Pada Rabu, 1 Maret 2017 5:26, "'Chan CT' [email protected]
[nasional-list]" <[email protected]> menulis:
From: B.DORPI P. Sent: Wednesday, March 1, 2017 6:44 AM
http://indoprogress.com/2017/02/demokrasi-oligarki-bukan-demokrasi-kebablasan/
Demokrasi Oligarki! Bukan Demokrasi Kebablasan
Haris Samsuddin
BARU-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “demokrasi kita sudah
terlalu kebablasan”. Selanjutnya Jokowi mengatakan, “praktik penyimpangan
demokrasi politik telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang
ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme,
terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Penyimpangan praktik demokrasi, Jokowi memisalkan adanya politisasi suku,
agama, dan ras”.Di samping isinya yang kontradiktif, saya berpendapat
pernyataan Jokowi ini agak terburu-buru dan karena itu perlu dikritisi.
Sebaliknya, menurut saya bukan “demokrasi kita telah kebablasan”, tetapi
“demokrasi kita telah terpenjara oleh oligarki”. Sehingga, praktik penyimpangan
demokrasi yang dikeluhkan Jokowi itu, bukan disebabkan oleh demokrasi itu
sendiri melainkan oleh oligarki yang menunggangi sistem demokrasi tersebut.
Dengan demikian, kita perlu mengetahui apa itu “Demokrasi Oligarki”.Demokrasi
oligarki merupakan istilah yang digunakan oleh Yuki Fukuoka (2013),[1] yang
merujuk pada suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi
oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan
masyarakat sipil. Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rejim
otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era
reformasi. Kebanyakan masyarakat terjebak pada eforia reformasi yang membuat
mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak disertai melenyapnya kekuatan
oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto.[2] Justru, kekuatan oligarki yang
semula bersenggama dengan rezim Soeharto kembali mengonsolidasi diri
(beradaptasi) dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya.Kenyataan
bahwa Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru kembali dikuasai oleh para oligark
telah berulang kali dinyatakan, terutama oleh Vedi R. Hadiz. Ia dengan sangat
jelas dan tegas mengatakan bahwa “keuntungan terbesar bagi para konglomerat
barangkali adalah bahwa proses reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang
masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan predatoris serta berbagai
tokoh yang sama yang pernah mendominasi rezim lama”.[3] Upaya pembacaan yang
dilakukan Hadiz di atas bisa saja berbeda menurut masing-masing penafsir.
Namun, satu hal pasti, bahwa kenyataan rezim politik hari ini benar-benar ada
di bawah kuasa para oligark sulit dinafikan. Oligarki sendiri sebagai suatu
aliansi cair yang menghubungkan kepentingan para konglomerat kaya raya selalu
lihai dalam beradaptasi dengan sistem apapun, baik otoratirianisme maupun
demokrasi.Coba amati, kebanyakan penguasa yang kini menempati posisi strategis
di berbagai institusi publik hingga partai politik rata-rata adalah petarung
lama. Tidak ada yang baru sama sekali. Para pimpinan (elite) partai, penguasa
media mainstream, para pejabat pemerintahan yang berada di jajaran kabinet
Jokowi, sampai pada seluruh jabatan strategis lainnya di dalam birokrasi
pemerintahan saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama yang selalu berotasi di
dalam lingkar kekuasaan oligarki. Para oligark di atas, termasuk orang-orang
yang pernah diistimewakan di rezim kepemimpinan Soeharto melalui relasi
patron-client. Hubungan kekuasaan lama yang penuh muslihat dan tipu daya semasa
Orde Baru, belakangan setelah runtuhnya “Soeharto”, tampil sebagai pejuang
demokrasi berkedok populis. Inilah wajah anomali demokrasi pasca
otoritarianisme Soeharto. Kebanyakan orang tertipu dengan politik pencitraan
yang terus dipolesi oleh media, yang juga notabene adalah milik mereka (baca:
oligark).Dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena
kenaifan asumsi reformasi institusional neoliberal yang percaya akan primasi
pengelolaan institusi rasional. Kenaifan ini mengabaikan keberadaan relasi
ekonomi politik oligarki yang menyejarah. Kemampuan oligarki untuk menaklukkan
kekuasaan negara serta melakukan disorganisasi atas kekuatan oposisi masyarakat
sipil, membuat proses reformasi institusional neoliberal tidak memiliki basis
sosial dan politik yang kuat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan oligarki
dapat mempertahankan dominasi politiknya, yang dengannya merepresi kemungkinan
bagi munculnya agensi politik non-oligarki.[4]Harus disadari bahwa reformasi
politik yang beriringan dengan reformasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak sama
sekali menghancurkan relasi oligarki ini. Kenyataan bahwa lemahnya kekuatan
civil society belakangan ini dalam membendung gurita oligarki semakin
membuktikan tesis Richard Robison dan Vedi R Hadiz bahwa penguasaan atas
politik negara sekaligus disertai disorganisasi kekuatan oposisional yang
tercakup dalam elemen masyarakat sipil menjadi dasar historis bagi dominasi
oligarki terhadap kekuatan politik non-oligarki. Hal ini sekaligus membuktikan
bahwa perseteruan politik di era reformasi kembali meneguhkan posisi elit
lama.[5]Jeffrey Winters, salah seorang penggagas tesis oligarki terkemuka lewat
bukunya Oligarchy (2011), mengemukakan bahwa pembacaan terhadap dinamika
kekuasaan politik harus didasarkan pada konsentrasi sumber daya kekuasaan yang
dimiliki setiap oligark. Tulisnya, “oligark didefinisikan oleh tipe dan ukuran
sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya”.[6] Winters membagi sumber daya
kekuasaan mencakup hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di
luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (coercive power), kekuatan mobilisasi
(mobilizational power), dan kekuasaan material (material power). Khusus untuk
sumber daya kekuasaan yang terakhir (kekuasaan material) merupakan basis
kekuasaan oligark.Oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan (sumber
daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya).[7] Oligark
berbeda dengan kaum elit pada umumnya yang cenderung menggunakan kekuasaan
non-material. Oligark lebih cenderung menggunakan basis sumber daya material
dalam melangsungkan manuver politiknya. Dalam konteks demokrasi, kaum oligark
memanfaatkan situasi ketimpangan sumber daya material sebagai peluang
memenangkan konstestasi politik (pemilu/pemilukada). Mahalnya biaya politik
ditambah mentradisinya politik transaksional belakangan ini semakin mempermudah
para oligark dalam menggeser rival politiknya yang tidak memiliki basis
material yang memadai.Hemat saya, tesis oligarki Winters yang melihat kondisi
ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrem antar-warga senantiasa mengarah pada
ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem menemukan relevansinya di Indonesia
saat ini. Hal ini terbukti di mana momentum pemilu/pemilukada tereduksi
semata-mata sebagai ajang pertarungan kepentingan para oligark, bukan urusan
menyeleksi wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas secara fair dan
demokratis. Dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang
mereka kehendaki, melainkan telah dipilihkan oleh segelintir elit kekuasaan
yang memegang peran dominatif di dalam institusi demokrasi.Bagaimana dikatakan
pilihan rakyat, jika calon pemimpin/penguasa baik di pusat maupun di daerah,
melewati suatu saringan politik di internal partai (kecuali calon independen)
yang sarat dengan kalkulasi kapital tanpa melalui usulan publik (rakyat)
dianggap pilihan rakyat? Nalar sehat macam apa yang melihat fakta politik
demikian sebagai logika publik yang mengafirmasi diri dalam bentuk pilihan
rasional? Bukankah itu yang selama ini kita sebut kegilaan di atas kegilaan?
Alias ketidakwarasan yang cenderung diafirmasi secara terus-menerus tanpa
refleksi. Penutup Kembali ke penyataan Jokowi, sudah jelas bahwa jika Jokowi
menghendaki demokrasi berjalan sebagaimana esensinya, yakni sebagai kekuasaan
rakyat, maka ia harus mengambil langkah-langkah politik dan ekonomi untuk
membendung atau membonsai kekuasaan oligarki yang mendominasi lapangan
permainan politik saat ini.Jokowi dan para penasehatnya harus ingat bahwa
“politisasi suku, agama, dan ras”, yang disebutnya sebagai “penyakit demokrasi”
bukanlah hal yang baru muncul sekarang ini. Ia sudah bertunas dan berkecambah
sejak 10 tahun kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memuncak pada
masa Pilpres 2014 lalu. Penyakit ini semakin berbiak karena tidak ada
langkah-langkah politik dan ekonomi yang strategis untuk membendungnya.Bagi
gerakan sosial, mandegnya agenda demokratisasi, selain karena cengkeraman
oligarki yang terus bertahan, juga menandakan betapa lemahnya konsolidasi
kekuatan civil society. Adalah naif belaka untuk mengharapkan Jokowi mau
membonsai kekuatan oligarki. Dialektika hubungan kekuasaan seperti inilah yang
mesti kita sadari dan jabarkan dalam lapangan politik yang konkret dan terukur
capaiannya. Dengan demikian, kita memang perlu mengkritisi dan menentang
langkah-langkah politik-ekonomi Jokowi yang pro oligarki, yang tidak memiliki
imajinasi politik di luar kenyataan ekonomi-politik warisan rezim Orde Baru
ini. Tetapi kita juga harus jujur sejujur-jujurnya bahwa kita tidak cukup
serius membangun gerakan sosial-politik yang terorganisasi secara ideologi,
politik dan organisasi untuk melawan demokrasi oligarki ini.*** Penulis adalah
Anggota Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang dan
Peneliti di Intrans Institute ————-[1] Yuki Fukuoka, “Oligarchy and Democracy
in Post-Soeharto”, Political Studies Review II, no. I, 2013: 52-64.[2] Terkait
pembiakan para kapitalis domestik yang kemudian tumbuh bersama dengan koalisi
kepentingan ekonomi politik di era Orde Baru dapat dilihat melalui karya
Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, ditejemahkan oleh
Harsutejo dari judul asli Indonesia: The Rise of Capital, (Jakarta: Komunitas
Bambu, 2102). Lingkar konglomerat domestik yang dibesarkan dari hasil
persenggamaan kekuasaan otoriter Soeharto inilah yang di kemudian hari setelah
runtuhnya Soeharto mengambil alih kekuasaan baik di tingkat nasional maupun
lokal dan membentuk lingkaran kekuasaan oligarkis.[3] Vedi R Hadiz, Dinamika
Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Diterjemahkan oleh A Zaim
Rofiqi dan Dahris Setiawan, (Jakarta: LP3ES, 2005), 149-150.[4] Muhammad Ridha,
“Oligarki dan Agensi Politik Indonesia di Era Neoliberal: Evaluasi Kritis Tesis
Oligarki Robison-Hadiz”, Jurnal Indoprogress, no. 6, vol. II, 2016, 9.[5]
Richard Robison dan Vedi R Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics
of Oligarchy in an Age of Markets, (London: Routledge Curzon, 2004).[6] Jeffrey
Winters, Oligarki. Diterjemahkan oleh Zia Anshor, (Jakarta: PT Gramedia, 2011),
17.[7] Jefrey A Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Majalah Prisma,
no. 1, vol. 33, 2014, 14. #yiv7884372236 #yiv7884372236 --
#yiv7884372236ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px
0;padding:0 10px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp hr {border:1px solid
#d8d8d8;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp #yiv7884372236hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp #yiv7884372236ads
{margin-bottom:10px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp .yiv7884372236ad
{padding:0 0;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp .yiv7884372236ad p
{margin:0;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mkp .yiv7884372236ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-sponsor
#yiv7884372236ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-sponsor #yiv7884372236ygrp-lc #yiv7884372236hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-sponsor #yiv7884372236ygrp-lc .yiv7884372236ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7884372236 #yiv7884372236actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7884372236
#yiv7884372236activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7884372236
#yiv7884372236activity span {font-weight:700;}#yiv7884372236
#yiv7884372236activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv7884372236 #yiv7884372236activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7884372236 #yiv7884372236activity span
span {color:#ff7900;}#yiv7884372236 #yiv7884372236activity span
.yiv7884372236underline {text-decoration:underline;}#yiv7884372236
.yiv7884372236attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv7884372236 .yiv7884372236attach div a
{text-decoration:none;}#yiv7884372236 .yiv7884372236attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv7884372236 .yiv7884372236attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv7884372236 .yiv7884372236attach label a
{text-decoration:none;}#yiv7884372236 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv7884372236 .yiv7884372236bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv7884372236
.yiv7884372236bold a {text-decoration:none;}#yiv7884372236 dd.yiv7884372236last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7884372236 dd.yiv7884372236last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7884372236
dd.yiv7884372236last p span.yiv7884372236yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv7884372236 div.yiv7884372236attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv7884372236 div.yiv7884372236attach-table
{width:400px;}#yiv7884372236 div.yiv7884372236file-title a, #yiv7884372236
div.yiv7884372236file-title a:active, #yiv7884372236
div.yiv7884372236file-title a:hover, #yiv7884372236 div.yiv7884372236file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv7884372236 div.yiv7884372236photo-title a,
#yiv7884372236 div.yiv7884372236photo-title a:active, #yiv7884372236
div.yiv7884372236photo-title a:hover, #yiv7884372236
div.yiv7884372236photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7884372236
div#yiv7884372236ygrp-mlmsg #yiv7884372236ygrp-msg p a
span.yiv7884372236yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv7884372236
.yiv7884372236green {color:#628c2a;}#yiv7884372236 .yiv7884372236MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv7884372236 o {font-size:0;}#yiv7884372236
#yiv7884372236photos div {float:left;width:72px;}#yiv7884372236
#yiv7884372236photos div div {border:1px solid
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv7884372236
#yiv7884372236photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv7884372236
#yiv7884372236reco-category {font-size:77%;}#yiv7884372236
#yiv7884372236reco-desc {font-size:77%;}#yiv7884372236 .yiv7884372236replbq
{margin:4px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-mlmsg select, #yiv7884372236 input, #yiv7884372236 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-mlmsg pre, #yiv7884372236 code {font:115%
monospace;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-mlmsg #yiv7884372236logo
{padding-bottom:10px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-msg
p#yiv7884372236attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-reco #yiv7884372236reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-sponsor
#yiv7884372236ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-sponsor #yiv7884372236ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-sponsor #yiv7884372236ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv7884372236 #yiv7884372236ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv7884372236
#yiv7884372236ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv7884372236
