Politisasi Agama Menodai Demokrasi http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5235-politisasi-agama-menodai-demokrasi.html Jumat, 17 Maret 2017 | 13:58 Pilgub DKI Jakarta 2017 ternoda oleh maraknya kampanye yang mengangkat isu agama. Secara kasat mata spanduk-spanduk yang secara implisit mengajak warga tidak memilih kandidat tertentu lantaran berlainan agama, bertebaran di seantero Ibu Kota. Tak hanya itu, kampanye semacam itu juga menjadi viral di media sosial. Hal yang merisaukan, kampanye hitam berbalut isu agama intensitasnya meningkat menjelang pemungutan suara putaran kedua 19 April mendatang, meskipun durasi masa kampanye lebih singkat ketimbang saat putaran pertama. Kondisi ini menegaskan telah terjadi politisasi agama secara masif di Pilgub DKI Jakarta. Kita sangat prihatin dan cemas, di usia yang lebih dari tujuh dasawarsa, bangsa Indonesia masih belum mampu menyelesaikan persoalan yang seharusnya menjadi ranah pribadi masing-masing warga negara. Pada kenyataannya masih banyak kalangan yang mempersoalkan latar belakang suku dan agama. Mereka masih belum bisa menerima kalangan yang berbeda suku, agama, dan golongan sebagai saudara satu bangsa, yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam politik dan pemerintahan. Sebaliknya, mereka mengemas perbedaan itu sebagai senjata untuk menyerang lawan politiknya, dalam rangka menancapkan hegemoni mereka di pentas kekuasaan. Dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta, dan juga saat Pilpres 2014, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sengaja ditonjolkan untuk menenggelamkan visi, misi, dan program sang kandidat. Secara vulgar, isu SARA sengaja diangkat agar publik menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon pemimpin. Masih digunakannya kampanye hitam berbalut SARA sebagai salah satu strategi pemenangan tentu merisaukan. Praktik itu mencerminkan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya masih rendah. Sesuai tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik, isu yang dijual dalam kampanye hitam sangat vulgar dan tidak mempertimbangkan aspek moral. Apa pun bisa menjadi komoditas kampanye hitam, asalkan lawan jatuh citranya di hadapan masyarakat pemilihnya. Masih maraknya kampanye hitam tentu saja cukup memprihatinkan dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi ke depan. Sebab, masyarakat disuguhi informasi yang menyesatkan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam memilih. Bangsa Indonesia seharusnya sudah meninggalkan persoalan identitas suku dan agama, dan tidak menjadikannya sebagai alat pemecah, melainkan sebagai kekuatan pemersatu. Bangsa Indonesia seharusnya sudah mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan dalam perjalanan bangsa ini menuju usia seabad, agar kita menjadi bangsa yang maju dan besar, serta diperhitungkan dalam pergaulan global. Dalam konteks pilkada, masyarakat seharusnya diajak dan dididik untuk mencermati visi, misi, dan program masing-masing kandidat. Apakah yang dijanjikannya itu seturut dengan amanat konstitusi, dan sejauh mana kemaslahatannya bagi warga. Selanjutnya mengukur apakah yang dijanjikannya itu akan mampu diwujudkan. Sebab, hal-hal inilah yang sangat relevan dalam rangka memilih siapa calon gubernur terbaik yang layak memegang tongkat estafet kepemimpinan lima tahun ke depan. Upaya mengedepankan kampanye SARA adalah bentuk penyesatan dan pembodohan masyarakat. Tindakan itu pun justru akan merugikan kita semua sebagai bangsa. Sebab, calon yang akan dipilih ternyata hanya atas dasar pertimbangan latar belakang identitas suku dan agama, bukan apa yang akan dilakukan serta kapasitas dan integritasnya sebagai calon pemimpin. Menghadapi situasi ini, penyelenggara kampanye, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga aparat keamanan dan pemerintah daerah harus bersikap tegas, menurunkan spanduk-spanduk yang bersifat provokatif. Tindakan tegas harus dilakukan mengingat praktik kotor ini tidak semata terkait urusan kontestasi kepala daerah, tetapi harus disadari menjurus pada perpecahan bangsa. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya juga mampu berperan meredam pemikiran, sikap, dan tindakan yang masih mengarah pada penguatan politik identitas secara kontraproduktif. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mampu menahan munculnya kampanye hitam yang mengusung isu SARA, dan intensif memberi pemahaman yang tidak menyesatkan publik. Kita tidak ingin kepala daerah yang menang kelak karena sokongan kampanye SARA. Masyarakat menghendaki calon pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi dan misinya secara cerdas, yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipercaya karena kapasitas dan integritasnya.
[GELORA45] Politisasi Agama Menodai Demokrasi
[email protected] [GELORA45] Fri, 17 Mar 2017 23:50:35 -0700
