PERNYATAAN SIKAP
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)TOLAK KEDATANGAN MIKE PENCE
DAN HENTIKAN KEMITRAAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT- INDONESIA 
YANG KHIANAT TERHADAP RAKYAT INDONESIAKedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat 
(AS) Mike Pence ke Indonesia pada 19-20 April 2017 merupakan usaha imperialis 
AS untuk semakin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap Indonesia serta 
regional Asia Pasifik. Pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 
membahas kelanjutan Kemitraan Strategis AS-Indonesia (yang pernah 
ditandatangani di tahun 2015) hanya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai 
negeri yang harus patuh terhadap dikte ekonomi, politik, dan keamanan 
imperialis AS.Krisis ekonomi global yang semakin memburuk akibat sistem dalam 
kapitalis global menjadikan imperialis AS menjadi semakin agresif untuk 
menguasai teritori bagi penguasaan bahan mentah (raw materials), menjalankan 
politik upah murah bagi pekerja, penguasaan pasar dan jalur perdagangan, dan 
perluasan kontrol militernya di seluruh negeri. Krisis ini menjadikan Rusia dan 
Tiongkok dipandang imperialis AS sebagai ancaman dominasi dan pengaruhnya di 
dunia.Saat ini imperialis semakin meningkatkan agresi dan intervensi militernya 
di dunia agar dapat di bawah kontrol dan dominasinya. Beberapa bukti tindakan 
imperialis AS adalah:
1. Agresi perang, intervensi militer dan mengatur perubahan rejim di belahan 
dunia
2. Dukungan persenjataan dan pembiayaan industry militer
3. Provokasi perang dan ekspansi basis militernya
4. Mendukung rejim otoriter di berbagai negeri, grup teroris, dan pasukan sipil 
dipersenjatai untuk memerangi perjuangan demokratis rakyat di berbagai negeri
5. Militerisasi terhadap birokrasi sipil, anggaran nasional, lembaga akademis, 
dan melakukan represi terhadap kebebasan sipil yang menjadi hak demokratis 
rakyat
6. Membangkitkan neo-fasis, anti orang asing (xenophobia), rasisme, dan 
Islamphobia
7. Membiarkan tindasan kekerasan terhadap kaum perempuan, pelecehan, dan 
pemerkosaan sebagai senjata dalam peperangan agresi AS.Serangan misil AS ke 
Suriah baru-baru ini menunjukan imperialis AS tidak pernah berubah dan akan 
terus meningkatkan agresi dan intervensi atas nama: “demokrasi”, “HAM”, 
“Kemanusiaan”, “Pencegahan Dini” (pre-emptive), dan lain-lain. Dalam seminggu 
terakhir April 2017 ini, AS memprovokasi agar pecah perang di Semenanjung Korea 
dengan isu uji coba peluncuran senjata nuklir oleh Republik Demokrasi Rakyat 
Korea (DPRK). Maksud provokasi ini adalah menundukkan negeri dan rakyat Korea 
di bawah kontrol sepenuhnya AS.Indonesia menjadi negeri penting bagi politik 
Asia Pivot (Poros Asia) imperialis AS untuk mendukung politik AS agar 
memudahkan kontrol regional dan keamanan. Semuanya bertujuan bagi keuntungan 
ekonomi, keuangan, dan perdagangan imperialis AS. Mike Pence memastikan 
Indonesia bisa mengikuti dikte AS sepenuhnya sesuai dengan ambisi keras rejim 
Donad Trump yang akan menguatkan dominasi AS di kawasan.Jelas, kedatangan Mike 
Pence akan menjadikan malapetaka lebih besar khususnya bagi rakyat Indonesia. 
Rakyat Indonesia akan dituntut untuk menanggung beban krisis imperialis AS 
dengan meningkatkan penghisapan dan penindasan. Pemerintah sendiri melayani 
skema neo-liberal imperialis AS dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi 
sejak September 2015 yang terdiri 14 jilid. Paket kebijakan tersebut pada 
hakekatnya ditujukan untuk mengintensifkan perampokan terhadap kekayaan alam, 
perampasan upah atau pendapatan rakyat, dan pasifikasi (pembodohan dengan 
menumbuhkan sikap pasif) terhadap rakyat Indonesia melalui kemudahan masuknya 
investasi atau import kapital asing ke Indonesia.Dalam soal PT Freeport 
Indonesia, negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat sesungguhnya 
tidak mendasarkan kepentingan dan aspirasi demokratis rakyat, khususnya rakyat 
Papua. Pemerintah Indonesia hanya menebar sikap nasionalisme palsu dibalik 
negosiasi yang seakan-akan tampak alot karena Indonesia tidak bersikap tegas 
menghentikan seluruh perpanjangan kontrak PT Freeport (yang berakhir tahun 
2021), yang artinya, terus memperpanjang perampokan kekayaan alam dan 
perampokan terhadap rakyat.Tak hanya itu, pemerintah membuat aturan-aturan yang 
membatasi hak-hak demokratis yakni kebebasan berpendapat, demonstrasi, mogok, 
berorganisasi dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan daerah dan kebijakan 
Obyek Vital Nasional untuk Industri (OVNI) di kawasan ekonomi dan 
industri.Hak-hak demokratis rakyat akan semakin dibatasi dan ditindas demi 
melayani sang tuan imperialis. Oleh karena Front Perjuangan Rakyat (FPR) 
menyatakan sikap:1. Menolak kedatangan Mike Pence ke Indonesia! Hentikan 
kelanjutan Kerjasama Komprehensif Strategis (Kemitraan Strategis) AS – 
Indonesia yang khianat terhadap rakyat Indonesia!
2. Hentikan campur tangan dan intervensi militer AS di Suriah dan hentikan 
provokasi perang imperialis AS terhadap rakyat Republik Demokrasi Rakyat Korea 
(DPRK)!
3. Hentikan seluruh agresi, intervensi, dan provokasi perang imperialis AS 
terhadap negeri-negeri yang mempertahankan kedaulatan negerinya dan terhadap 
perjuangan rakyat di berbagai negeri melawan kebijakan dan dominasi imperialis 
AS!
4. Mendukung perjuangan buruh dan rakyat Amerika Serikat menentang kebijakan 
neo-fasisme, anti orang asing, rasis, Islam Phobia oleh Donad Trump, serta 
mendukung seluruh perjuangan rakyat tertindas dunia menentang agresi dan 
intervensi AS.
5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan 
Anti-Imperialis AS tanpa henti dan seluruh kebijakan pemerintah (ekonomi, 
politik, kebudayaan, dan keamanan) yang merupakan implementasi skema 
neo-liberal dan neo-fasis imperialis Amerika Serikat yang ingin mengokohkan 
dominasi dan kontrolnya terhadap rakyat Indonesia !Jakarta, 19 April 2017
Hormat Kami,
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Rudi HB Daman
Koordinator Umum

Kirim email ke