Ya, ngorupsinya pasti tidak demi Allah. Bisa juga bilang tidak demi diri sendiri, tetapi demi anak cucu, demi pembangunan mesjid, demi partai....
2017-03-09 12:26 GMT+01:00 t_sie <[email protected]>: > > Novanto: Demi Allah Saya Tidak Terima Duit, Fakta: 2,5 Triliun Dibagi-bagi > By Asaaro Lahagu <https://seword.com/author/lahagu/> on March 9, 2017 > Politik <https://seword.com/category/politik/> > https://seword.com/politik/novanto-demi-allah-saya-tidak- > terima-duit-fakta-25-triliun-dibagi-bagi/ > > [image: > https://i0.wp.com/seword.com/wp-content/uploads/2017/03/novanto.jpg?resize=300%2C168&ssl=1] > *Setya Novanto (Tribunnews.com)* > Akhirnya saya ketawa termehek-mehek mendengar jawaban Novanto pagi ini. > Dua alasan mengapa saya termehek. *Pertama*, Novanto begitu mudahnya > mengatakan bahwa ia tidak menerima apapun duit dari E-KTP itu. *Kedua*, > Novanto mengait-ngaitkan nama Allah hanya supaya orang percaya kepadanya > sebagai sosok bersih dari korupsi e-KTP itu. > *“Demi Allah tidak pernah menerima apapun dari kasus e-KTP > <http://www.tribunnews.com/tag/e-ktp>,” ujar Novanto di acara Rakornis > Korbid Kepartaian DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/3/2017) sebagaimana > dilansir oleh Tribunnews.com.* > Padahal dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK hari ini Kamis, > 9 Maret 2017, terungkap bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong disebut > melakukan beberapa kali pertemuan membahas realisasi e-KTP dengan beberapa > anggota DPR antara lain Setya Novanto > <http://indeks.kompas.com/tag/setya.novanto> (Partai Golkar > <http://indeks.kompas.com/tag/golkar>), Anas Urbaningrum dan Muhammad > Nazaruddin (Demokrat). > Dalam dakwaan itu terungkap alasan Andi Narogong bertemu dengan Anas dan > Nazaruddin serta Novanto. Anas dan Nazaruddin (ketika itu anggota Fraksi > Demokrat) dianggap sebagai representasi Demokrat dan Novanto representatif > Golkar <http://indeks.kompas.com/tag/golkar>. Kedua fraksi itu dianggap > dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP > <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp>. Hasilnya setelah melakukan beberapa > kali pertemuan, disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran proyek e-KTP > <http://indeks.kompas.com/tag/e-ktp> sekitar 5,9 triliun. > Dalam pembahasan selanjutnya terungkap bahwa Andi akan memberikan fee > kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Untuk realisasi fee, > Andi membuat kesepakatan dengan Setya Novanto > <http://indeks.kompas.com/tag/setya.novanto>, Anas dan Nazaruddin > mengenai penggunaan anggaran Rp 5,9 triliun itu setelah dipotong pajak > sebesar 11,5 persen. Kesepakatan ketika itu adalah 51 persen atau Rp 2,662 > triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan > proyek. Sisanya 49 persen atau sekitar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke > banyak pihak. > Rincian pembagian itu adalah beberapa pejabat Kemendagri termasuk kedua > terdakwa sebesar 7 persen atau sekitar Rp 365,4 miliar. Anggota Komisi II > DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar, Setya Novanto > <http://indeks.kompas.com/tag/setya.novanto> dan Andi sebesar 11 persen > atau sekitar Rp 574,2 miliar, Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen atau > sekitar 574,2 miliar, Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar > 15 persen atau Rp 783 miliar. > Dari bagi-bagi duit di atas, saya merenungi dirinya sendiri. Masihkah saya > percaya kepada Novanto yang tidak menerima satu Rupiah pun dari proyek > e-KTP itu? Karena saya termasuk korban yang harus menunggu tiga tahun, baru > memiliki E-KTP itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Novanto memang > harus bersumpah. Mengapa? > Jika Novanto ikut mengembalikan duit sebesar Rp 574, 2 miliar yang dibagi > berdua dengan Andi, maka apa kata dunia? Apalagi jika Novanto mengakui > bahwa dia ikut menerima duit dari proyek e-KTP itu, maka dunia Golkar bisa > kiamat. > Setya Novanto yang sekarang menjadi ketua Golkar, Ketua DPR dan termasuk > orang kaya dengan harta melimpah, punya kalkulasi politik. Artinya punya > kekuatan yang bisa menyerang balik KPK. Apalagi manufer jitu Novanto yang > mesra dengan pemerintah Jokowi, lalu mendukung Ahok di DKI, maka Novanto > punya kekuatan untuk menghantam balik KPK. > Maka langkah-langkah yang harus ditempuh Novanto sudah benar dari kacamata > koruptor. *Pertama,* jangan pernah mengaku korupsi. Itu hukum pertama. > *Kedua*, terus bangun opini bahwa sama sekali tidak pernah menerima uang > dari proyek e-KTP itu. *Ketiga*, mulai ancam KPK lewat revisi UU KPK. > Keempat, Novanto akan mencoba melobi kepala batu Jokowi untuk barter > tolong-menolong. Apa itu? > Novanto akan meminta Jokowi agar menyetujui revisi UU KPK yang baru. > Dengan demikian KPK akan terkencing-kencing di celana karena kekuatannya > disunat atau dikebiri. Sebagai imbalannya Novanto akan *all-out* membela > Jokowi dari segala macam hak angket PKS, Gerinda, PAN, Demokrat. Tentu saja > karena kepala batunya, Jokowi tidak begitu mudah tunduk kepada manufer > Novanto itu. Jokowi akan meminta Novanto mengikuti proses hukum jika dia > benar terseret. > Nah, sebagai bagian dari manufer liciknya, Novanto rela menyebut nama > Allah untuk menggetarkan lawan-lawannya termasuk KPK. Selain itu penyebutan > nama Allah adalah sebagai bagian dari pembenaran diri di hadapan kader > partainya dan terutama di hadapan rakyat Indonesia sebagai sosok yang > dizalimi, difitnah, dikriminalisasi. Lalu setelah itu serang balik KPK, > agar berhenti menyentuhnya. Mantap. > Tidak cukup bersilat lidah, nama Allahpun ikut terseret dalam korupsi > e-KTP. Ini benar-benar zaman edan. Demi harga diri, demi harta, demi lolos > dari jeratan hukum, nama Allah pun ikut dinista, dipertaruhkan dan > diseret-seret. Mungkinkah nama Allah juga akan dijadikan sebagai kambing > hitam oleh para koruptor? Mari kita bertanya kepada kura-kura. Ini > Indonesia bung! Ternyata karena Allah maha penyabar, namanya rela dicatut > juga hehe. > Salam Seword, > Asaaro Lahagu > > > Ahok Kepala Batu, Selamat dari Korupsi E-KTP, DPR Jantungan > By Asaaro Lahagu <https://seword.com/author/lahagu/> on March 8, 2017 > Politik <https://seword.com/category/politik/> > https://seword.com/politik/ahok-kepala-batu-selamat-dari- > korupsi-e-ktp-dpr-jantungan/ > [image: > https://i2.wp.com/seword.com/wp-content/uploads/2017/03/ahok-2.jpg?resize=300%2C150&ssl=1] > *Ahok (Kompas.com)* > Kepala batu Ahok terbukti menyelamatkannya. Saat ada di Komisi II, godaan > luar biasa korupsi di komisi itu terkait proyek bancakan E-KTP sebesar Rp 6 > triliun tak mampu menggoyahkannya. Ahok menolak menerima apapun yang bukan > haknya. Ahok tidak mau korupsi. Ahok benar berkepala batu, tak mau menerima > suap untuk meloloskan anggaran. Dia memilih jalan melawan arus, anti > korupsi. Ahok taat pada sumpahnya. > Jika sekarang ada demo 7 jutaan yang ingin melengserkannya dari kursi > gubernur, itu bukanlah kejutan. Saat di Komisi II DPR, Ahok sudah > dintimidasi, diancam dipindahkan, dimusuhi dan mau dilengserkan dari > posisinya. Alasannya hanya satu Ahok anti korupsi, kepala batu. Ahok > sangat sulit diajak berkompromi, bekerja sama untuk mencuri uang rakyat. > Ahok berkepala batu menolak proyek E-KTP itu. > Di komisi II DPR, Ahok bagai duri dalam daging. Ia terus mengkritik > teman-temannya yang merancang skenario korupsi. Ahok terus mengotak-atik > nalar anggota DPR yang ngotot meluncurkan E-KTP padahal ada cara lain yang > lebih murah. Tetapi yang namanya anggota DPR, salah satu institusi terkorup > di Indonesia, pikiran mereka bukan bagaimana caranya mengefisienkan > anggaran, tepat sasaran, dan berdaya guna, tetapi bagaimana menciptakan > sebuah proyek yang anggaranya besar dan bisa dikorup besar pula. Filosofi > itu sederhana. > Kini saat korupsi E-KTP itu mulai disidang, ternyata kepala batu Ahok > telah menyelamatkannya. Bisa dibayangkan saat sidang korupsi E-KTP > disidangkan, namanya disebut-sebut. Misalnya, tersangka A menyebut Ahok > menerima fee Rp. 20 miliar. Nah, di saat Ahok lagi bertarung habis-habisan > di Pilgub DKI, lalu dia disebut di sidang E-KTP, saya yakin nasibnya > seperti Sylviana. Saat Sylviana dua kali diperiksa sebagai saksi oleh > Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dana Bansos Pramuka dan pembangunan > Masjid, kepercayaan publik langsung anjilok. > Akan tetapi karena kepala batu Ahok yang tidak mau korupsi di DPR, namanya > bisa dipastikan tak disebut. Ternyata orang benar, pada akhirnya akan > memetik hikmat dari jalan lurus yang dia pilih. Orang benar pada akhirnya > bersyukur karena jalan lurus dan benar, ternyata membawa keselamatan. Ahok > yang taat pada sumpahnya selamat. Sementara jalan bengkok, berliku, > bermanufer, bertindak licik, curang dan penuh kebohongan, dan melanggar > sumpah jabatan mereka seperti yang dipertontonkan para anggota DPR yang > terlibat korup dalam proyek E-KTP, akan jantungan. > Menarik menunggu sidang E-KTP itu. KPK sendiri menghabiskan waktu tiga > tahun menyelidikinya dan membutuhkan ratusan orang untuk diperiksa. Luar > biasa. Saya siap-siap ketawa ketika nama Setya Novanto, Marzuki Ali dan > seterusnya disebut-sebut nanti di sidang E-KTP itu. Jawaban-jawaban mereka > nantinya bahwa tidak terlibat korupsi, tidak menerima satu Rupiah pun akan > menjadi bumbu sidang-sidang E-KTP itu. > Ternyata lorong-lorong korupsi yang telah menyebar akut, telah membuat > masyarakat menjadi korban. Dan itu saya alami sendiri khusunya dalam proyek > E-KPT itu. Saya teringat ketika dipimpong kala itu. Tiga tahun setelah > diluncurkan, saya baru menerima E-KTP saya. Padahal hanya beberapa minggu > setelah diluncurkan, dan ada informasi di Kelurahan untuk berfoto-ria, > ambil finger print, dan seterusnya, saya sudah datang. Semangat menggebu > untuk memiliki E-KTP itu membuat saya rajin bertanya kepada ketua RT dan RW > kapan keluar E-KTP. Akan tetapi bertahun-tahun kemudian, E-KTP itu belum > juga saya miliki. > Alasan dari ketua RT dan RW adalah sedang diproses di kelurahan. Saat > ditanya di kelurahan, jawabannya blanko-nya habis. Giliran ditanya lagi > sudah ada blanko, jawabannya lagi dicetak. Bulan depan blanko KTP akan > tersedia. Ketika ditanya sudah dicetak blanko, jawaban dari kelurahan: coba > cek kepada Pak RT karena sudah ada yang dicetak. Ketika ditanya kepada > ketua RT, jawabannya coba dicek kepada ketua RW karena data penduduk yang > sudah dicetak ada sama beliau. Ketika ditanya kepada ketua RW, jawabannya > masih belum ada, menunggu giliran. Begitulah seterusnya saya dipingpong > bagai bola pimpong, kesana kemari, bolak-balik. > Akan tetapi entah kenapa, saya saat itu masih punya kesabaran tingkat > tinggi. Saya tidak marah. Mungkin sudah biasa menderita soal etos dan > administrasi carut-marut Gubernur Fauzi Bowo kala itu. Kalau kita ke > kelurahan kalau tidak ada setoran, pelicin, E-KTPnya macet, > tersendat-sendat dan tersumbat. Sampai suatu hari, setelah tiga tahun dan > saya sudah melupakan E-KTP itu, tiba-tiba ketua RT menghubungi saya untuk > mengambil E-KTP-nya. Dan itu terjadi saat Jokowi sudah menjadi gubernur DKI. > Kisah E-KTP itu kini mulai terbongkar. Ternyata carut-marutnya pengelolaan > E-KTP itu karena penuh dengan bau bangkai korupsi. Tiadanya blanko, print, > kamera dan seterusnya karena duitnya sebagian entah berapa persen telah > dibagi-bagi di DPR dan perusahaan penyedia. Jadilah masyarakat korban > ganda. Pajaknya diembat, pelayanan dengan filosofi pimpong plus budaya uang > pelicin menjadi menu saat berurusan dengan kelurahan. Tetapi itu dulu. > Sekarang, di DKI Jakarta, di bawah gubernur Ahok, budaya suap di kelurahan > sudah mulai langka. Anda bisa buktikan sendiri kalau anda ke kelurahan. > Adakah budaya suap di sana? > Maka benarlah kata Ahok. Hanya satu syarat untuk menjadi pejabat di negeri > ini: jangan korupsi. Hanya satu jalan untuk menyelamatkan negeri ini dari > keterbelakangan dan kemiskinan: butuh pejabat yang anti korupsi. Butuh > pejabat yang sudah selesai dengan dirinya. Butuh pejabat yang taat pada > sumpahnya. Butuh lebih banyak kepala batu di DPR, di Kementerian, di > berbagai institusi, di pucuk pimpinan kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali > kota. Indonesia kini sudah punya dua kepala batu: Jokowi dan Ahok. Namun > itu tidak cukup, butuh seribu kepala batu lagi di Indonesia yang taat pada > sumpahnya. Anda juga perlu berkepala batu untuk tidak menyuap para pejabat. > Salam Seword, > Asaaro Lahagu > >
