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
 adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
 "Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
 KPK, Jakarta, Selasa (4/10).
  
 Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
 aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
 cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
 sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
 utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
 National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
 wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.
  
 "Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
 dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
 turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
 membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
 daratan Jakarta," jelasnya.
  
 Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
 membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
 Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.
  
 "Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
 kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
 pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
 DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
 supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
 kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
 ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
 dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
 tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
 berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
 saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.
  
 Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
 yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
 Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
 tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
 dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
 kelebihan air di Jakarta.
  
 "Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
 Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
 sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
 jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
 mana?" ungkapnya.
  
 Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
 Menteri Kelautan dan Perikanan.
  
 "Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
 bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.
  
 Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
 pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
 proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
 luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
 reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
 Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
 dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
 sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
 dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.
  
 "Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
 ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
 Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
 tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
 hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
 sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
 dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.
  
 Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
 Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
 reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
 sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
 ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
 dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.
  
 "Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
 ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
 juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
 tegasnya. [F-5] yang lebih baik dan bisa membawa keadaan sedikit saja
 perubahan membaik! Baik dalam memilih GUBERNUR, wali-kota, camat bahkan
 lurah yang sudah diatur dan ditentukan lewat pemilihan langsung. Jangan
 sampai terjadi kebalikan, yang menang dan keluar dari pemilihan itu
 seorang pemimpin yang lebih jelek/jahat/kejam yang akan membuat diri
 sendiri jadi lebih celaka, ...!
  
 Dari 3 paslon cagub DKI-Jakarta yang keluar kali ini, saya lihat
 pasangan Ahok-Djarot itulah yang lebih baik ketimbang 2 pasangan yang
 lain, dan itulah yang harus nya dipilih dan bverusaha dimenangkan agar
 DKI Jakartaq bisa ditata lebih baik dan kesejahteraan warga Jakarta
 bisa lebih baik! Dalam beberapa tahun terakhir ini, jelas bisa terlihat
 apa yang dikerjakan Ahok itu, ...! Dari kartu Kesehatan, kartu pinter
 sampai bisnis pembagian keuntungan 80:20, sebagaimana dijalankan di
 pulau Seribu dalam usaha pemeliharaan ikan kerapu dan akan dijalankan
 di RUSUNAWA-RUSUNAWA untuk bangkitkan usaha warga! Saya melihat usaha
 Ahok ini sangat baik dan HARUSnya didukung kuat untuk kesejahteraan
 RAKYAT banyak! Kenapa harus ditentang, ...???
  
 Penggusuran, nampaknya kita harus melihat secara keseluruhan, jangan
 hanya sepenggal dan seb again korban penggusuran! Sekalipun tidak ada
 data konkrit, saya bisa PASTIKAN sebagian besar, setidaknya lebih 80%
 warga yang digusur dari wilayah bantaran sungai, sudah pindah dan
 menetap dengan kehidupan baru di rusunawa dimana mereka ditempatkan.
 Bukankah juga tidak sedikit warga korban penggusuran yang sudah pindah
 kerusunawa itu, seperti warga di Marunda, Kalijodo, TETAP MEMILIH AHOK
 dan merasakan lebih nyaman dengan hidup barunya! Artinya tidak akan
 lebih dari 20% saja warga yang mogok dan anda katakan sebagai KORBAN
 penggusuran itu! Sekalipun dilihat dari jumlahnya, masih cukup besar,
 ada yang bilang masih ada ratusan warga. Dan bersyukur, kabarnya ada
 sementara LSM dan pengusaha yang menyediakan tempat penampungan
 sementara, ... sebagian pulang kembali kekampung halaman asal. Selama
 beberapa bulan ini mereka tidak ditelantarkan, ...
  
 Dari apa yang dinyatakan Ahok sendiri hari-hari terakhir ini, nampak
 terjadi perubahan sikapnya, tidak lagi meledak-ledak seperti
 sebelumnya. Mudah-mudahan saja dengan karakater ketegasannya,
 keberaniannya melabrak pejabat siluman-siluman yang ada, Ahok tetap
 bisa menjadi PELAYAN warga DKI Jakarta yang baik, berkemampuan menata
 Jakarta lebih indah dengan mengangkat kesejahteraan warga Jakarta lebih
 baik, ...!
  
 Salam,
 ChanCT
  
  
 From: Tatiana Lukman jetaimemucho1@... [GELORA45]
 Sent: Thursday, February 16, 2017 3:35 AM
 To: GELORA45@yahoogroups.com ; Jonathan Goeij
 Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di
 Rusun Jatinegara
  
 
  
 Heran dan anehnya orang yang menamakan dirinya "kiri" pun cenderung
 terus memuja Ahok dari pada bersimpati kepada orang-orang yang
 digusur!!!
  
  
  
 On Wednesday, February 15, 2017 8:12 PM, "Jonathan Goeij
 jonathangoeij@... [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
  
  
  
  
 
 "Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
 diperhatikan," ujarnya.
  
 ...
 Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
 keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan rakyat.
 Saya ini korban penggusuran. Ahok itu  arogan," ucapnya.
  
 ...
 Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
 sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
 khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.
  
 ...
 Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara
  
 Marselinus GualRabu, 15/02/2017 15:47 WIB
  
 Program normalisasi Kali Ciliwung milik memaksa warga Kampung Pulo
 pindah ke rusun. Dendam atas penggusuran itu mempengaruhi sikap politik
 mereka saat pilkada. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN
 Indonesia -- Sebagian warga Rumah Susun Jatinegara Barat belum bisa
 melupakan sebuah hari di pengujung Agustus 2015. Mereka yang pernah
 tinggal di Kampung Pulo, Jakarta Timur, itu menjadikan peristiwa
 tersebut sebagai dasar memilih calon orang nomor satu di Jakarta.
  
 Usai mencelupkan kelingkingnya ke tinta ungu, Wawan Setyawan menyatakan
 sikap politiknya. Tak ingin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali
 memimpin Jakarta, pria berusia 54 t ahun itu mencoblos gambar pasangan
 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.
  
 "Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
 diperhatikan," ujarnya.
  
 Sikap Wawan mendua. Walaupun menyebut dirinya sebagai korban
 penggusuran era pemerintahan Ahok, dia mengakui calon gubernur nomor
 urut dua itu memiliki program pembangunan Jakarta yang jelas.
  
 "Sepak terjang pembangunan Jakarta memang baik, tapi cara yang
 digunakan tidak bijaksana," tuturnya.
  
       Lihat juga:Kampung Pulo Masalah Lama Yang Dibiarkan Tak Selesai
 Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
       keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan
       rakyat. Saya ini korban penggusuran. Ahok itu arogan," ucapnya.
  
 Sukarto berharap Jakarta memiliki gubernur baru. "Asal bukan Ahok,"
 ujarnya.
  
 Tak melulu soal Kampung Pulo, ada pula warga Rusun Jatinegara Barat
 yang memilih calon gubernur berdasarkan tawaran program yang mereka
 dapatkan. Abdullah (32), seorang pekerja kebersihan alih daya, mengaku
 mencoblos pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
  
 "Saya butuh pekerjaan. Pak Sandi kan punya perusahaan, jadi dia
 mengerti cara membuka lowongan pekerjaan nanti," kata dia.
  
 Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara pada dua TPS di Rusun
 Jatinegara Barat masih berlangsung. Petugas TPS mencatat, 1.479 orang
 berhak menggunakan hak suara di rusun tersebut. Lihat juga:Rumah Hilang
 di Kampung Pulo, Tapi Tidak dengan Kenangan Pada 20 Agustus 2015,
 bentrokan pecah di Jatinegara. Warga Kampung Pulo berhadapan dengan
 Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu personel kepolisian dan tentara.
  
 Ahok kala itu berkeras membongkar Kampung Pulo agar normalisasi Kali
 Ciliwung dapat berjalan. Di sisi lain, penduduk Kampung Pulo merasa
 tanah mereka merupakan tanah adat.
  
 Akhirnya Kampung Pulo tetap dibongkar. Pemprov DKI merelokasi warga
 lokal ke Rusun Jatinegara Barat. Lihat juga:Mereka yang Harus Pergi
 dari Kampung Pulo Pada debat pilkada lalu, persoalan Kampung Pulo
 dibahas tiga pasangan calon kepala daerah DKI. Sebagai petahana, Ahok
 menyebut normalisasi Ciliwung dan relokasi warga ke Rusun Jatinegara
 Barat sebagai salah satu programnya yang berhasil.
  
 Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
 sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
 khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.
 Lihat juga:Ketika Agus Serang Program Penggusuran Ahok (abm/asa)

  
  
  
  
  
 ------------------------------------
  
 Berita dan Tulisan yang disiarkan GELORA45-Group, sekadar untuk diketahui dan 
sebagai bahan pertimbangan kawan-kawan, tidak berarti pasti mewakili pendapat 
dan pendirian GELORA45.
 ------------------------------------
  
 Yahoo Groups Links
  
  
  











 






  






Kirim email ke