Sayang sekali harapan anda pada pilkada kali ini saya rasa akan sia2. Kebetulan lagi Survei LSI Denny JA muncul, ditambah dengan Survei Median sebelumnya, kita bisa lihat dengan jelas betapa isue SARA itu akan makin digenjot. Seharusnya faktor yg berperan besar adalah kompetensi, tetapi disini terlihat sekali faktor agama yg memegang peranan. Sebenarnya saya memandang Anies mempunyai kompetensi juga tetapi terlihat sekali dibawah para pemilih beliau tidaklah begitu memandang beliau sebagai kompeten. ---Survei LSI Denny JA:"Ahok kuat di pemilih yang menilai Ahok tidak menista agama Islam (81,70) persen, dan 15,90 persen yang dukung Anies-Sandi. Sementara di pemilih muslim yang menyatakan bahwa Ahok menista agama, hanya 7,70 persen yang menyatakan memilih Ahok-Djarot, sementara yang dukung pasangan Anies-Sandi sebesar 84,60 persen," katanya.---Survei Median:Faktor memilih Anies:Rico menyebut pemilih Anies-Sandi dibagi dalam empat kategori yaitu identitas dan anti Ahok sebesar 55,9 persen, kinerja mesin 5,7 persen, framing kompetensi 13,3 persen dan framing personal 8,6 persen.
Faktor memilih Ahok:"Ada tiga variabel utama, framing kompetensi, artinya memilih Ahok-Djarot karena kompetensinya sebesae 41,2 persen, karakter personalnya atau bersih dari korupsi sebesar 34,5 persen, sedangkan kinerja mesinnya lumayan kecil ya hanya sekitar 8,8 persen," kata Rico. ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Tentu saja isu SARA bisa dimainkan juga di luar DKI. Tetapi, selagi pilkada di daerah lain tidak terimbas isu SARA apa bukan sebaiknya ide kebhinekaan yang diperkuat? Kalau orang terus mengeluhkan kasus Ahok itu SARA, itu sama saja dia ikut menggempur kebhinekaan. Jadi,biarlah Jokowi cs saja yang memperuncing keadaan dengan melempar kasus Ahok ke jalur hukum. Rakyat punya kearifannya sendiri untuk menangani bara yang dilempar Jokowi ke tumpukan sekam. Kita masih belum tahu bagaimana akhir dari drama ini.Yang pasti, pengadilan tetap akan memutuskan siapa yang bersalah. Kalau pun Ahok (terdakwa) diputuskan tidak bersalah secara hukum, harapannya adalah semua pihak bisa menerima putusan ini. Lalu, apa arti permintaan maaf Ahok? Ini kan sama saja Ahok dipentungi pake kata-kata maafnya sendiri; kata maaf sebagai alat pentung :) Begitu juga sebaliknya, kalau terdakwa dinyatakan bersalah, lalu apa arti pernyataan Megawati yang siap mengerahkan anak buahnya? Artinya ya tidak ada petinggi yang menjamin dilemparnya kasus Ahok ke pengadilan bisa betul-betul menyelesaikan persoalan. Dengan berkecamuknya rebutan rejeki kekuasaan di kalangan petinggi ini, kelihatannya memang tinggal masyarakat sendirilah yang harus memperkuat kebhinekaan. Sekurangnya, bisa lebih arif dan "profesional" dalam mengendalikan diri. --- jonathangoeij@... wrote: Kebetulan ada Survei Median yg menunjukkan isu SARA atau dalam survei diperhalus dengan nama politik identitas. Berbagai pertanyaan itu agak sukar dijawab tetapi bukan berarti diluar DKI isue SARA itu tidak bisa dimainkan, di 22 daerah itu kita tidak begitu tahu variable2 secara jelas satu demi satu, misalnya saja variable demographic penduduk berapa persen yg Islam apakah supermayoritas, mayoritas, about the same, minoritas, ataupun superminoritas. Memainkan isue Islam misalnya akan juga menghasilkan antipati dari yg non-Islam sehingga tentu tidak akan dimainkan di daerah yg Islam minoritas atau superminoritas. Belum lagi variable2 lain seperti tingkat pendidikan, kemakmuran, akses informasi, ataupun seberapa kuat pengaruh kelompok intoleran didaerah itu dlsb. Sedangkan isue penodaan agama terus dimainkan mungkin merasa hanya dengan isue itu mempunyai harapan menang. On Monday, March 6, 2017 4:10 AM, ajeg wrote: Itu dia, kenapa cuma terjadi di pilkada DKI? Artinya kan isu SARA itu dimainkan cuma oleh kelompok kepentingan, baik yang anti maupun pro Ahok. Di luar 2 kelompok kepentingan itu terbukti Rakyat Indonesia tetap menjunjung kebhinekaan. Jadi, ide kebhinekaan inilah yang harus diperkuat, jangan malah terus digempur dengan isu "kasus Ahok itu SARA". Dalam masalah SARA / penodaan agama itu sendiri, Ahok sudah meminta maaf. Lalu, kenapa pula Rakyat terus dikompori bahwa kasus ini memang kasus SARA, sehingga harus diadili 'pake sistem hukum' -> hukum sebagai alat untuk mengadili... :p Siapa yang bisa menjamin, hukum sebagai alat untuk mencari mana yang salah mana yang benar, bisa betul-betul menyelesaikan kasus seperti ini secara adil? Kira-kira apa yang terjadi dengan orang bermental Ahok jika dia sebagai warga gusuran mendengar gubernurnya nyablak mau membunuh orang di depan umum (dalam jumlah ribuan pula!). Apa dia akan mendukung gubernur bermental pembunuh seperti itu? --- jonathangoeij@... wrote: Sama sekali tidak sepele, hal yg menunjukkan si Ahok tidak professional dalam mengontrol diri-nya sendiri. Tetapi tetap saja fakta yg menggerakkan berbagai gerakan anti-Ahok itu SARA. On Sunday, March 5, 2017 6:28 PM, ajeg wrote: Apa kata-kata Ahok yang mau membunuh 2000 orang di depan umum begini mau dibilang sepele? https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/196913 Bisa saja yang terlihat sebagai gerakan anti non-muslim itu sepenuhnya SARA, tapi kenapa cuma terjadi di pilkada DKI, padahal di 22 pilkada lain calon non-muslim toh didukung "partai-partai islam". --- jonathangoeij@... wrote: Saya rasa kok sepenuhnya SARA, berbagai kasus seperti Sumber Waras, Reklamasi, ataupun bahkan Penggusuran yg jelas terlihat korbannya tidaklah menimbulkan demo dan tekanan yg besar2an. Hanya masalah kata2 yg sepele yg sebetulnya tidak ada apa2nya dgn gampang dipakai membakar emotional bela agama. Melihat perbandingan dgn daerah lain terlihat disini agama dipolitikkan. Tetapi memang benar Ahok tidak professional mengontrol dirinya sendiri. --- ajegilelu@... wrote : Angka perbandingan ini membuktikan bahwa kasus Ahok sebenarnya bukan soal SARA. Bukti bahwa Rakyat Indonesia bisa sebal dengan kepemimpinan yang tidak beretika; berlidah tajam tapi cengeng bukan main. Jelas, Ahok bukan tipe orang yang "profesional" dalam memimpin dirinya. Sangat berbahaya jika ketidakbecusan mengendalikan diri itu dibawa untuk memimpin masyarakat. --- SADAR@... wrote:Partai Islam di 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam [JAKARTA] Pilkada 2017 menunjukkan, partai Islam –yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22 pilkada mengusung calon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menampilkan decoupling serius yakni partai Islam dan partai nasionalis berada di kubu berbeda. Keterpisahan ini memicu pertarungan yang diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di mana-mana. Kampanye seperti ini bukan hanya menghambat perkembangan Indonesia menuju negara demokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di Jakarta, namun di pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap inkonsisten. Parpol semacam ini akan dirugikan dengan sikap politiknya. Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan, inkonsistensi akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai."Agama seharusnya tidak digunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam sesama anak bangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit bagi peningkatan moral bangsa, salah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata Jojo, Kamis (2/3).
