Ratusan Akademisi Minta Presiden Batalkan Penambangan Semen Kendeng
Rabu, 05/04/2017 23:04 WIB Aksi dipasung semen jilid II (Foto: LBH Jakarta) KBR, Jakarta- Aliansi Akademisi untuk Kendeng Lestari meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana penambangan semen di Kendeng, Jawa Tengah. Kumpulan 188 akademisi dari puluhan kampus negeri dan swasta ini menyatakan, presiden harus kembali pada putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang telah mencabut izin lingkungan pabrik itu Oktober tahun lalu. Anggota aliansi dari Universitas Indonesia, Mia Siscawati, mengatakan Mahkamah Agung juga sudah mengutip Amdal PT Semen Indonesia bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih memiliki sungai bawah tanah. Sehingga, ujarnya, CAT Watuputih masuk kawasan karst dan tidak perlu diperdebatkan lagi statusnya. "Artinya itu menghormati putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Ini negara hukum kan? Jadi itu yang harus dilakukan," pungkasnya kepada KBR, Rabu (5/4/2017) malam. "Selain itu, CAT Watuputih itu sudah mempunyai kekuatan hukum sebagai kawasan konservasi," tambahnya lagi. Aliansi ini juga meminta presiden meninjau ulang keberadaan pabrik semen yang sudah terlanjur berdiri di Rembang, Kendeng. Kata Mia, perlu kajian yang menekankan aspek kehati-hatian supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Mia juga mendesak presiden merespon masalah Kendeng dengan pendekatan akademis yang komprehensif. Termasuk masalah kebudayaan masyarakat setempat, yang di dalamnya termasuk sistem hukum adat terkait kepemilikan tanah dan sistem pengetahuan lokal. "Ditelaah secara multi, inter, dan trans-disiplin," katanya. Pihaknya menekankan, pembangunan ekonomi jangan dibayar dengan lenyapnya ruang hidup masyarakat. Lenyapnya ruang hidup itu, paparnya, akan memperburuk kehidupan petani Kendeng yang melebarkan kesenjangan. "Persoalan kesenjangan ekonomi merupakan persoalan penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi," kata dia lagi. Editor: Dimas Rizky
