Hehehehehe ente ini kelasnya lari2 juga ya! Pertama ente bilang kasus ahok bukan kasus SARA.
Karena didesak, lalu menerima kasus ahok adalah kasus SARA. Sekarang lari dari SARA ke “kebhinekaan”. Koq bisa ya kasus ahok SARA = menggempur kebhinekaan? Ente ini lagi ngomong apa? Koq bisa ya mengkontraskan antara SARA dan kebhinekaan? Wong keduanya tidak sama. Kenapa harus dikontraskan? Kalau ada masalah SARA, ya ditangani saja masalah SARA itu. Begitu juga kalau itu masalah kebhinekaan ya ditangani saja masalah kebhinekaan itu. Koq bisa kalau orang lagi menangani masalah SARA, eh dituding menggempur kebhinekaan? Ini mah omongan orang ngaco. Masalah Ahok itu jelas SARA, ya diusutlah masalah SARA itu pake’ jalur hukum. Koq rakyat yg sudah gaduh disuruh ngobrol utk ngurus soal SARA. Rakyat adalah objek koq disuruh ngurusin? Ngaco ndak? Kebhinekaan gak ada masalah dalam kasus Ahok itu. Kenapa koq kebhinekaan harus diperkuat? Lucunya ente sudah nulis sebelumnya bahwa “rakyat tetap menjunjung kebhinekaan”, lah sekarang ente suruh kebhinekaan diperkuat? Aneh2 aja ente ini koq mengkontraskan 2 hal yg berbeda: kebhinekaan vs SARA! Kalau masalah Ahok itu masalah SARA, ya focus saja masalah SARA ini. Gak usah bawa2 kebhinekaan yg bisa kerja sendiri koq, dan gak usah dikuat2in krn memang sudah kuat…..kan ini kata ente?!!! Jadi kembali saja ke premis ente. Kalau sekarang ente sudah terima kasus ahok itu adalah kasus SARA, gimana caranya ide ente pake’ ngobrol2/musyawarah itu? Coba jabarkan ke kita2 ini. Siapa tahu kalau ada kasus yg serupa terjadi lagi nantinya, bisa dipake’ strategi ngobrol2 ini. NB: jangan bingung2 sama kasus ahok ini. sebentar lagi juga akan selesai. Selesainya pake’ hukum bukan ngobrol2. Ini cara NKRI dibawa Jokowi! Jangan pusing2 sama “drama ahok” ini. yang pasti kasus ahok ini akan selesai. Ahok menang, ahok kalah, ahok masuk penjara itu gak ada yg pusing. Kasusnya selesai! Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, March 7, 2017 11:31 AM To: [email protected] Subject: Re: [GELORA45] Partai Islam di 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam Tentu saja isu SARA bisa dimainkan juga di luar DKI. Tetapi, selagi pilkada di daerah lain tidak terimbas isu SARA apa bukan sebaiknya ide kebhinekaan yang diperkuat? Kalau orang terus mengeluhkan kasus Ahok itu SARA, itu sama saja dia ikut menggempur kebhinekaan. Jadi, biarlah Jokowi cs saja yang memperuncing keadaan dengan melempar kasus Ahok ke jalur hukum. Rakyat punya kearifannya sendiri untuk menangani bara yang dilempar Jokowi ke tumpukan sekam. Kita masih belum tahu bagaimana akhir dari drama ini. Yang pasti, pengadilan tetap akan memutuskan siapa yang bersalah. Kalau pun Ahok (terdakwa) diputuskan tidak bersalah secara hukum, harapannya adalah semua pihak bisa menerima putusan ini. Lalu, apa arti permintaan maaf Ahok? Ini kan sama saja Ahok dipentungi pake kata-kata maafnya sendiri; kata maaf sebagai alat pentung :) Begitu juga sebaliknya, kalau terdakwa dinyatakan bersalah, lalu apa arti pernyataan Megawati yang siap mengerahkan anak buahnya? Artinya ya tidak ada petinggi yang menjamin dilemparnya kasus Ahok ke pengadilan bisa betul-betul menyelesaikan persoalan. Dengan berkecamuknya rebutan rejeki kekuasaan di kalangan petinggi ini, kelihatannya memang tinggal masyarakat sendirilah yang harus memperkuat kebhinekaan. Sekurangnya, bisa lebih arif dan "profesional" dalam mengendalikan diri. --- jonathangoeij@... wrote: Kebetulan ada Survei Median yg menunjukkan isu SARA atau dalam survei diperhalus dengan nama politik identitas. Berbagai pertanyaan itu agak sukar dijawab tetapi bukan berarti diluar DKI isue SARA itu tidak bisa dimainkan, di 22 daerah itu kita tidak begitu tahu variable2 secara jelas satu demi satu, misalnya saja variable demographic penduduk berapa persen yg Islam apakah supermayoritas, mayoritas, about the same, minoritas, ataupun superminoritas. Memainkan isue Islam misalnya akan juga menghasilkan antipati dari yg non-Islam sehingga tentu tidak akan dimainkan di daerah yg Islam minoritas atau superminoritas. Belum lagi variable2 lain seperti tingkat pendidikan, kemakmuran, akses informasi, ataupun seberapa kuat pengaruh kelompok intoleran didaerah itu dlsb. Sedangkan isue penodaan agama terus dimainkan mungkin merasa hanya dengan isue itu mempunyai harapan menang. On Monday, March 6, 2017 4:10 AM, ajeg wrote: Itu dia, kenapa cuma terjadi di pilkada DKI? Artinya kan isu SARA itu dimainkan cuma oleh kelompok kepentingan, baik yang anti maupun pro Ahok. Di luar 2 kelompok kepentingan itu terbukti Rakyat Indonesia tetap menjunjung kebhinekaan. Jadi, ide kebhinekaan inilah yang harus diperkuat, jangan malah terus digempur dengan isu "kasus Ahok itu SARA". Dalam masalah SARA / penodaan agama itu sendiri, Ahok sudah meminta maaf. Lalu, kenapa pula Rakyat terus dikompori bahwa kasus ini memang kasus SARA, sehingga harus diadili 'pake sistem hukum' -> hukum sebagai alat untuk mengadili... :p Siapa yang bisa menjamin, hukum sebagai alat untuk mencari mana yang salah mana yang benar, bisa betul-betul menyelesaikan kasus seperti ini secara adil? Kira-kira apa yang terjadi dengan orang bermental Ahok jika dia sebagai warga gusuran mendengar gubernurnya nyablak mau membunuh orang di depan umum (dalam jumlah ribuan pula!). Apa dia akan mendukung gubernur bermental pembunuh seperti itu? --- jonathangoeij@.. wrote: Sama sekali tidak sepele, hal yg menunjukkan si Ahok tidak professional dalam mengontrol diri-nya sendiri. Tetapi tetap saja fakta yg menggerakkan berbagai gerakan anti-Ahok itu SARA. On Sunday, March 5, 2017 6:28 PM, ajeg wrote: Apa kata-kata Ahok yang mau membunuh 2000 orang di depan umum begini mau dibilang sepele? <https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/203571?soc_src=mail&soc_trk=ma> https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/196913 Bisa saja yang terlihat sebagai gerakan anti non-muslim itu sepenuhnya SARA, tapi kenapa cuma terjadi di pilkada DKI, padahal di 22 pilkada lain calon non-muslim toh didukung "partai-partai islam". --- jonathangoeij@.. wrote: Saya rasa kok sepenuhnya SARA, berbagai kasus seperti Sumber Waras, Reklamasi, ataupun bahkan Penggusuran yg jelas terlihat korbannya tidaklah menimbulkan demo dan tekanan yg besar2an. Hanya masalah kata2 yg sepele yg sebetulnya tidak ada apa2nya dgn gampang dipakai membakar emotional bela agama. Melihat perbandingan dgn daerah lain terlihat disini agama dipolitikkan. Tetapi memang benar Ahok tidak professional mengontrol dirinya sendiri. --- ajegilelu@... wrote : Angka perbandingan ini membuktikan bahwa kasus Ahok sebenarnya bukan soal SARA. Bukti bahwa Rakyat Indonesia bisa sebal dengan kepemimpinan yang tidak beretika; berlidah tajam tapi cengeng bukan main. Jelas, Ahok bukan tipe orang yang "profesional" dalam memimpin dirinya. Sangat berbahaya jika ketidakbecusan mengendalikan diri itu dibawa untuk memimpin masyarakat. --- SADAR@... wrote: Partai Islam di 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam [JAKARTA] Pilkada 2017 menunjukkan, partai Islam –yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22 pilkada mengusung calon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menampilkan decoupling serius yakni partai Islam dan partai nasionalis berada di kubu berbeda. Keterpisahan ini memicu pertarungan yang diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di mana-mana. Kampanye seperti ini bukan hanya menghambat perkembangan Indonesia menuju negara demokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di Jakarta, namun di pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap inkonsisten. Parpol semacam ini akan dirugikan dengan sikap politiknya. Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan, inkonsistensi akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai. "Agama seharusnya tidak digunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam sesama anak bangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit bagi peningkatan moral bangsa, salah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata Jojo, Kamis (2/3).
