Pilgub DKI Jakarta Beredar Surat Ahok Bayar Massa Hadiri Peresmian Masjid Raya, Djarot: Itu Kampanye Hitam Minggu, 16 April 2017 20:14 WIB
Tribunnews.com/Dennis Destryawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merasa difitnah dengan beredarnya surat edaran berkaitan dengan peresmian Masjid Raya Jakarta, KH Hasyim Asy'ari, kemarin. Beredar surat edaran di sosial media, serta aplikasi komunikasi yang berisikan imbauan bagi warga yang datang ke peresmian Masjid Raya Jakarta akan menerima imbalan. Setiap orang yang hadir mendapatkan imbalan Rp 250 ribu. Pada surat itu, tercantum nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berikut tanda tangannya. Belum diketahui mengenai benar atau tidaknya surat tersebut. Tapi, Djarot membantahnya. Kata dia, ada pihak yang hendak memfitnah Ahok dalam Pilkada DKI tersebut. "Kan' kemarin sudah diresmiin, jadi itu fitnah. Itu fitnah itu black campaign (kampanye hitam). Tadi saya dapat kiriman seperti itu, itu fitnah black campaign yang luar biasa," ujar Djarot di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017). Djarot memiliki logika tersendiri. Terutama mengenai tanggal pada surat, yakni 15 April 2017. Djarot menjelaskan, bahwa pada 15 April Ahok belum aktif kembali. Apalagi, peresmian dilangsungkan pada Sabtu (15/4/2017) siang. Sementara serah terima jabatan Ahok aktif kembali, baru berlangsung Sabtu sore. Dan baru benar-benar menjabat sebagai gubernur pada Minggu (16/4/2017). Djarot mengaku tercengang saat pertama kali melihat isi surat. "Bagaimana gubernur tanda tangan tanggal 15, aktifnya tanggal 16 itu satu. Kemudian dalam surat itu tertulis diresmikan pada tanggal 16, hari ini , kemarin sudah diresmiin itu gimana sih? logikannya gimana," ujar Djarot. Djarot meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menelusuri oknum yang menyebarluaskan surat tersebut. Dia menganggap, surat itu untuk menggerus suaranya pada Pilkada. "Itulah bentuk black campaign yang harusnya Bawaslu juga harus mendeteksi siapa yang menyebarkan, kan' bisa diketahui, supaya kita bisa menjaga situasi yang kondusif sekarang ini," ujar Djarot. Tak hanya Bawaslu, ucap Djarot, pihak kepolisian juga diminta untuk menelusuri penyebar surat. "Terus kemudian aparat kepolisian, tim cyber itu, bisa melacak siapa yang membikin itu, dan siapa yang menyebarkan terlebih dahulu," tegas Djarot. Tags Pilgub DKI Putaran DuaMasjid Raya KH Hasyim AsyariBasuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful HidayatBerita Terkait Pilgub DKI Jakarta · Ahok Bakal Mencoblos di TPS Pantai Mutiara · Tim Anies-Sandi Laporkan Tim Ahok-Djarot atas Dugaan Bazar Sembako di 10 Lokasi · Mobil Dibakar di Lokasi Pengajian, FPI Curiga Ada Pihak Tertentu yang Incar Habib Rizieq · Djarot Tidak Tahu Ada Tim Kampanye Bagi-bagi Sembako di Kalibata · FPI DKI Jakarta Imbau Umat Islam Jangan Terprovokasi Penulis: Dennis Destryawan Editor: Hasanudin Aco Ketua Tamasya Al-Maidah: Tak Ada Pelanggaran Pilkada, Ini Wisata https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/ketua-tamasya-al-maidah-tak-ada-pelanggaran-pilkada-ini-wisata Jumpa pers tentang Tamasya Al-Maidah. (Foto: David Pratama/kumparan) Ketua Pelaksana Aksi Bela Islam bertajuk Tamasya Al-Maidah, Ansufri Idrus Sambo, menampik jika kegiatan Tamasya Al-Maidah disebut melanggar aturan pilkada. Ia mengatakan aksi yang bertujuan mengawal Pilgub DKI pada 19 April tidak ada unsur kecurangan apa pun. "Kalau ini disebut berindikasi kecurangan, buktinya seperti apa? Faktanya apa? Bagaimana mungkin ada kecurangan, toh ini belum dilaksanakan kok," katanya saat jumpa pers di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/3). Sambo menilai ketakutan Bawaslu maupun masyarakat terkait kegiatan tersebut hanyalah reaksi berlebihan. "Enggak usah terlalu khawatirlah, kami memastikan acara ini adalah acara damai dan sifatnya mengawal kemenangan umat. Tidak mungkin Jakarta ini, porosnya umat Islam di Indonesia, dipimpin orang tidak beriman," ujarnya. Ia menilai tak sepantasnya Bawaslu atau kepolisian melarang masyakarat yang ingin datang dan menyaksikan pesta demokrasi DKI Jakarta itu. "Ini adalah wisata. Tidak ada hukum yang dilanggar. Semua orang di Indonesia bebas datang. Orang-orang yang datang ini datang dengan damai. Nanti ashar akan berkumpul bersama, lalu maghrib kita takbiran bersama," ungkapnya kepada kumparan (Kumparan.com). Jika ada nantinya tindakan yang mengintimidasi atau menimbulkan kericuhan, Sambo mengatakan petugas berhak menindak. "Kalau nanti emang ada seperti itu, kita serahkan ke petugas. Silakan petugas menindak," tambahnya. Ia mengatakan seharusnya petugas lebih konsen menindak pelanggaran-pelanggaran yang jelas sudah terjadi. "Harusnya yang di-follow up itu kecurangan yang sudah terjadi dong, seperti yang di Kepulauan Seribu, atau Iwan Bopeng. Itu harusnya yang di-follow up. Kita tidak ada intimidasi, kalau ada ya silakan ditangkap saja," jelas Sambo. Sambo menyayangkan petugas yang menurutnya tidak fokus pada kecurangan yang sudah ada. "Kita sudah lihat faktanya, Iwan Bopeng sampai sekarang enggak diapa-apakan. Beberapa indikator kecurangan tidak ditindak aparat," ujarnya. Ia berdalih, justru Tamasya Al-Maidah ini nantinya membantu aparat. "Kita datang memastikan dan mengawasi pilkada terjadi dengan baik, tanpa kecurangan. Ini membantu aparat loh kita," aku Sambo. Tamasya Al-Maidah ini nantinya akan mengerahkan 1,3 juta orang yang disebar di seluruh TPS di Jakarta. Bertindak sebagai koordinator acara, menurut Sambo, yaitu seluruh alumni aksi 212. "Cakupannya kita perluas, jadi panitia Tamasya Al-Maidah ini adalah seluruh alumni aksi 212. Mereka ini koordinator nantinya," terangnya. Massa peserta Tamasya Al-Maidah dari pelbagai daerah di luar Jakarta akan mulai berdatangan esok hingga hari pencoblosan, Rabu (19/4) sore.
