KPU dan Bawaslu Dinilai Tak Siap Menyelenggarakan Pilkada DKI Minggu, 26 Februari 2017 | 13:56 WIB
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISalah seorang warga usai melakukan pencoblosan di TPS 06 Taman Cibeber, Rawa Barat, Jakarta Selatan, Rabu (15/02/2017). Pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak pada hari ini di seluruh Indonesia. JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu tak siap menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017. Penilaian ini didasari banyaknya temuan di lapangan menunjukan penyelengara Pemilu 'gagal' dalam menyiapkan sumber daya manusia di tingkat KPPS dan Pengawas TPS. KIPP sendiri menemukan sejumlah kasus di TPS terkait pemungutan suara. Temuan pertama terkait jumlah surat pernyataan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang berfungsi untuk alat kontrol bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah di setiap TPS sebanyak 20. "Pada pelaksanaan pencoblosan, ternyata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melebihi dari 20 orang, dikarenakan formnya habis, petugas KPPS menolak pemilih non DPT yang jumlahnya masih banyak," kata Rindang Adrai Direktur Eksekutif dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (26/2/2017). Salah satu contoh kasus ditemukan di TPS 03 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, serta TPS 46 Kelurahan Tanahtinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Temuan lain adalah pendirian TPS di tempat ibadah di TPS 28, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo. Pendirian ini diangap tak sesuai dengan pasal 20 ayat 1 huruf G PKPU 10 Tahun 2015. Kemudian ditemukan warga tidak terdaftar di DPT, tapi dapat surat pemberitahuan C6. Kasus tersebut ditemukan di TPS 30 Ciganjur, Jakarta Selatan. Persoalan lain adalah penggunaan hak pilih tidak mengikuti ketentuan. Dari temuan KIPP, sebanyak 60 warga terdaftar di DPT Bukit Duri, alamat KTP di Rawa Bebek. Namun, pemilih menggunakan hak pilih di TPS 141, Rusun Rawa Bebek, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, pemilih tidak menggunakan form A5. Kemudian persoalan di TPS 136, Rusun Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satu pemilih atas nama Bambang dan Istrinya, tidak diizinkan untuk memilih pada pukul 10.00 WIB. Mereka disarankan mencoblos pada pukul 12.00 WIB, sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). "Hal ini karena yang bersangkutan tidak membawa formulir C6. Padahal mereka terdaftar di dalam DPT," kata Rindang. Persoalan terakhir berada di TPS 28, Kelurahan Lebak bulus, Kecamatan Cilandak Barat. KIPP menemukan sejumlah manifest kertas suara yang tertera di amplop tidak sesuai dengan jumlah fisik kertas suara yang ada. "Contoh, dalam manifest tertera 716 kertas suara, namun jumlah fisik setelah dihitung hanya 617. Jumlah DPT sebanyak 698 pemilih," kata Rindang. Oleh karena itu, KIPP menilai banyak petugas KPPS kurang memahami teknis proses pemungutan dan penghitungan suara. Tak sedikit petugas KPPS dan pengawas TPS tidak paham soal penyelenggaran pemilu. KIPP mendorong agar KPU membuka hotline, posko pengaduan dan jemput bola untuk memastikan semua warga Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam DPT putaran ke dua. Selain itu, perlu dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada petugas KPPS dan Pengawas TPS secara serius. Fakta menunjukan Bawaslu hanya menemukan 42 temuan pelangaran dari 13.023 TPS. "KIPP Jakarta, meminta KPU dan DPR RI meninjau Ulang PKPU No.3 Tahun 2015 dan Undang-undang No.1 Tahun 2015, terkait pengaturan 2 (dua) periode jabatan untuk KPPS," kata Rindang.
