Memanggang isu agama dalam Pilkada Jakarta https://beritagar.id/artikel/berita/memanggang-isu-agama-dalam-pilkada-jakarta Oleh : Muhammad Nur Rochmi https://beritagar.id/penulis/Rohmen @drs_rohmen https://twitter.com/@drs_rohmen | 23:42 WIB - Minggu , 19 Februari 2017
Memanggang isu agama dalam Pilkada Jakarta Petugas TPS membawa kotak suara dari pulau Pramuka ke pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Rabu (15/2). Pilkada Jakarta kental dengan isu agama dan politik identitas © Rohmen /Beritagar Kecerahan Rabu (15/2) pagi itu pecah oleh suara protes. Dion, pendukung pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor dua Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, memprotes pemindahan TPS (Tempat Pemungutan Suara). Harusnya, TPS 07 Kelurahan Panggang, Kepulauan Seribu itu dibangun di depan kantor bupati Kepulauan Seribu. Namun, TPS itu kini berada di dalam gedung milik pemerintah. Abdul Syukur, komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kepulauan Seribu menyebut, KPU sudah berusaha mendirikan TPS sesuai rencana. Apa daya, cuaca Selasa (14/2) yang galak merobohkan TPS. "Pukul 11 malam TPS itu ambruk diterjang hujan angin," ujarnya. Panitia hendak mendirikan lagi tenda TPS. Namun cuaca lebih digdaya. Mereka lalu bersepakat memindahkan TPS ke gedung pemerintah. Jaraknya hanya sekitar 100 meter dari tempat semula. Dalih ini tak diterima Dion, 50 tahun, si pemrotes. "Kan ada rumah-rumah penduduk atau home stay yang bisa dipakai," ujar pemrotes. Tapi Abdul menunjuk Peraturan KPU nomor 14 tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada http://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2%20PKPU%2014%202016%20upload%20(perbaikan%20kumham).pdf. Pasal 18 Peraturan itu mensyaratkan TPS setidaknya berukuran 8 x 10 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan syarat ini, tak ada rumah penduduk yang bisa dipakai. Maka dipakailah gedung pemerintah. "Tapi kenapa harus memakai gedung Kementerian Agama," ujar Dion dengan keras. Suasana hening sejenak. Kata agama langsung menyeret ingatan pada tudingan penistaan agama. Pada 27 September tahun lalu, di Tempat Pelelangan Ikan, sekitar setengah kilometer dari gedung Kementerian Agama itu, Ahok memberikan pidato tentang proyek pemberdayaan budi daya kerapu. Dalam pidato itu, Ahok mengungkapkan warga tak perlu cemas program itu bubar jika dirinya tak terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok lalu menyebut surat Al-Maidah ayat 51. Saat pidato itu didengar warga, tak ada reaksi apa pun di pulau Pramuka. "Kami biasa saja saat itu, tak merasa masalah dengan pidato itu," ujar Mahdum, 63 tahun, seorang pedagang bensin keliling. Mantan nelayan itu tak risau dengan urusan agama. Baik setelah pidato itu, hingga kasus itu meledak di Jakarta daratan dan merembet secara nasional lewat aksi 411, 212, hingga 112. Isu agama terlanjur mencuat sejak itu. Apalagi, malah digelar tabligh akbar di Pulau Pramuka menambah panas isu agama. Bahkan kadang muncul tudingan suara soal 'pembela penista agama'. Suara ini muncul untuk menuding pro Ahok-Djarot. Tapi siapa yang menuding dengan terang? "Kalau ada pro kontra, itu biasa," ujar Soleh, salah satu warga pulau Pramuka yang terang mendukung Ahok. Pria 70 tahun itu menyebut tak masalah jika ada pemimpin yang bicaranya keras. "Asal kerjanya bener," ujarnya. Fahrurozi, seorang pembuat kapal di pulau Panggang, terang-terangan mendukung Ahok. Bapak tiga anak itu mengaku senang dengan kerja Ahok. "Utamanya karena KJP (Kartu Jakarta Pintar)," kata bapak 51 tahun itu. Dengan KJP itu dia bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak bungsunya yang masih SMA. Tapi, tak semua menimang program dalam menentukan pilihan. Di kantor Kelurahan Panggang, yang dibangun dengan panggung beton, menyisakan kolong di bawahnya. Di kolong itu tertulis 'Aksi Kutuk Penista Agama Dg Doa'. Warna catnya, sama dengan warna cat gedung itu. Tulisan di bawah kantor kelurahan Panggang, Kepulauan Seribu. © Rohmen /Beritagar Sayang Yuliardi, lurah pulau Panggang, tak ada di kantornya saat disambangi. "Bapak ke pulau Kelapa," ujar petugas yang berjaga, Kamis (16/2). Mualim, 46 tahun, salah satu nelayan kelahiran pulau Panggang, menyebut tak masalah dengan urusan agama yang diributkan orang-orang Jakarta daratan, atau dibahas secara nasional. Baginya, yang justru menjadi masalah adalah larangan bagi warga menguruk pantai. Ia bercerita, jika ada pejabat baru, kerap muncul larangan buat warga untuk menguruk pantai. "Jika tak menguruk, kami tak punya lahan," ujarnya. Mualim, bapak dua anak itu butuh tujuh tahun menguruk pantai yang kini menjadi lahan tempat tinggalnya. Kini di lahan ukuran 10 x 10 meter itu sudah berdiri rumah kecil ukuran 4 x 6. Belakang rumahnya persis adalah ombak yang bergoyang. Siti Aminah, warga lainnya menilai, agama pemimpin tak banyak berpengaruh dengan kehidupan mereka. "Kalau nggak kerja, ya hidup kita tak berubah," ujar pedagang kopi dan gorengan di pulau Pramuka ini. Kelurahan Pulau Panggang terdiri dari dua pulau, pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Pergerakan warga di dua pulau ini dihubungkan dengan perahu motor, yang kerap disebut ojek. Pada pilkada ini, dua pulau ini dibagi menjadi delapan TPS. Di pulau Panggang, ada lima TPS. Sedang di pulau Pramuka ada tiga TPS. Dari delapan TPS itu, total ada 3.400 suara yang sah. Ahok hanya memenangi tiga TPS. Dua TPS di pulau Pramuka, dan satu TPS di pulau Panggang. Sedangkan Anies, memenangkan lima TPS. Satu di pulau Pramuka dan empat TPS di pulau Panggang. Agus tak kebagian kemenangan satu TPS pun. Total, Ahok meraup 1.226 suara. Sedangkan Agus, hanya meraih 648 suara. Kalah dari suara pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, 757 suara. Pemuncaknya, Anies memperoleh 1.523 suara. Benarkah isu agama memainkan peran dalam hasil pilkada ini? Sependek pengamatan Beritagar di dua pulau itu, dibanding Jakarta dan linimasa yang ramai, isu agama tak banyak menjadi bahasan warga. Menurut Rosyid, dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot, isu agama hanya mampu sedikit menggoyang perolehan suara jagoannya. Noval Abuzar, tim sukses pasangan Anies-Sandi menyebut, diuntungkan dengan isu agama. Namun, kata Noval, timnya tak memainkan isu agama untuk mendongkrak kemenangan Anies-Sandi di Kelurahan Pulau Panggang. "Masyarakat timbul kesadaran sendiri," ujarnya. Noval menguraikan, setelah ramainya isu Al-Maidah ayat 51, kesadaran pemilih itu membuat suara yang diprediksi mengalir ke Ahok malah susut. Suara buat Ahok makin kempes oleh gelaran tabligh akbar di pulau itu, awal Januari. Suara yang diprediksi berlabuh ke Ahok, justru menyebar ke pesaing Ahok. Tapi kenapa banyak suara itu berlabuh ke Anies-Sandi? Noval menilai, pengakuan Antasari Azhar soal kasusnya yang melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono, pada H-1 pencoblosan menggiring sebagian besar limpahan suara itu kepada Anies-Sandi. Tapi walau dikerumuni dengan isu agama, Ahok tetap menang di di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurut data perolehan suara di KPU https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta, dari total 14.427 suara yang masuk, Ahok meraih 5.532 suara atau 38,8 persen. Sedangkan Anies, mendapat 4.851 suara atau setara 34 persen. Agus hanya mendapat 27,3 persen alias 3.891 suara. Menurut Husni Mubarak, Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, agama tetap berpengaruh dalam Pilkada Jakarta. Dalam kasus yang menimpa Ahok, pendukungnya tak ingin melihat Ahok tersingkir karena tudingan penistaan agama. Mereka ingin mempertahankan Ahok. "Karena mereka merasa tak ada penistaan," ujarnya. Mereka melihat kinerja Ahok yang sudah bagus. Pendukung Ahok tak mau kehilangan yang sudah dikerjakan. "Sebaiknya diteruskan," ujarnya. Tapi bagi pendukung lawan Ahok, jelas terdorong oleh faktor agama. Baik yang memiliki ideologi agama, atau yang tak mau memiliki pemimpin yang dianggap sebagai penoda agama. Kedua kelompok ini tak mau kehilangan momentum Pilkada ini. Menurut Dadi Darmadi, Direktur Advokasi Direktur Advokasi Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (PPIM UIN), agama bisa berperan dalam pemilihan. Isu agama hanya berperan dalam konteks tertentu, ketika misalnya yang bersaing orang yang memiliki latar belakang yang identitasnya sangat berbeda. Misal etnis, agama, atau identitas lain. Pemilih muslim punya kecenderungan memilih kandidat muslim. Atau pemilih etnis tertentu memilih kandidat satu etnis, sebab mereka berkepentingan memberikan suaranya. "Dalam pilkada dengan calon yang beda latar belakang, politik identitas ini yang dimainkan," ujarnya. Fenomena ini juga terjadi di belahan dunia lain, bukan hanya di Jakarta. Di India, Amerika, Irlandia banyak contohnya. Di India, ujarnya yang dimainkan isu agama dan kelompok kasta. Selama ini politikus menggunakan isu identitas untuk mendulang suara. Apalagi jika pemilih mudah dimobilisasi dengan isu ini. "Ini dipandang tak fair. Lebih baik bermain dalam program," ujarnya. Menurut Dadi, India melarang politik identitas karena konstitusi di negeri itu memungkinkan. Di Indonesia ini belum memungkinkan. Tapi yang menarik, sudah ada wacana boleh tidak kandidat menggunakan isu agama untuk mendulang suara. "Karena ini justru membahayakan," kata dia. Seorang pemilih usia lanjut di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu sedang menyumbangkan suaranya di TPS 4, Rabu (15/2). Di DKI Jakarta, angka partisipasi politik di Kepulauan Seribu paling besar dibanding daerah lain. © Rohmen /Beritagar Agama pendorong suara Februari adalah masa yang genting di Kepulauan Seribu. Seputar Desember-Maret, hujan kerap melanda tiba-tiba, ombak kerap berderap tinggi. Tapi politik, kerap tak mengenal waktu. Di Februari itu pula, Pilkada Serentak digelar, saat cuaca sedang ganas-ganasnya. "Saat itu ombak sampai lima meter," ujar Adi, 27 tahun salah satu pengemudi ojek perahu. Saat logistik Pilkada harus dibawa dari dibawa Sabtu (11/2), Charly Siadari harus mengangkutnya dari Jakarta. Biasanya butuh waktu berperahu sekitar tiga hingga empat jam. Tapi lain halnya saat Februari. "Kami perlu hampir sepulum jam membawa logistik dari Jakarta," ujar Charly Siadari Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPUD Kepulauan Seribu. Sesampainya di Pulau Pramuka, logistik itu masih harus disebar ke pulau-pulau kecil lain. Total, distribusi logistik itu baru kelar, tiga hari kemudian, Selasa (14 /2). Untung sulitnya distribusi ini dibayar dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki partisipasi pemilih paling tinggi di Jakarta dalam Pilkada serentak kali ini. Mengacu pada pada data dari KPU, wilayah ini memiliki tingkat partisipasi hingga 81,4 persen. Daerah lain, di Jakarta, tingkat partisipasi berkisar 75-79 persen. Jika dipukul rata, tingkat partisipasi dalam Pilkada ini mencapai 77,1 persen https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta. Pada Pilkada 2012, angka partisipasi pemilih ini berkisar antara 64,6-66,8 persen http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/14505319/Pilkada.DKI.Putaran.Kedua.Golput.Jakarta.Menurun. Pada diputaran pertama, angka partisipasinya menyentuh angka 64,6 persen. Pada putaran kedua, naik sekitar 2,2 persen menjadi 66,8 persen. Berdasarkan data KPU Provinsi DKI Jakarta, persentase golput (golongan putih) putaran kedua ini turun sekitar 3,1 persen menjadi 33,2 persen. Sementara pada putaran pertama lalu, angka golput mencapai 36,3 persen. Benarkah tingkat partisipasi Pilkada Serentak ini didorong oleh oleh isu agama? Ahmad Satibi, 32 tahun salah satu warga pulau Panggang ikut memilih pada pilkada ini. Apa motifnya? "Ya ga enak aja sama teman-teman lainnya," ujar pengemudi ojek perahu ini. Siti Aminah, warga lainnya juga memilih. Sebabnya juga bukan karena agama. "Ya udah biasa saja tiap ada pemilu ikut milih," ujar perempuan 56 tahun ini. Sedangkan Soleh, suaminya, mengaku memilih karena digariskan oleh partai pilihannya. Sebagai pengikut Bung Karno, pria 70 tahun itu memilih Ahok-Djarot. Menurut Dadi Darmadi, identitas bisa menjadi pendorong partisipasi. Sebab, pemilih memang memiliki potensi untuk memilih kandidat sesuai dengan identitas mereka. Isu agama ini bisa tetap berperan mendorong partisipasi dalam putaran kedua. Menurut Husni, agama masih akan dimainkan, karena Ahok masih akan menjalani sidang hingga pemilihan putaran kedua digelar April nanti. Kemungkinan kasus ini akan terus dibesarkan oleh kelompok Islamis. Jika kasus ini makin dieksploitasi, pendukung Ahok bisa makin militan karena kasus ini dipandang murni masalah politik. Di sisi lain, pendukung lawannya masih berkeyakinan kasus ini kasus penodaan agama. "Jadi agama bisa ikut mendongkrak partisipasi," kata dia. Faktor lain adalah pemilih yang tak mau jagoannya kalah. Dadi Darmadi menilai, jika kubu Ahok-Djarot berhasil menggandeng Cikeas (markas Agus-Sylvi), faktor agama atau politik identitas bisa berkurang. "Sebab mereka yang awalnya menggerus suara Ahok sejak Oktober," ujarnya. Jika Ahok-Djarot bisa menggandeng partai politik berbasis muslim pendukung Agus-Sylvi, maka bisa meredam politik identitas. Dalam pencalonannya, Agus-Sylvi disokong oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. "Tapi kalau tidak bisa digandeng, bisa makin berat pertentangannya (politik identitas)." kata dia.
