Surat Gaib Penentu Sejarah
http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/03/11/omn36a393-surat-gaib-penentu-sejarah
Sabtu , 11 March 2017, 15:00 WIB

Misteri Surat Sebelas Maret

Red: Fitriyan Zamzami

Arsip Nasional 

 

Soeharto ketika menerima mandat presiden dari Soekarno



Oleh: Fitriyan Zamzami, wartawan Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Hari itu 8 Oktober 1998. Bara belum padam di Jakarta. 
Sisa-sisa kericuhan yang berujung pada jatuhnya rezim orde Baru belum 
benar-benar padam. Pada hari itu, di Jakarta, hadir Naoko Nemoto, seorang 
perempuan Jepang yang lebih dikenal dengan nama Dewi selepas menikahi 
proklamator Sukarno.

Ia masih nampak muda dan segar kala itu. Dengan batik tulis bercorak, berwarna 
cokelat, dihadapan wartawan di Jakarta, ia mulai berkisah. Bahasa Indonesia-nya 
kurang fasih. Sesekali terucap dari mulutnya mungil kata-kata dalam bahasa 
Inggris atau Jepang. Salah satu yang ia tuturkan saat itu perihal sebuah surat 
yang ditandatangani suaminya pada 11 Maret 1966. 

Dewi ingat, pada pagi hari 11 Maret 1966, Sukarno berangkat dari Wisma Yaso di 
Jalan Gatot Subroto, ke Istana Merdeka untuk mengikuti sidang. Menurut Dewi, 
saat itu tanda-tanda akan terjadi kup sangat jelas. Istana Merdeka sudah dijaga 
ketat oleh para tentara. Di istana, sudah ada Waperdam Soebandrio. Ia hanya 
mengenakan sandal jepit. 

Di tengah kompleks istana, menurut Dewi, sebuah helikopter telah siap 
diberangkatkan untuk mengangkut Soekarno ke Istana Bogor. Semua dilakukan serba 
cepat, kata Dewi. Sampai-sampai, lanjutnya, Soebandrio disuruh lari ke heli, 
akibatnya salah satu sandalnya jatuh dan tidak sempat diambil. 

Demikian juga di di Istana Bogor penjagaan sangat ketat. ''Di sana (Istana 
Bogor) Bapak diperintahkan menandatangani sebuah surat, tanpa boleh mengetahui 
isinya. Demikian juga yang lainnya tidak mengetahui apa isi surat tersebut,'' 
kenang Dewi.

Kala itu, menyusul pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat pada 30 
September 1965, kondisi perpolitikan dan pemerintahan tak menentu. Sebagian 
pihak menuntut Sukarno yang menjabat presiden seumur hidup bertanggung jawab. 
Bantahan Sukarno perihal keterlibatan dalam insiden tak sedemikian diindahkan. 
Kecurigaan yang terus dikipas-kipasi sejumlah pihak tak kunjung surut 
berbulan-bulan selepas kejadian. Tudingannya bahwa peristiwa 30 September 
dipicu infiltrasi badan intelijen AS, CIA, dalam tubuh CIA juga menambah hawa 
saling curiga.

Di jalan-jalan aksi menuntut pembubaran kabinet serta PKI yang dituding jadi 
dalang gerakan 30 september terus dilakukan. Pembunuhan-pembunuhan terhadap 
anasir PKI juga membuat suasana kian mencekam. 

Surat yang diceritakan Dewi tersebut, nantinya bakal jadi polemik tak 
berkesudahan. Ia adalah salah satu lini masa perjalanan sejarah bangsa 
Indonesia, meski wujud aslinya hingga saat ini entah kemana. Garis besar dalam 
berbagai versi salinan yang dipegang berbagai pihak, garis besar surat itu 
memerintahkan Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Soeharto memulihkan keadaan 
guna keberlangsungan pemerintahan. Dalam sejarah versi Orde Baru, ia jadi surat 
yang memindahkan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto.

Dalam sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, Soeharto sedianya berhalangan hadir 
karena alasan sakit flu. Pagi itu pasukan dari Kostrad telah mengepung istana 
di sela gencarnya demo mahasiswa yang menuntut bubarnya kabinet. Gerakan mop up 
itu membikin sidang kabinet dengan agenda pelantikan para menteri itu gagal 
berlanjut. Bung Karno diikuti menteri-menteri seniornya antara lain waperdam 
Soebandrio dan Chaerul Saleh harus mengungsi ke Bogor karena alasan keamanan. 

Bung Karno meminta jaminan Pangdam Jaya Brigjen TNI Amirmachmud bahwa keadaan 
Jakarta sudah cukup aman sebelum mereka memutuskan kembali ke Ibu Kota. Sebelum 
Bung Karno dan rombongan kembali ke Jakarta, datanglah utusan tiga orang 
perwira tinggi TNI AD membawa pesan Soeharto bahwa 'kalau diberi kepercayaan 
keadaan sekarang ini akan saya (Soeharto) atasi'. Ketiga perwira tinggi itu 
masing-masing Pangkostrad Mayjen TNI Basuki Rahmat, Brigjen TNI Amirmachmud, 
dan Panglima Komando Antara Daerah Indonesia Timur Brigjen TNI M Yusuf. 
Sebagian besar saksi-saksi peristiwa tersebut saat ini telah meninggal dunia.

Kendati demikian, pada masa-masa awal Reformasi, September 1998, keluar 
kesaksian Letda (Purn) Soekardjo Wilardjito, mantan pengawal Presiden Soekarno 
ketika beliau menghadapi saat-saat genting pada Jumat tanggal 11 Maret 1966 di 
Istana Bogor. 

Menurut Wilardjito, sekitar pukul 01.00 pada 12 Maret 1966, empat jenderal 
menemui Bung Karno. Selain tiga nama yang masuk catatan sejarah resmi Orde 
Baru, Wiliardjito menyebut satu lagi, Mayjen TNI Maraden Panggabean. Dalam 
versi Wilardjito, Brigjen TNI M Yusuf menyodorkan map merah jambu pada Bung 
Karno seraya berujar: ''Ini mohon ditandatangani, karena situasi sudah 
genting''. 

Saat itulah Mayjen TNI Basuki Rahmat dan Mayjen TNI Maraden Panggabean mencabut 
pistol FN kaliber 16 yang sudah terkokang dari pinggangnya dan menodongkan ke 
arah Bung Karno. Wilardjito yang ada di belakang Bung Karno bereaksi cepat 
mencabut pistol dari pinggangnya, "Jangan, jangan," ujar Bung Karno mencegah 
pengawalnya itu menembak.

Ada kejanggalan-kejanggalan perilaku karakter yang terlibat dengan gambaran 
aksi penodongan Presiden Soekarno itu. Siapa pun yang mengenal pribadi Jenderal 
Basuki Rahmat sulit mencerna cerita ia bisa menodong panglima tertinggi, 
sekaligus orangtua yang ia hormati. Saat itu Panggabean juga dinilai moderat 
dibanding misalnya Sarwo Edie, Kemal Idris, atau M Yasin, dalam peta politik 
barisan anti-Soekarno. M Yusuf dan Amirmachmud dikenal masih amat setia pada 
Bung Karno. 

“Tugas saya sudah selesai, karena setelah kembali ke Jakarta, surat itu kami 
serahkan kepada Jenderal Soeharto,'' kata M Yusuf terkait kejadian itu, tak 
lama selepas pengakuan Wilardjito. Selain menyatakan tidak tahu di mana naskah 
asli berada, M Yusuf juga membantah bahwa dirinya bersama dua orang jenderal 
lainnya membawa pistol saat menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor pada 11 
Maret 1966. “Bawa pistol saja tidak, apalagi menodong,'' kata mantan 
menhankam/pangab itu.

M Yusuf pun menegaskan bahwa Panggabean tidak ikut ke Bogor. Selain dirinya, 
yang menemui Soekarno pada 11 Maret 1966 itu adalah Basuki Rachmat dan 
Amirmachmud . ''Saudara Maraden Panggabean tidak pernah ikut atau pergi bersama 
kami ke Istana Bogor. Bahkan, melihat di sana pun tidak,'' ujarnya. Mantan 
menteri Perindustrian itu membantah pula bahwa dirinya membawa map berwarna 
merah atau map apa pun yang berisi surat yang harus ditandatangani oleh 
Soekarno.

''Selain itu, tidak benar bahwa kami bertiga meninggalkan Istana Bogor pada 
pukul 01.00 dinihari, yang berarti sudah tanggal 12 Maret 1966. Kami 
meninggalkan Istana Bogor pada pukul 20.30 (11 Maret) untuk kemudian 
menyerahkan surat tersebut kepada saudara Letjen TNI Soeharto di Jakarta,'' 
katanya.

Sementara Amirmachmud pada 1995  menerangkan, begitu naskah ditandatangani Bung 
Karno di paviliun rumah kediaman Ibu Hartini di Istana Bogor, rencananya 
langsung diserahkan ke Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto di Jakarta. 

Dalam perjalanan ke Jakarta, tepatnya ketika sampai di Jembatan Satu Duit, 
naskah dibaca lagi olehnya. Secara spontan dia bergumam, ''Kok ini penyerahan 
kekuasaan.'' Tapi komentar itu tak berlanjut. Naskah diserahkan oleh Basuki 
Rachmat ke Pak Harto selaku pemegang mandat Supersemar. Begitu menerima naskah 
Supersemar, Pak Harto -- ketika itu berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat 
sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat -- langsung mengucapkan terima kasih. 
''Tak ada diskusi waktu itu,'' katanya. 

Sejak itu, tutur Amirmachmud, dirinya tak tahu lagi tentang nasib surat 
tersebut. Yang jelas, dia yakin betul bahwa naskah tersebut terdiri atas dua 
lembar folio, ditandatangani di Bogor. ''Yang asli itu dua lembar,'' tuturnya.

Mantan Menhankam/Kasab Jenderal (purn) AH Nasution pada 1995 mengeluarkan 
pernyataan bahwa lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang akan 
diperingati hari ini telah mempersatukan kembali angkatan-angkatan di ABRI yang 
nyaris terpecah-belah. 

Dengan Supersemar, kata Pak Nas, kepemimpinan yang bersifat dualistis bisa 
dihilangkan. Supersemar juga menunjukkan ABRI tak bisa diadu-domba dan dipecah- 
belah kekuatan mana pun. ''Kalau hal-hal yang bersifat interpretatif saya tidak 
tahu,'' katanya diplomatis. Diakuinya Supersemar sering menimbulkan berbagai 
prasangka. 

Misalnya soal lokasi. Surat ini disiapkan di Jakarta, namun ditandatangani di 
Bogor. ''Ini saja mengundang sejumlah pertanyaan.'' Pak Nas lebih banyak 
menceritakan pengalamannya sendiri mengenai sejarah Supersemar. Misalnya, 
bagaimana sikap Pak Harto setelah menerima surat perintah ini. ''Saya 
menyatakan dengan Supersemar bisa dibentuk kabinet darurat dan mengangkat para 
sekjen,'' ceritanya. Namun Pak Harto menolak membentuk kabinet darurat, dengan 
alasan soal ini masih tugasnya Soekarno.

Pak Nas mengaku baru mengetahui adanya Supersemar dari laporan stafnya 
Soetjipto (Brigjen Soetjipto, ketua gabungan V Koti, yang kemudian menjadi 
menteri pertanian) ''Saya diberitahu Sabtu malam, sehari setelah Supersemar 
diumumkan,'' ceritanya. 

Setelah pengumuman, Jakarta diliputi ketegangan. Soebandrio menghembuskan isu 
bahwa Angkatan Darat akan mengkudeta, sehingga mengundang reaksi angkatan lain. 
''Mereka telah menyiapkan pasukan di berbagai tempat strategis. Mereka ingin 
mendahului, karena tak ingin kecolongan.'' Pak Nas lalu dikontak pihak Kostrad. 
''Saya diminta menjadi penengah, guna menghindari terjadinya konflik dalam 
tubuh militer,'' katanya. Ia pun memenuhinya meskipun saat itu tak memiliki 
jabatan. 

Sekitar pukul dua dinihari para panglima berkumpul di rumahnya. Pak Nas mengaku 
terkejut. ''Mereka membawa senjata lengkap, kayak mau perang saja,'' ujarnya 
tersenyum. Dari pertemuan ini ditemukan akar persoalan, kalangan militer 
termakan isu. Maka ia pun mengadakan serangkaian rapat membahas substansi 
Supersemar. ''Mereka memandang Supersemar dari dimensi politis,'' ungkapnya. 

Sudut pandang politis itulah yang kemudian berjaya. Selepas pidato “Nawaksara” 
sebagai pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS. Soeharto kemudian 
naik tampuk. Surat yang naskah aslinya kini gaib tersebut memicu rangkaian 
peristiwa yang membentuk republik seperti yang kita ketahui sekarang dengan 
seluruh konsekuensi baik dan buruknya. 




Kirim email ke