Pilkada DKI Jakarta: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan 
Ahok-Djarot? http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39652042 Isyana 
ArthariniWartawan BBC Indonesia
 1 jam lalu

 Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Bagikan artikel ini dengan 
Facebook http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39652042#  Bagikan artikel ini 
dengan Twitter http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39652042#  Bagikan 
artikel ini dengan Messenger http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39652042#  
Bagikan artikel ini dengan Email 
mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-39652042
  Kirim http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39652042#share-tools




 
 Hak atas fotoBAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGESImage captionKepuasan terhadap kinerja 
Ahok dinilai belum cukup kuat untuk membuat pemilih mencoblosnya. Kami telah 
meminta pada pembaca BBC Indonesia untuk mengajukan pertanyaan tentang topik 
yang ingin mereka ketahui terkait putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Pertanyaan 
yang masuk ke redaksi kemudian kami dipilih untuk dituliskan lewat sebuah 
laporan khusus. Berikut laporannya.
 Kepada kami, pembaca Muhyidin Abdul Gani Bana bertanya, faktor-faktor apa saja 
yang menjadi penyebab kekalahan Ahok? Pertanyaan ini diajukan mengingat 
menjelang akhir kampanye, sejumlah lembaga survei menunjukkan Ahok-Djarot 
mengungguli suara Anies-Sandi.
 BBC Indonesia kemudian mewawancarai beberapa pengamat politik untuk menemukan 
jawabannya.
 Survei-survei menjelang dilakukannya pencoblosan putaran kedua pilkada DKI 
Jakarta sebenarnya menunjukkan hasil yang tipis dalam memberikan keunggulan 
bagi masing-masing pasangan calon.
 Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), misalnya. Pada 5 April lalu lembaga 
itu memberikan keunggulan tipis pada pasangan Anies-Sandi dengan 47,9%, 
sementara Ahok-Djarot diperkirakan mendapat 46,9%.
 Namun Direktur Penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 
Sirajudin Abbas, mengatakan hasil itu belum kuat menegaskan dominasi 
Anies-Sandi.
 Survei lain dari Charta Politika dan Politicawave memberi keunggulan pada 
Ahok-Djarot, namun LSI Denny JA memprediksi kemenangan pasangan Anies-Sandi 
dengan 51%.
 Maka saat itu, secara statistik, keunggulan paslon dalam pilkada DKI tak bisa 
disimpulkan.
 Seperti apa perubahan Jakarta di bawah Anies Baswedan? 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39639485 Ahok kemungkinan tidak masuk 
penjara, lapor media asing http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39653551 Kini 
hasil hitung cepat pemungutan suara menunjukkan keunggulan pasangan Anies-Sandi 
pada kisaran 57% sampai 59%, sementara pasangan Ahok-Djarot mendapat sekitar 
40% sampai 42%.
 Apa yang terjadi?
 Menurut Sirajudin Abbas, ada perubahan yang tidak terdeteksi arahnya oleh 
survei SMRC dari sejak hasil polling diumumkan, yaitu pada 5 April sampai 19 
April saat pencoblosan dilakukan.
 Dari exit poll yang mereka lakukan, pemilih tampaknya baru memutuskan siapa 
yang akan dicoblos baru dua minggu sebelum atau pada Hari H.
 Hipotesis lain yang diajukan Sirajuddin adalah sentimen keagamaan akibat 
mobilisasi isu SARA yang tidak tercermin di survei.
 Sejak Oktober 2016 lalu, menurut Sirajuddin, pemilih di Jakarta yang 85% 
muslim, "dibombardir dengan isu penistaan agama, atau tuduhan munafik, kafir 
jika memilih pemimpin non-muslim, atau ancaman tidak menyalatkan jenazah."
 "Ada sanksi-sanksi keagamaan dan intimidasi model begitu yang efeknya kurang 
bisa kita baca terhadap keputusan memilih," kata Sirajuddin.
Hak atas fotoBAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGESImage captionLangkah Ahok menata kota 
menarik bagi kelas menengah dan kelas menengah ke atas, tapi tidak bagi pemilih 
di kelas menengah ke bawah. Pada exit poll, menurut Sirajuddin, banyak pemilih 
yang puas dengan kinerja Ahok, tapi kepuasan itu "tidak cukup untuk menggeser 
dukungan mereka yang sudah didominasi oleh sentimen primordial."
 Sirajuddin juga menilai kampanye Anies-Sandi yang "cerdik".
 "Semua kebijakan unggulan (Ahok) diambil, tapi pakai plus. Jadi 'jangan takut 
pilih kita, semua kemajuan yang sudah diberikan Ahok, KJP, permukiman murah dan 
bersih, pasti akan dilanjutkan', dan ditambah benefitnya. Basic-nya mereka 
amankan, plus 'kalau milih kita tidak dianggap kafir atau tidak berdosa'. Ada 
keunggulan spiritual yang mereka tambahkan," ujar Sirajuddin.
 Sentimen agama yang dimainkan memang naik-turun pengaruhnya pada pemilih, kata 
Sirajuddin. Tetapi ketika mobilisasi massa dan isu terus-menerus dilakukan 
setiap saat, bahkan juga dilakukan pada hari pencoblosan, maka orang akan 
diingatkan terus pada sentimen tersebut.
 Secara politik, Sirajuddin juga melihat pelibatan partai Islam seperti PKB dan 
PPP yang tidak optimal.
 Padahal kedua partai ini dilibatkan dengan harapan untuk menggaet pemilih 
muslim moderat di tengah-tengah yang "membutuhkan pijakan yang lebih pasti 
untuk mendukung Ahok-Djarot".
 "PKB, PPP juga tidak terlihat membela Ahok-Djarot soal penistaan agama atau 
dari serangan soal tidak memilih non-muslim, dan kurang terlihat kerjanya di 
grass roots," kata Sirajuddin.
 Kesenjangan melebar Kekuatan sentimen agama dalam pilkada DKI Jakarta diakui 
juga oleh pengajar politik dan Research Fellow di Asia Research Centre, Murdoch 
University, Ian Wilson. Namun di balik itu, ada kesenjangan yang semakin 
melebar di Jakarta.
 Kesenjangan itu berpotensi menciptakan berbagai ketegangan ekonomi dan sosial 
sehingga politik identitas dan sektarian bisa menguat.
 "Banyak diskursus dan analisis media yang terus-menerus mengulang pemikiran 
bahwa Indonesia kini berada pada momen penentuan antara memilih toleransi, yang 
seolah direpresentasikan dalam sosok Ahok, atau memilih politik sektarian. Tapi 
jika kita melihat lebih dalam, ada perubahan ekonomi dan sosial yang mendorong 
politik semacam ini," kata Wilson.
 Harta empat orang di Indonesia setara gabungan kekayaan 100 juta orang 
termiskin http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39060857 Seperti apa wajah 
politik Indonesia setelah Pilkada Jakarta berakhir? 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39626091 Langkah Ahok dalam menata dan 
mengubah kota dengan "pendekatan neoliberal" lewat penggusuran, ditambah 
kedekatannya dengan pengembang dan penggunaan dana korporat dalam transformasi 
Jakarta "memberikan ide yang menarik bagi kelas menengah dan kelas menengah ke 
atas".
 Tetapi Wilson membandingkannya dengan pendekatan Anies yang mengedepankan DP 
nol persen. Di kota seperti Jakarta dengan banyaknya hunian mewah tapi minim 
rumah bagi kelompok miskin dan kelas menengah ke bawah, janji tersebut 
berpeluang membantu popularitas Anies.
 "Namun (program) itu berdiri di atas kampanye seputar politik identitas, yang 
tak pernah didukung eksplisit oleh Anies tapi juga tak betul-betul disanggah," 
kata Wilson lagi.
Hak atas fotoBAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES)Image captionPenggusuran seperti yang 
terjadi di Bukit Duri dianggap memberi ruang bagi berkembangnya isu sektarian 
di antara pemilih. Penggusuran yang melanggar hukum di Bukit Duri juga seolah 
memberi kesan warga miskin kota punya hak dan pengakuan yang lebih sedikit 
daripada kelas menengah ke atas.
 Sentimen ini kemudian mendorong membesarnya isu agama, ujar Wilson, apalagi 
ketika ada 'entrepreneur politik' seperti FPI yang "dengan sengaja membingkai 
isu keadilan sosial dalam istilah-istilah sektarian".
 Maka, menurutnya, sulit untuk memisahkan antara isu sektarian dengan 
kesenjangan ekonomi.
 Pesan pluralisme atau kebhinnekaan yang diusung oleh tim Ahok-Djarot juga 
dinilai Wilson tak efektif dalam menggaet sebagian besar pemilih, terutama 
ketika ada gerakan anti-liberalisme yang sudah berlangsung satu dekade terakhir 
di Indonesia, selain juga keberadaan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme dan 
liberalisme.
 Berbagai faktor ini, menurutnya, "mempengaruhi pemikiran bahwa liberalisme dan 
pluralisme adalah ide Barat yang tidak sesuai dengan nilai lokal atau agama, 
merupakan isu kalangan elite, yang tidak ada hubungannya dengan keseharian 
hidup orang biasa".
 Bagi tim sukses Ahok, sosoknya sebagai minoritas keturunan Cina dan non-muslim 
digambarkan sebagai kekuatan pluralisme untuk berkampanye, namun di 
wilayah-wilayah kota lainnya, identitas minoritas Ahok tersebut dipahami secara 
berbeda, sehingga tak mendapat efek yang diinginkan.

 

Kirim email ke