GSBI : Penetapan Kuota 30 Persen bagi Perempuan itu Hakekatnya Patriarki
INFO GSBI-Jakarta. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui Ketua Umum nya Rudi HB Daman, disela-sela rapat Front Perjuangan Rakyat (FPR) untuk persiapan peringatan hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 hari ini Senin, 6 Maret 2017 mengatakan, Penetapan kebijakan menetapkan kuota 30 persen kaum perempuan dalam partisipasinya di ruang politik baik itu di partai politik, parlemen, dan eksekutif, ini adalah proyek dan kebijakan produk imperialis Amerika Serikat (AS) yang hakekatnya adalah partriarki. Patriarki adalah sistem yang menempatkan kaum laki-laki adalah dominan dan berkuasa sedangkan kaum perempuan hanya mahkluk nomer dua (rendah) dan dianggap tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat secara ekonomi, politik, dan budaya. Patriarki ini menjadikan kaum perempuan sebagai pelengkap hidup tapi tidak memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan sering disalahkan dan dianggap bodoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya oleh para penindas kapitalis dan tuan tanah besar. Oleh karena itu, perempuan Indonesia, dan juga anak-anak, sangat sering mendapatkan kekerasan. Akan tetapi, negara lah yang paling bertanggungjawab larena membiarkan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang anti rakyat dan penindasan secara langsung. Proyek dan kebijakan ini (kuota 30 persen) menurut GSBI sebetulnya hanya menfasilitasi segelintir perempuan penindas dan penghisap yang mewakili imperialis, borjuasi besar komprador (kaki tangan imperialis), dan tuan tanah. Lebih lanjut Rudi menjelaskan, Sejak lama, negara membatasi partisipasi politik dan perjuangan perempuan melalui pembentukan organisasi perempuan yang mandiri. Sejak lama terutama sejak era Soeharto kaum perempuan Indonesia dipaksa baik langsung atau tidak langsung masuk dalam organisasi perempuan yang mendukung pemerintah dan di bawah dominasi laki-laki klas penindas. Pemerintah setiap masa sangat takut dengan tingginya kenaikan kesadaran politik kaum perempuan, khususnya dari klas tertindas, maka dibatasi keterlibatan perempuan dalam politik hanya 30 persen. Jelas Rudi. Krisis yang terjadi dan semakin kronis tidak bisa dipungkiri telah membakar semangat perlawanan kaum perempuan terhadap penghisapan dan penindasan. Dan perlawanan mereka yang menakutkan pemerintah dihadapi secara kekerasan dan segala bentuk fasis (teror dan kekerasan) seperti di Sintang raya kalimantan barat, Moro Moro Lampung, Sukamulya Majalengka, di Kendeng Jawa Tengah. Peristiwa kekerasan terhadap perempuan di tempat itu hanyalah sedikit cerminan kekerasan negara dan golongan yang paling berkuasa yang mengemuka di permukaan, lainnya berlangsung secara berkelanjutan dan bahkan lebih keras di seluruh Indonesia, ini fakta bagaiaman ketakutannya negara atas kebangkitan kaum perempuan akan perlawanan dan perjuangannya. (red-rd2017)#
