Lho, ... bung sendiri mengatakan keindahan Vivtoria Bay itu membuat harga tanah
dipantai melonjak tinggi, kalau Vic.Bay nya direklamasi habis menjadi daratan,
dimana lagi keindahan itu? Itulah yang saya bilang kebablasan, ...!
Bukankah reklamasi itu dirancang sesuai dengan KEBUTUHAN mendesak yang dianggap
bisa mengatasi masalah yang dihadapi?! Ketika itu, dari sudut pandang tahun
1980-an, melihat kemacetan jalan di HK, khususnya diCentral, dirancanglah
areklamasi memperluas daratan utara pulau HK, terbagi dalam 2 tahap. Tahap-I,
Untuk memposisikan semua pelabuhan Ferry HK-Macau dan Ferry HK ke beberapa
pulau-pulau sekitar, yg seluruhnya berjumlah 7 pelabuhan itu, dan tahap-II,
reklamasi menarik garis lurus dengan deretan pelabuhan Ferry itu sampai Wan
Chai, Gedung Exhibition, untuk perluasan jalan-raya dan entah pembangunan
berapa Gedung lagi disitu.
Bahwa Vic. Bay jadi sedikit menyempit sekitar 3-5ratus Meter tentu saja tidak
salah! Tapi kalau dianggap merusak lingkungan, saya bilang itu sungguh
keterlaluan! Itu mengada-ada untuk sabotase saja!
Salam,
ChanCT
From: jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
Sent: Friday, February 17, 2017 11:49 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun
Jatinegara
kebablasannya dimana bung Chan? bukankah harga tanah mahal banget dengan
diuruknya victoria bay khan dapat tambahan tanah yg luar biasa, kebutuhan
perumahan bisa dipenuhi, bisnis berkembang, duit bertambah.
---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :
Dalam kondisi sekarang ini, tentu pemikiran itu dikatakan kebablasan, yang
tidak seharusnya begitu! Prinsip saya, kebutuahn dan kepentingan hidup MANUSIA
harus didahulukan dan menjadi pertimbangan utama! Bukan sebaliknya, boleh saja
kepentingan umat manusia yang dikorbankan untuk penghijauan dan atas nama demi
lingkungan! Tapi nanti entah 100-200 tahun yang akan datang, dimana populasi
melonjak dan HK sudah tidak ada cukup tanah daratan untuk dihuni, mungkin saja
Victoria Bay ditutup jadi tanah daratan untuk dibangun rumah tinggal, atau umat
manusia harus sebagian hijrah ke Mars? hehehee, ...
Salam,
ChanCT
From: jonathangoeij@... [GELORA45]
Sent: Friday, February 17, 2017 11:10 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun
Jatinegara
pingin tahu pendapat anda, seandainya victoria bay diuruk saja dijadikan tanah
sehingga bisa dikembangkan bagaimana?
---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :
Lho, masalah banjir Beijing itu karena perancang kota kurang perhatikan adanya
perubahan cuaca didunia yang jadi lebih ekstrim, disatu saat bisa kering tanpa
hujan, disaat lain turun hujan jauh lebih lebat yang pernah dialami, ... jadi
pembuatan lubang-lubang dan got perluasan kota masih dengan kapasitas
penampungan air hujan yang dahulu.
Sedang program reklamasi HK itu dirancang dan disahkan oleh Parlemen HK, dimana
gembong-gembong demokrat juga ikut menyetujui dan mensahkan! Kenapa pelaksanaan
ditahap ke-II, setelah HK kembali kepangkuan ibu-pertiwi malah ditentang hanya
dengan alasan penghijauan, merusak lingkungan tanpa pedulikan kerugian besar
bagi penduduk HK! Itu kan jelas, TUJUAN mereka, kaum Demokrat HK itu menjegal
bahkan hendak membuat Pemerintah HK bangkrut! TIDAK mempedulikan kepentingan
warga HK!
Apanya yang bertolak-belakang, ...? Tidak mengerti apa maksud anda, ...
Salam,
ChanCT
From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]
Sent: Friday, February 17, 2017 12:01 AM
To: Chan CT ; GELORA45@yahoogroups.com
Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun
Jatinegara
Bung Chan, contoh anda tentang Beijing and Hong Kong secara prinsip
keberpihakan anda bertolak belakang, pada contoh Beijing anda mengemukakan
penyebab banjir karena kurangnya tanah resapan tidak memperhatikan lingkungan
sedang pada contoh Hong Kong anda mengabaikan atau justru menyalahkan mereka
yang memperhatikan lingkungan yang anda cap hanya berdalih penghijauan.
On Thursday, February 16, 2017 7:21 AM, Chan CT <sadar@...> wrote:
Bung Lusi yb,
Saya belum pernah pelajari sebab-sebab terjadinya banjir Jkt selama ini, jadi
sulit kasih pendapat siapa yang benar dan ilmiah dalam mengatasi banjir di
Jakarta, ... Biarlah sementara ini dikerjakan program Ahok dalam mengatasi
banjir Jkt sampai selesai, apa benar banjir Jkt. bisa terselesaikan dengan
baik. Saya yakin Ahok ketika bikin program mengatasi banjir juga sudah gunakan
ahli-pengairan dan sudah disahkan DPRD Jkt untuk dilaksanakan! Pro-kontra
komentar yang keluar selama ini belum tentu mengetahui program mengatasi banjir
Ahok secara keseluruhannya, dan, ... masih jauh dari selesai!
Namun saya pernah baca laporan mengapa Beijing belasan tahun yl. terkendala
banjir dibanyak wilayah sekalipun hujan tidak lebat? Memang menarik sehubungan
pembangunan kota metropolitan, dimana bangunan tinggi pencakar langit terjadi,
jalan lalu-lintas begitu lebar dan panjang, dan, ... praktis tidak nampak
adanya tanah lagi, karena adanya trotoar dari pinggir jalan masuk sampai
gedung-gedung, ... akibatnya, lapisan bumi kota Beijing itu tidak ada lagi
tanah yang mampu menghisap air hujan. Sedang lubang got-got dipinggir jalan
ternyata tidak berkecukupan menampung air hujan yang memang juga lebih ekstrim
dalam tahun-tahun terakhir ini. Jadi, saat bangun kota-modern juga harus
perhitungkan bangun penampungan air dibawah tanah yang jauh lebih BESAR, dan
berkemampuan membuang air lebih cepat dari air hujan yang turun dari langit
itu. Itulah yang kemudian dibangun di Beijing beberapa tahun terakhir ini, ...
dan berhasil mengatasi banjir.
Masalah reklamasi pantai utara Jkt, saya juga tidak mengikuti bagaimana program
itu direncanakan dan dilaksanakan, dengan menebas gunung-gunung di Banten? Yang
saya tahu bagaimana caranya HK, melakukan reklamasi tahap-I sejak awal 1980,
dimasa koloni Inggris, tanah yang digunakan untuk menguruk itu dari galian
terowongan jalan MTR. Jadi dipadu pembangunan jalur MTR dengan reklamasi
memperluas daratan pesisir utara pulau HK. Tapi, pada saat pelaksanaan
tahap-II, di awal tahun 2004 hendak membongkar pelabuhan Ferry di Central
(lama) yang sudah dipindah beroperasi ketempat baru hasil reklamasi itu,
diprotes dan ditentang keras kelompok Demokrat dengan aksi-aksi demo menduduki
pelabuhan, ... proyek jadi harus tertunda sampai berapa bulan, dan, ...
pemerintah HK yang sedang defisit TETAP harus bayar ganti-rugi dengan
terbengkalainya proyek reklamasi tahap-II itu. Begitulah kelompok Demokrat HK
yang jelas begundalnya koloni Inggris berhasil mengacau dan membuat kerugian
besar pada pemerintah HK, hanya berdalih “penghijauan”, yang katanya reklamasi
itu merusak lingkungan, mempersempit Victoria Bay jadi sungai, ...! Padahal
Gembong-Gembong mereka yang duduk di legislatif HK juga IKUT menyetujui dan
mensahkan program reklamasi dimasa koloni Inggris dahulu! Ada-ada saja ulahnya
merongrong pemerintah HK, ... tanpa peduli kerugian yg diderita warga HK!
Salam,
ChanCT
-----原始郵件-----
From: 'Lusi D.' lusi_d@... [GELORA45]
Sent: Thursday, February 16, 2017 5:50 PM
To: nasional-l...@yahoogroups.com ; GELORA45@yahoogroups.com ; Hsin Hui Lin
Cc: Tatiana ; Jonathan Goeij ; Daeng ; Roeslan ; Rachmat Hadi-Soetjipto ; Mitri
; Gol ; Harry Singgih ; Lingkar Sitompul ; Ronggo A. ; Ajeg ; Mang Broto ;
Farida Ishaja ; Marsiswo Dirgantoro ; Billy Gunadi ; writejohan@... ; indo1@...
; Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia] ; octaviasyafarwati@...
; C. Manuputty ; denise_zaitun@... ; Oman Romana ; N. Nugroho
Subject: Fw: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun
Jatinegara [1 Attachment]
Nah bung Chan, bagaimana dengan pendapat dan analisa Susi Pudjiastuti
ttg sebab-sebab kebanjiran yang saya teruskan dibawah ini?
Kalau kita cermati, sebenarnya pendapat Susi ini lebih ilmiah, lebih
memperhatikan kepentingan nasional dan boleh dikatakan bertentangan
dengan mentalitet ketundukan penguasa RI dan DKI Jakarta terhadap kaum
konglomerat reklamator maupun Worldbank dan IMF.
Lusi.-
SUARA PEMBARUAN, 5 Oktober 2016 | 9:20
SUSI: PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA JUSTRU MENGUNDANG
BANJIR YANG LEBIH BESAR
[JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
yang berkecimpung di bidSusi: Program Penanggulangan Banjir Jakarta
Justru Mengundang Banjir yang Lebih Besar Rabu, 5 Oktober 2016 |
9:20ang lingkungan, Susi menilai program-program penanggulangan banjir
yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang banjir yang lebih besar.
"Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
"Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
KPK, Jakarta, Selasa (4/10).
Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.
"Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
daratan Jakarta," jelasnya.
Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.
"Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.
Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
kelebihan air di Jakarta.
"Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
mana?" ungkapnya.
Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.
Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.
"Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.
Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.
"Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
tegasnya. [F-5]
Beginn der weitergeleiteten Nachricht:
Datum: Thu, 16 Feb 2017 09:57:19 +0800
Von: "'Chan CT' SADAR@... [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com> An: <GELORA45@yahoogroups.com>, "Tatiana
Lukman" <jetaimemucho1@...> Betreff: Re: [GELORA45] Kesumat
Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara
Lho, ... bukankah bagi setiap orang, tak peduli “kiri” atau “kanan”
kalau saja seorang warga hendak MEMPERBAIKI hidup dan nasibnya, harus
berpikir apa yang bisa dilakukan dan kerjakan sesuai kemampuan yang
ada. Bukan dalam mimpi hayalan bagaikan sicebol merindukan BULAN!
Saya melihat, sesuai dengan kekuatan RAKYAT yang masih lemah, apa yang
bisa dicapai sekarang ini, ya mencoba memilih PIMPINAN
[JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
yang berkecimpung di bidang lingkungan, Susi menilai program-program
penanggulangan banjir yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang
banjir yang lebih besar.
"Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
"Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
KPK, Jakarta, Selasa (4/10).
Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.
"Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
daratan Jakarta," jelasnya.
Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.
"Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.
Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
kelebihan air di Jakarta.
"Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
mana?" ungkapnya.
Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.
Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.
"Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.
Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.
"Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
tegasnya. [F-5] yang lebih baik dan bisa membawa keadaan sedikit saja
perubahan membaik! Baik dalam memilih GUBERNUR, wali-kota, camat bahkan
lurah yang sudah diatur dan ditentukan lewat pemilihan langsung. Jangan
sampai terjadi kebalikan, yang menang dan keluar dari pemilihan itu
seorang pemimpin yang lebih jelek/jahat/kejam yang akan membuat diri
sendiri jadi lebih celaka, ...!
Dari 3 paslon cagub DKI-Jakarta yang keluar kali ini, saya lihat
pasangan Ahok-Djarot itulah yang lebih baik ketimbang 2 pasangan yang
lain, dan itulah yang harus nya dipilih dan bverusaha dimenangkan agar
DKI Jakartaq bisa ditata lebih baik dan kesejahteraan warga Jakarta
bisa lebih baik! Dalam beberapa tahun terakhir ini, jelas bisa terlihat
apa yang dikerjakan Ahok itu, ...! Dari kartu Kesehatan, kartu pinter
sampai bisnis pembagian keuntungan 80:20, sebagaimana dijalankan di
pulau Seribu dalam usaha pemeliharaan ikan kerapu dan akan dijalankan
di RUSUNAWA-RUSUNAWA untuk bangkitkan usaha warga! Saya melihat usaha
Ahok ini sangat baik dan HARUSnya didukung kuat untuk kesejahteraan
RAKYAT banyak! Kenapa harus ditentang, ...???
Penggusuran, nampaknya kita harus melihat secara keseluruhan, jangan
hanya sepenggal dan seb again korban penggusuran! Sekalipun tidak ada
data konkrit, saya bisa PASTIKAN sebagian besar, setidaknya lebih 80%
warga yang digusur dari wilayah bantaran sungai, sudah pindah dan
menetap dengan kehidupan baru di rusunawa dimana mereka ditempatkan.
Bukankah juga tidak sedikit warga korban penggusuran yang sudah pindah
kerusunawa itu, seperti warga di Marunda, Kalijodo, TETAP MEMILIH AHOK
dan merasakan lebih nyaman dengan hidup barunya! Artinya tidak akan
lebih dari 20% saja warga yang mogok dan anda katakan sebagai KORBAN
penggusuran itu! Sekalipun dilihat dari jumlahnya, masih cukup besar,
ada yang bilang masih ada ratusan warga. Dan bersyukur, kabarnya ada
sementara LSM dan pengusaha yang menyediakan tempat penampungan
sementara, ... sebagian pulang kembali kekampung halaman asal. Selama
beberapa bulan ini mereka tidak ditelantarkan, ...
Dari apa yang dinyatakan Ahok sendiri hari-hari terakhir ini, nampak
terjadi perubahan sikapnya, tidak lagi meledak-ledak seperti
sebelumnya. Mudah-mudahan saja dengan karakater ketegasannya,
keberaniannya melabrak pejabat siluman-siluman yang ada, Ahok tetap
bisa menjadi PELAYAN warga DKI Jakarta yang baik, berkemampuan menata
Jakarta lebih indah dengan mengangkat kesejahteraan warga Jakarta lebih
baik, ...!
Salam,
ChanCT
From: Tatiana Lukman jetaimemucho1@... [GELORA45]
Sent: Thursday, February 16, 2017 3:35 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com ; Jonathan Goeij
Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di
Rusun Jatinegara
Heran dan anehnya orang yang menamakan dirinya "kiri" pun cenderung
terus memuja Ahok dari pada bersimpati kepada orang-orang yang
digusur!!!
On Wednesday, February 15, 2017 8:12 PM, "Jonathan Goeij
jonathangoeij@... [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
"Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
diperhatikan," ujarnya.
...
Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan rakyat.
Saya ini korban penggusuran. Ahok itu arogan," ucapnya.
...
Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.
...
Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara
Marselinus GualRabu, 15/02/2017 15:47 WIB
Program normalisasi Kali Ciliwung milik memaksa warga Kampung Pulo
pindah ke rusun. Dendam atas penggusuran itu mempengaruhi sikap politik
mereka saat pilkada. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN
Indonesia -- Sebagian warga Rumah Susun Jatinegara Barat belum bisa
melupakan sebuah hari di pengujung Agustus 2015. Mereka yang pernah
tinggal di Kampung Pulo, Jakarta Timur, itu menjadikan peristiwa
tersebut sebagai dasar memilih calon orang nomor satu di Jakarta.
Usai mencelupkan kelingkingnya ke tinta ungu, Wawan Setyawan menyatakan
sikap politiknya. Tak ingin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali
memimpin Jakarta, pria berusia 54 t ahun itu mencoblos gambar pasangan
Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.
"Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
diperhatikan," ujarnya.
Sikap Wawan mendua. Walaupun menyebut dirinya sebagai korban
penggusuran era pemerintahan Ahok, dia mengakui calon gubernur nomor
urut dua itu memiliki program pembangunan Jakarta yang jelas.
"Sepak terjang pembangunan Jakarta memang baik, tapi cara yang
digunakan tidak bijaksana," tuturnya.
Lihat juga:Kampung Pulo Masalah Lama Yang Dibiarkan Tak Selesai
Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan
rakyat. Saya ini korban penggusuran. Ahok itu arogan," ucapnya.
Sukarto berharap Jakarta memiliki gubernur baru. "Asal bukan Ahok,"
ujarnya.
Tak melulu soal Kampung Pulo, ada pula warga Rusun Jatinegara Barat
yang memilih calon gubernur berdasarkan tawaran program yang mereka
dapatkan. Abdullah (32), seorang pekerja kebersihan alih daya, mengaku
mencoblos pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Saya butuh pekerjaan. Pak Sandi kan punya perusahaan, jadi dia
mengerti cara membuka lowongan pekerjaan nanti," kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara pada dua TPS di Rusun
Jatinegara Barat masih berlangsung. Petugas TPS mencatat, 1.479 orang
berhak menggunakan hak suara di rusun tersebut. Lihat juga:Rumah Hilang
di Kampung Pulo, Tapi Tidak dengan Kenangan Pada 20 Agustus 2015,
bentrokan pecah di Jatinegara. Warga Kampung Pulo berhadapan dengan
Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu personel kepolisian dan tentara.
Ahok kala itu berkeras membongkar Kampung Pulo agar normalisasi Kali
Ciliwung dapat berjalan. Di sisi lain, penduduk Kampung Pulo merasa
tanah mereka merupakan tanah adat.
Akhirnya Kampung Pulo tetap dibongkar. Pemprov DKI merelokasi warga
lokal ke Rusun Jatinegara Barat. Lihat juga:Mereka yang Harus Pergi
dari Kampung Pulo Pada debat pilkada lalu, persoalan Kampung Pulo
dibahas tiga pasangan calon kepala daerah DKI. Sebagai petahana, Ahok
menyebut normalisasi Ciliwung dan relokasi warga ke Rusun Jatinegara
Barat sebagai salah satu programnya yang berhasil.
Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.
Lihat juga:Ketika Agus Serang Program Penggusuran Ahok (abm/asa)
------------------------------------
Berita dan Tulisan yang disiarkan GELORA45-Group, sekadar untuk diketahui dan
sebagai bahan pertimbangan kawan-kawan, tidak berarti pasti mewakili pendapat
dan pendirian GELORA45.
------------------------------------
Yahoo Groups Links
