Rabu 05 Apr 2017, 17:29 WIB Jokowi Diminta Tinjau Ulang Tambang Semen di Kendeng
| | | | | | | | | | | Jokowi Diminta Tinjau Ulang Tambang Semen di Kendeng Forum Akademisi Peduli Agraria meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana penambangan semen di kawas... | | | | Aditya Mardiastuti - detikNews Foto: Dok. YLBHI Forum Akademisi Peduli Agraria meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana penambangan semen di kawasan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Meski pabrik sudah telanjur dibangun, mereka tetap berharap Presiden meninjau ulang pelaksanaan penambangan di kawasan tersebut. "Dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mendesak Bapak Presiden untuk membatalkan rencana penambangan semen sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Agung," ujar Koordinator Forum Akademisi Peduli Agraria Sulistyowati Irianto dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (5/4/2017). Sulistyowati menambahkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99/PK/TUN/2016 menyatakan bahwa kawasan cekungan air tanah (CAT) Watuputih, lokasi PT Semen Indonesia akan melakukan penambangan, merupakan kawasan bentang alam karst yang harus dilindungi. Putusan Mahkamah Agung itu didasarkan pada Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014, "Yang dalam pertimbangannya halaman 112 menyebutkan, 'Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dalam suratnya kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan'," ucapnya. Pernyataan bersama 195 akademisi dari berbagai universitas, seperti UGM, UI, IPB, Undip, Unair, Unsoed, Universitas Andalas, hingga Monash University Australia, mengatakan pembangunan pabrik tersebut harus ditinjau ulang. Apalagi kawasan tersebut merupakan kawasan bentang alam karst, CAT, berdasarkan Keputusan Presiden No 26 Tahun 2011, dan kawasan lindung geologi berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No 14 Tahun 2011. "Pembangunan pabrik yang sudah telanjur berdiri harus ditinjau ulang berdasarkan perspektif yang kritikal, dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak mengulangi berbagai kesalahan pembangunan sebelumnya. Bersama itu kiranya juga dapat ditinjau ulang berbagai penambangan lain yang sudah ada, baik yang legal maupun liar," sambung Sulistyowati. Ia menambahkan mempertahankan manusia dari bencana kerusakan ekologis jauh lebih berharga bagi masa depan Indonesia dibanding keuntungan ekonomi. Apalagi kebutuhan semen saat ini tidak mendesak dibandingkan dengan mengorbankan lahan pertanian masyarakat. "Masih banyak cara untuk memajukan pembangunan bangsa, termasuk menyediakan semen, dengan cara yang lebih mementingkan manusia dan kelestarian alam, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari ribuan otak pintar para ilmuwan, yang berhati jujur dan berintegritas. Kebutuhan semen saat ini tidak termasuk sangat urgen dibanding kepastian kedaulatan pangan masyarakat dan kepentingan konservasi," urainya. "Produksi semen dalam negeri saat ini masih tercukupi, terutama di Pulau Jawa. Proyeksi kebutuhan semen ke depan juga masih aman. Oleh karena itu, mengorbankan pertanian dan sumber air warga demi produksi semen untuk ekspor tentu tidak bijaksana," tegas Sulistyowati. (ams/fjp)
