https://m.tempo.co/read/news/2017/02/19/078848128/fpi-dan-gnpf-mui-tak-ikut-aksi-212-jilid-2-di-dpr FPI dan GNPF-MUI Tak Ikut Aksi 212 Jilid 2 di DPR https://m.tempo.co/read/news/2017/02/19/078848128/fpi-dan-gnpf-mui-tak-ikut-aksi-212-jilid-2-di-dpr MINGGU, 19 FEBRUARI 2017 | 21:51 WIB Juru bicara Front Pembela Islam Munarman bersama Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera, saat memberikan pernyataan terkait aksi 21 Februari 2017, di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, 19 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tak akan ikut aksi demonstrasi pada 21 Februari 2017 (212) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
"GNPF tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi, khususnya GNPF tidak akan ikut aksi 212. Habib Rizieq selaku dewan pembina dan UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) sebagai ketua, termasuk pak Munarman tidak ikut turun," ujar Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera saat ditemui di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad malam, 19 Februari 2017. Juru bicara FPI Munarman juga ikut mendampingi Kapitra saat memberikan pernyataan. Kapitra mengatakan alasan utama FPI dan GNPF tak ikut dalam aksi, karena mereka tak ikut merencanakan aksi itu. Ia mengatakan aksi itu adalah bagian dari domain umat. "Ini kan umat membela ulamanya. Kami tak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berfikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distruktif," kata Kapitra. Ia juga mengatakan agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Meski begitu, Kapitra mengatakan FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini. "Kami hanya memonitor, kalau istilah Habib Rizieq itu, agar aksi ini tidak kontraproduktif," kata Kapitra. Ia bahkan tak menutup kemungkinan Rizieq dan pimpinan FPI dan GNPF-MUI lainnya untuk turun, jika kondisi mereka nilai darurat. "Umpamanya ada orang-orang yang ikut nebeng di dalamnya, sehingga aksi yang tadi dengan niat menyampaikan aspirasi begitu ke Komisi 3 DPR, ketika ada yang menunggangi, maka jika diperlukan Insya Allah pimpinan GNPF dan dewan pembina membantu untuk menengahi, atau menyelesaikannya," kata dia. Adapun dalam aksi nanti, Kapitra meminta agar massa aksi tetap pada identitas aksi muslim. Selama ini, menurut dia, beberapa aksi bela islam telah membuktikan aksi bisa berjalan damai, bersih, juga aspiratif. Ia pun meminta penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan kekerasan. "Jadi kalau ada yang tak damai, itu bukan dari umat islam. Minta aparat tindak tegas saja," kata dia. Aksi 212, rencananya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath. Untuk aksi 21 Februari itu, rencananya bakal diikuti ratusan ribu massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dicopot dari jabatannya. Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama. Penista agama yang mereka maksud adalah Ahok yang saat ini tengah menjalani persidangan dalam perkara penistaan agama. Jika tuntutan tak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR. EGI ADYATAMA
