http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/12/150229226/bos.bursa.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/12/150229226/bos.bursa.tak.sepakat.kebijakan.ekonomi.pemerintah.disebut.ugal-ugalan>
tak.sepakat.kebijakan.ekonomi.pemerintah.disebut.ugal-ugalan
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/12/150229226/bos.bursa.tak.sepakat.kebijakan.ekonomi.pemerintah.disebut.ugal-ugalan>
Bos Bursa Tak Sepakat Kebijakan Ekonomi
Pemerintah Disebut Ugal-ugalan
Minggu, 12 Maret 2017 | 15:02 WIB
*
*
*
*
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/12/150229226/bos.bursa.tak.sepakat.kebijakan.ekonomi.pemerintah.disebut.ugal-ugalan#komentar>
*
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/12/150229226/bos.bursa.tak.sepakat.kebijakan.ekonomi.pemerintah.disebut.ugal-ugalan#>
110
Shares
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tito Sulistio memberikan sambutan dalam Underwriting Network 2017, di
Denpasar, Bali, Jumat (10/3/2017).
Terkait
* Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah "Ugal-ugalan"
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan.>
* Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen Dinilai Tak Realistis
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/06/145400826/target.pertumbuhan.ekonomi.6.1.persen.dinilai.tak.realistis>
* China Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi Jadi 6,5 Persen
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/05/143000226/china.pangkas.target.pertumbuhan.ekonomi.jadi.6.5.persen>
* Dubes Saudi: Nilai Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia Rp 45,5
Triliun
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/05/110000626/dubes.saudi.nilai.kerja.sama.ekonomi.dengan.indonesia.rp.45.5.triliun>
* Trump Akhirnya Beberkan Berbagai Rencana Ekonomi di Hadapan Kongres
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/01/113500726/trump.akhirnya.beberkan.berbagai.rencana.ekonomi.di.hadapan.kongres>
*DENPASAR, KOMPAS.com* - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
<http://indeks.kompas.com/tag/bursa.efek.indonesia> (BEI) Tito Sulistio
kurang sepakat dengan istilah yang dipakai ekonom Universitas Indonesia
(UI) Faisal Basri. Faisal menyebut pemerintah Jokowi-JK
<http://indeks.kompas.com/tag/jokowi-jk> mengambil kebijakan yang
ugal-ugalan di dua tahun pertama pemerintahan.
"Kalau Pak Faisal bilang ugal-ugalan, gue bilang itu konsolidasi," kata
Tito ditemui di sela-sela Underwriting Network 2017, di the Anvaya Beach
Resorts Denpasar, Bali <http://indeks.kompas.com/tag/bali>.
Tito mengatakan, siapapun Presiden yang masuk pada 2014 akan menghadapi
turbulensi ekonomi global, dari yang tadinya booming harga komoditas
tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, ekonomi global melambat.
Dampaknya ke domestik langsung terasa di sektor perbankan. Pada saat
booming harga komoditas, loan to depocit ratio (LDR) sayangnya sudah
menembus 90 persen, akibat jor-joran mengucurkan kredit.
Sialnya, pada waktu ekonomi global mengalami perlambatan, ruang ekspansi
penyaluran kredit sudah amat terbatas. Di sisi lain, pemerintah
Jokowi-JK <http://indeks.kompas.com/tag/jokowi-jk> ingin mengejar
ketertinggalan infrastruktur.
"Siapapun yang jadi Presiden, akan kesulitan memulainya," kata Tito.
Tito meminjam istilah Direktur Eksekutif Charta Politika
<http://indeks.kompas.com/tag/charta.politika> Yunarto Wijaya, dua tahun
pertama pemerintahan adalah masa konsolidasi.
Dan menurut Tito, di tahun ketiga ini, konsolidasi yang dilakukan
pemerintah sudah mulai kelihatan hasilnya, seiring dengan membaiknya
harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 sempat drop di
bawah lima persen pun sudah mulai naik.
Mengenai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga
memperkenalkan skema baru yang tidak harus mengandalkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Pembiayaan Investasi
Non-Anggaran pemerintah (PINA).
"Makanya Pak Bambang (Kepala Bappenas) bilang 'Eh, lu swasta ambil ini
proyek'. Sudah ada hasil dari konsolidasi, jelas arahnya," ucap Tito.
Sebelumnya, Faisal menilai perekonomian Indonesia dijalankan secara
ugal-ugalan oleh pemerintah. Ada dua hal yang dijadikan landasan argumen
itu.
Pertama, Faisal menilai pemerintah selalu mematok target penerimaan
pajak yang tinggi, padahal kondisi ekonomi nasional dan global sedang
mengalami pelemahan. Pada 2015, target pajak sebesar Rp 1.489 triliun,
namun realisasinya hanya mencapai Rp 1.240 triliun.
Pada 2016 hal serupa juga terjadi, target pajak dipatok Rp 1.539
triliun, namun realisasi hanya 1.284 triliun triliun.
Kedua, ia menilai pemerintah tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran
saat merencanakan belanja di dalam APBN. Ia mencontohkan kasus proyek
kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT
<http://indeks.kompas.com/tag/.light.rail.transit>).
Proyeknya sudah dijalankan BUMN, namun terkendala pendanaan di tengah
jalan lantaran anggaran yang terbatas.
"Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani
<http://indeks.kompas.com/tag/sri.mulyani> pening kepalanya karena
rumusnya Pak Jokowi, 'pokoknya' (tanpa melihat kemampuan anggaran),"
kata Faisal.
(baca: Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah "Ugal-ugalan"
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan.>)
Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta
TAG:
* Tito Sulitio <http://indeks.kompas.com/tag/Tito.Sulitio>
