Anda benar, orang sering mengaburkan sisi politik Jokowi dan mengacaukannya dengan sisi kepribadian Jokowi untuk menutupi malu karena terlanjur mendukung Joko Widodo.Ambil contoh, bungkamnya Jokowi soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, membuat para pendukungnya sibuk bungkam juga. Takut mengritik (apalagi kasih solusi). Tapi, pada dasarnya Joko Widodo memang bukan pribadi yang konsisten. Gembar-gembor mau 5 tahun jadi gubernur DKI ya dia khianati sendiri. Petentengan blasak-blusuk ke pelosok daerah, sekarang tidak mau menanggung konsekuensi dari ulah blusukannya yaitu, orang daerah mengadu ke JKT. Belum lagi aksi menclanya waktu demo 411, yang langsung mencle pada demo 212.
--- jetaimemucho1@... wrote: Itu alasan Jokowi untuk menghindari tanggung jawabnya kepada rakyat yang melawan proyek pembangunannya. Coba kalau soalnya berhubungan dengan para pendukung proyeknya, pasti akan dia sambangi!! Sebetulnya Jokowi itu pengecut, tidak berani berhadap-hadapan langsung dengan rakyat yang melawan proyek pembangunannya. Dulu dalam masalah waduk Jatigede yang menenggelamkan 26 desa, Jokowi juga membelakangi permintaan penduduk untuk berdialog. Bahkan surat dari KOMNAS HAM pun tidak dia gubris! Tapi dia sesumbar dan pamer di dunia internasional tentang keberhasilannya meyakinan penduduk yang menolak pembangunan jalan tol hanya dengan 3 atau 4 kali undangan makan!!! Lagi-lagi soalnya terletak pada KEBERPIHAKAN! Kepada siapa Jokowi berpihak!! Para pendukungnya selalu berargumentasi: "jokowi, presidennya rakyat, orangnya baik...". Saya sih percaya kalau orang bilang Jokowi adalah orang yang "sopan" dan "baik hati" kepada tetangganya, kepada orang disekitarnya, "dermawan" (dia pernah kasih uang kontan kepada tani miskin di sebuah pulau (lupa saya namanya) untuk beli ternak, dsb. Tapi ini bukan soal "individu" atau watak Jokowi sebagai manusia!! Ini soal KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI yang menentukan hidup rakyat dan bangsa seluruh negeri!!! Orang sering sekali mengaburkan dan mengacaukan dua masalah yang berlainan untuk membenarkan sikapnya yang mendukung Jokowi. On Thursday, March 23, 2017 8:51 AM, ajeg wrote: Ya, cara apa pun bisa ditempuh. Persoalan pentingnya kan, semua cara itu menghasilkan jalan keluar tidak? Blusukan sampai gulung celana masuk gorong-gorong sekalipun kalau masih banjir ya percuma. Dengan melempar masalah ini ke gubernur Jateng kelihatannya Jokowi memang tidak punya jalan keluar selain tetap berkeras tidak mempedulikan laporan Rakyat. Lalu, bagaimana orang bisa percaya Indonesia bersatu di tangan Jokowi sedangkan mengurus persatuan kabinet maupun pemerintahan pusat-daerah saja dia kedodoran. Lucunya lagi, Jokowi dan gubernur Jateng itu petugas dari partai yang sama. --- djiekh@... wrote: Mao bilang , Go to the mass. Learn from the mass. Lead the mass.Management barat , Managing through walking around.Pelaksanaanya, ya didelegasikan, bukan dikerjakan sendiri.Jadi ditugaskan ke Teten dan Pratikno untuk mengatasinya.Kalau Deng Xiaoping, lewat rapat pendek 15 menit tiap hari untuk mendengarlaporan dan probleem2 suatu proyek. Kalau bawahannya mengalami kesulitan dengan koordinasi, dia langsung angkat telpon, beri perintah.Rapatnya pendek, besok paginya langsung dievaluasi apa ada kemajuan-kemacetan dst.nya. 2017-03-23 6:28 GMT+01:00 ajeg: Jadi, setiap blusukan ke daerah-daerah hingga pelosok itu ngapain? Konsekuen dong ketika orang mengadu ke pemblusuk. - Jokowi: JanganPersoalan Daerah Dikit-Dikit Dibawa ke Saya, Gubernur Kerja Apa? Rabu, 22 Maret2017 | 13:55 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden JokoWidodo meminta agar tidak semua persoalan di daerah diadukan kepada dirinya. Hal ini disampaikan Jokowi dalampertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara,Jakarta, Rabu (22/3/2017). Setelah berpidato cukup panjang, Jokowisempat menjanjikan bahwa pertemuan seperti ini akan rutin diadakan dalam empatatau enam bulan sekali. Dengan begitu, Jokowi bisa mendengarlangsung keluhan masyarakat dari setiap daerahnya.Namun, Jokowi meminta agar masyarakatbisa memilah-milah persoalan yang ingin diadukan."Jangan sampai persoalan-persoalandaerah dibawa ke saya, dikit-dikit saya, enggak lah," kata Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa di setiap daerahada Gubernur yang juga berwenang dan bertanggung jawab atas berbagai persoalanyang terjadi. Kalau pun pemerintah pusat harus turuntangan, masih ada menteri yang bisa mengerjakan. "Nanti gubernur kerjanya apa,bupati, menteri, kerjanya apa? Ooh, ini ke menteri ya sudah selesaikan kementeri, bupati selesaikan ke bupati, tidak semua di saya," ucap Jokowi. Penulis : IhsanuddinEditor : Sandro Gatra
