Senin, 06 Maret 2017 | 11:03 http://www.beritasatu.com/hukum/417746-ahok-bantah-kecipratan-proyek-ektp.html# http://www.beritasatu.com/hukum/417746-ahok-bantah-kecipratan-proyek-ektp.html# http://www.beritasatu.com/hukum/417746-ahok-bantah-kecipratan-proyek-ektp.html# http://www.addthis.com/tellfriend.php
Ahok Bantah Kecipratan Proyek E-KTP http://www.beritasatu.com/hukum/417746-ahok-bantah-kecipratan-proyek-ektp.html Basuki Tjahaja Purnama. (Antara) Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa dia ikut kecipratan fee proyek e-KTP. Dalam daftar penerima fee proyek e-KTP yang beredar di media sosial, nama Ahok tercantum di dalamnya. Ahok menegaskan bahwa dia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang paling keras menolak e-KTP. “Saya waktu itu keras saja kenapa ada seperti itu. Saya paling keras menolak e-KTP,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/3). Ia sendiri mengaku tidak tahu adanya isu tersebut yang beredar di media sosial. Justru ia mempertanyakan yang beredar itu apakah memang daftar penerima fee proyek e-KTP atau hanya daftar anggota Komisi II. “Enggak tahu saya. Itu Cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak?” tanyanya. Ia menjelaskan pada waktu menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia menolak adanya proyek e-KTP. Ia mengungkapkan kenapa tidak melibatkan bank pembangunan daerah dalam pembuatan KTP. Karena perekaman data di bank lebih baik daripada yang lain. “Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamnya kok. Saya bilang ngapain habisi Rp 5-6 triliun. Lebih baik, kalau kamu ingin ke Bandung, misalnya, daftar aja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi kayak kartu mahasiswa,” ujarnya. Sebab, orang yang sudah masuk dalam rentang umur untuk mendapatkan KTP pasti punya rekening bank. Sehingga pemerintah bisa mengarahkan pengelolaan keuangan negara dengan sistem non tunai. “Kalau semua orang dewasa punya ATM, terus pemutakhiran? Ngapain menghabiskan duit pemutakhiran orang, tiap hari lahir beranak ada kok,” jelasnya. Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan tidak pernah mengambil uang yang bukan haknya. Hal itu ditunjukkannya, dengan mengembalikan uang perjalanan dinas yang lebih ke DPR. “Yang pasti, uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saja saya balikin kok. Kamu cek saja. Perjalanan dinas enggak sesuai harinya saya balikin. Uang yang tidak dipotong pajak, pasti ini uang enggak bener. Orang sudah tahu siapa Ahok kok, siapa berani kasih duit ke gua, langsung gua laporin ke KPK,” tegasnya. Lenny Tristia Tambun/YUD BeritaSatu.com
