Memilih dengan Rasional
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5187-memilih-dengan-rasional.html Minggu,
19 Februari 2017 | 10:35
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta berakhir tanpa pemenang. Untuk
memenangi Pilgub Jakarta, pasangan calon harus meraih lebih dari 50 persen
suara. Ahok-Djarot yang berada di urutan teratas tidak sampai meraih 44 persen
suara pemilih. Alhasil, Ahok-Djarot harus bertarung dengan Anies-Sandiaga di
putaran kedua Pilgub DKI yang akan digelar 19 April 2017.
Kendati tidak menang satu putaran, apresiasi tinggi patut diberikan kepada
pasangan calon (paslon) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Sjaiful
Hidayat. Di tengah gempuran isu agama dan ras, paslon nomor dua mampu unggul di
putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, Rabu (15/2). Tiga bulan silam, semua survei
menampilkan elektabilitas Ahok-Djarot di urutan terakhir di antara tiga paslon.
Sebuah hasil survei malah menunjukkan elektabilitas Ahok tinggal 10 persen.
Gempuran paling keras berupa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
dimainkan oleh lawan-lawan Ahok-Djarot. Pernyataan Ahok, yang oleh warga
Kepualauan Seribu diterima sebagai sesuatu yang biasa, “diolah” sedemikian rupa
oleh lawan-lawan politik menjadi isu “penistaan” terhadap agama dan ulama Islam.
Real count KPU menunjukkan, Ahok-Djarot unggul di sejumlah tempat di Kepulauan
Seribu, di antaranya di kecamatan yang menjadi episentrum gempa politik akibat
isu penistaan agama Islam yang merugikan Ahok.
Tekanan terhadap Ahok terus meningkat hingga petahana harus menjadi pesakitan
di kursi terdakwa. Saat menjalani persidangan pun, Ahok terus “dihajar” lewat
tekanan massa di luar pengadilan dan sentimen SARA.
Terakhir, pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur DKI seusai masa kampanye,
sebagaimana peraturan dan perundangan yang berlaku, diributkan dan “diolah”
menjadi isu yang merugikan paslon nomor dua.
Tetapi, semua lembaga survei independen menyampaikan hasil quick count senada,
yakni keunggulan Ahok-Djarot atas pasangan lain. Hasil hitungan cepat Saiful
Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, Ahok-Djarot 43,19 persen,
Anies-Sandi 40,12 persen, dan Agus-Sylvi 16,99 persen. Cyrus Network
menampilkan angka mirip, yakni 43,88 persen untuk Ahok-Djarot, 39,24 persen
untuk Anies-Sandi, dan 16,88 persen untuk Agus-Sylvi. Hasil Pilgub DKI yang
mirip juga ditunjukkan oleh Indo Barometer dan Charta Politika.
Pilgub DKI adalah pertarungan antara kelompok rasional dan emosional. Kelompok
rasional memilih paslon berdasarkan visi, program kerja, integritas,
kapabiltas, dan rekam jejak. Sedang, pemilih emosional menentukan pilihan
berdasarkan ikatan primordial. Memilih yang seagama, satu ras, dan satu suku.
Ini tidak menyalahi konstitusi. Tetapi, pilihan berdasarkan pertimbangan
primordial mengabaikan kualitas paslon dan mendorong terjadinya kampanye hitam
dan kampanye negatif. Agama rawan disalahgunakan untuk membenarkan pilihan,
bahkan juga kesalahan, sesuatu yang justru bertentangan dengan nilai agama.
Raihan suara Ahok-Djarot yang di atas 40 persen menunjukkan bahwa jauh lebih
banyak pemlih Jakarta yang rasional. Tetapi, pada saat yang sama, hasil quick
count juga menunjukkan bahwa jumlah kelompok pemilih emosional masih cukup
besar, sekitar 20-30 persen. Untuk wilayah ibu kota, seperti Jakarta, angka ini
kurang mencerminkan kemajuan demokrasi.
Kelompok emosional inilah yang termakan oleh isu ras, terutama isu agama.
Kelompok ini pula yang pernah menggelembungkan suara Agus-Sylvi pada survei
tiga bulan lalu dan pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017, beralih ke
Anies-Sandi. Perolehan suara Agus-Sylvi pernah mencapai 37 persen, namun pada
hari pencoblosan anjlok ke 17 persen. Sementara, suara dukungan Anies-Sandi
naik dari 20 persen ke 40 persen.
Jakarta sedang memilih pemimpin publik, bukan pemimpin agama. Seorang kepala
daerah, apalagi pemimpin daerah khusus Ibu Kota Jakarta, harus memiliki
integritas, kapabilitas, visi, dan kemampuan memimpin. Integritas mengacu pada
kejujuran dan tanggung jawab. Tanpa kejujuran, pemimpin publik akan mudah
tergelincir dalam tindak pidana korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya.
Sementara, tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas dengan
sungguh-sungguh. Orang yang bertanggung jawab akan mendahulukan tugas dan
kewajibannya daripada kepentingan pribadi. Kapabilitas adalah kompentensi dalam
bidang kegiatan yang menjadi tugasnya. Visi merujuk kepada kemampuan seorang
pemimpin menentukan tujuan dan prioritas untuk menggapai tujuan.
Kepempinan menyangkut kemampuan menggerakkan roda organisasi untuk
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mendobrak berbagai kekuatan lama yang
menghambat kemajuan. Kepemimpinan juga menyangkut kemampuan eksekusi program
secara konsisten, bukan hanya pandai membuat
program. Pemimpin tidak perlu seorang pemikir, tetapi jauh lebih penting
adalah the doer, figur yang mampu mengeksekusi dengan baik program yang sudah
disusun. Pemikiran yang hebat bisa didapatkan dari para ahli di berbagai bidang.
Pemimpin publik tidak perlu harus mereka yang pandai beretorika sebagai orator
ulung, melainkan cukup bisa berkata dengan jujur dan menjelaskan apa yang sudah
dan hendak dikerjakannya dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat. Yang
dibutuhkan dari seorang pemimpin publik adalah kemampuan untuk menyampaikan
pesan kepada masyarakat dengan efektif.
Berita tentang Pilgub DKI menenggelamkan berita 100 pilkada lain yang
dilaksanakan serentak. Gubernur DKI dipercaya sebagai jalan menuju RI-1. Sukses
Jokowi dalam Pilpres 2014 menggiurkan berbagai pihak yang berambisi menjadi
presiden. Dari Wali Kota Solo, Jokowi yang populer di mata rakyat dengan cukup
mudah masuk Jakarta untuk menjadi gubernur.
Dengan popularitasnya sebagai gubernur, pencalonan Jokowi sebagai presiden
menguburkan impian berbagai tokoh. Konvensi calon presiden yang digelar Partai
Demokrat bubar tanpa hasil. Padahal, konvensi, antara lain, diikuti oleh
figur-figur hebat di tingkat nasional, seperti ketua DPR, duta besar, mantan
Panglima TNI, Ketua DPD, dan tokoh pers.
Posisi gubernur DKI sangat strategis, karena selalu menjadi perhatian nyaris
seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan gubernur Jakarta acap menjadi pemberitaan
media nasional. Gubernur DKI tak hanya dikenal oleh rakyat Jakarta, melainkan
oleh rakyat Indonesia di berbagai wilayah.
Pilgub DKI 2017 menjadi ajang pertarungan tiga bintang: Megawati, SBY, dan
Prabowo. Pilgub menjadi ajang adu gengsi ketiga tokoh. Masing-masing pihak
memiliki keyakinan, siapa yang memenangi pilgub akan berpeluang menjadi
presiden, baik pada 2019 maupun pilpres selanjutnya.
Faktor lain yang membuat Pilgub DKI membetot perhatian rakyat Indonesia,
karena faktor Ahok. Ia ceplas-ceplos dan keras. Tetapi, di bawah
kepemimpinannya, kita melihat Jakarta yang berbeda. Dalam dua tahun
kepemimpinannya, situ, danau, kali, dan sungai dikembalikan ke fungsinya.
Jakarta pernah dipimpin sejumlah jenderal. Tetapi, Ciliwung tetap laksana
supermarket besar, penuh sampah, sandal, kasur, hingga perabot rumah. Penduduk
tetap tinggal di bantaran sungai dan selalu menjadi masalah. Banjir datang
saban tahun. Ini hanya salah satu dari berbagai kemajuan yang sudah diukirnya.
Pilgub DKI menjadi perhatian luas karena eksistensi Jakarta sebagai ibu kota
negara, pusat kegiatan ekonomi, dan barometer politik Indonesia. Kualitas
kompetisi para pasangan calon di DKI akan menjadi contoh bagi daerah lain.
Satu hal yang positif ialah kecenderungan daerah untuk memilih calon yang
tegas dan berani menobrak kemapanan dan kaum koruptor, seperti Ahok. Keberanian
Ahok untuk melawan DPRD yang ingin ikut membelanjakan APBD merupakan hal baru
dalam politik nasional. Begitu pula keberanian Ahok memotong birokrasi dengan
mengangkat pegawai berintegritas tinggi dan cerdas untuk memperlancar pelayanan.
Kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat Jakarta kehilangan momentum
untuk membangun dan bahkan mundur 20 tahun. Oleh karena itu, para pemilih
diimbau untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan
objektif, bukan berdasarkan ikatan primordial.
