https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar
Kamis 02 Mar 2017, 11:59 WIB
KKP: Kenapa Masih Banyak Data Kapal Tidak
Benar?
Danang Sugianto - detikFinance
Share *0*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
Tweet
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
Share *0*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
2 komentar
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
KKP: Kenapa Masih Banyak Data Kapal Tidak Benar? Foto: Danang Sugianto
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3436062/kkp-kenapa-masih-banyak-data-kapal-tidak-benar#>
*Jakarta* - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan masih
banyak kapal perikanan yang dokumen perizinannya tidak sesuai. Para
pemilik kapal mengecilkan ukuran muatan kapal atau /mark down/ di dalam
dokumennya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan,
pihaknya akan melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan
tersebut. Investigasi bukan hanya pada perusahaan-perusahaan pemilik
kapal, tapi juga pejabat berwenang yang memberikan izin.
"Di pihak kami (KKP) kenapa pejabat ukur ini mau mengukur dengan data
yang tidak benar. Ini perlu investigasi internal supaya layanan publik
kita benar dan tidak ada penyimpangan dari pelaku pejabat kita yang
menerbitkan yang mengukur ulang menjadi tidak benar kerjanya," tuturnya
di Muara Baru, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Menurut Sjarief untuk penerbitan dokumen gross akte berada dalam
wewenang Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga menjadi otoritas tertinggi
dalam dunia maritim di Indonesia.
"First regulasi ada di Ditjen Perhubungan Laut. Jadi semua kapal-kapal
atau benda pung yang berlayar di laut Indonesia ada management authority
itu dipegang Dijen Laut. Urusan ukur kapal sertifikasi gross akte ada di
mereka. Sedangkan kami izin usaha perikanan," imbuhnya.
Dia menambahkan, selama ini KKP dan Ditjen Perhubungan Laut sudah
menjalin kerjasama terkait sektor perikanan. Kendati begitu karena masih
ditemukan praktik manipulasi dokumen maka KKP akan melakukan investigasi.
"Kalau kerjasamanya sudah, tapi kita akan cek lagi. Kenapa dibalik
kerjasama ini masih ada kesalahan. Jadi kita ada internal investigasi,
kenapa masih salah dalam pengukuran perizinan," terangnya.
Sjarief memandang, jika aksi markdown ukuran kapal terus terjadi, maka
potensi pendapatan juga akan diturunkan. Dengan begitu penarikan pajak
dari usaha perikanan juga tidak sesuai. Sehingga skala ekonomi di sektor
perikanan terlihat kecil.
"Dengan manipulasi lending data, skala ekonomi perikanan jadi kecil. Itu
yang ditangkap lembaga pencatat data seperti BPS," pungkasnya. *(dna/dna)
*
