Kisah Susi, 'Kartini' yang Sukses Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Wawancara Menteri Kelautan dan Perikanan Michael Agustinus - detikFinance
Jumat 21 Apr 2017, 09:32 WIB https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3480271/kisah-susi-kartini-yang-sukses-jadi-menteri-kelautan-dan-perikanan?_ga=1.5723955.1270181063.1492752132 Foto: Wahyu Daniel/detikFinance Jakarta - Susi Pudjiastuti adalah perempuan pertama yang diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Oktober 2014, banyak yang meragukannya, apalagi bila melihat latar belakang pendidikan Susi yang hanya lulusan SMP. Tetapi Susi menjawab keraguan publik dengan berbagai gebrakan dan prestasi. Sejak menjabat, Susi konsisten memerangi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di laut Indonesia. Sepanjang 2016 saja, ada 236 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan Susi. Keberaniannya mengundang decak kagum, menginsipirasi banyak orang, Susi pun menjadi idola baru. Perempuan kelahiran Pangandaran 52 tahun lalu ini menunjukkan bahwa gender bukan halangan untuk berprestasi. Susi adalah Kartini di zaman modern. Kepada detikFinance, Susi mengungkapkan pengalamannya di dunia yang didominasi laki-laki. Berikut petikan wawancara dengan Susi pada Kamis (20/4/2017) dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ibu Susi sudah sekitar 3 tahun anda menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, langsung membuat gebrakan yang mengguncang dunia. Bahkan sudah menjadi komik di Jepang. Anda tidak takut? Apa yang menjadi visi anda? Saya sebagai seorang profesional harus berani mengeksekusi Undang Undang dan tidak pernah merasa sebagai seorang individu yang berani banget. Saya tidak takut sih untuk tegas mengeksekusi Undang Undang, itu kan tugas saya, amanat Undang Undang. Sebagai pejabat negara, ya amanah ini harus dijalankan, Undang Undang melindungi saya. Jadi karena terpaksa? Oh tidak terpaksa, itu kan amanat. Kalau kita sudah komitmen ambil pekerjaan ini, kan itu bukan terpaksa. Itu profesionalisme, saya sign, saya terima sumpah saya sebagai seorang menteri, berarti saya mesti melaksanakan amanat Undang Undang. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena berani, tapi karena profesionalisme, sebagai pejabat negara ya amanat Undang Undang mesti kita jalankan. Tidak boleh tidak, tidak ada choice, itu saja. Anda menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan wanita pertama di Indonesia, dan gebrakan anda langsung didukung masyarakat banyak. Bagaimana anda melihat kondisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebelum menjadi menteri, dan sekarang setelah menjadi menteri? Kalau dari urusan illegal fishing perikanan, dari gambar satelit tahun 2014 sebelum November setelah saya dilantik bulan Oktober, kemudian gambar satelit sekarang picture-nya di laut beda jauh. Dulu penuh sama lampu, sekarang tidak lagi. Kemudian saya lihat masyarakat nelayan sekarang dapat ikan besar-besar. Dan saya dengar dari beberapa kawan, mereka sekarang belanja ikan di pasar, berani ditim ikannya, kalau dulu digoreng karena kurang segar. Sekarang warteg-warteg sudah jual ikan banyak. Saya pikir itu perbedaan. Kalau dulu kan susah beli ikan dan mahal, adanya di supermarket, ikannya juga adanya ikan tertentu. Kemudian kalau lihat data BPS, angka-angkanya berbeda. Dulu NTN (Nilai Tukar Nelayan) cuma 104-106 persen sekarang 110 persen. Saya pikir sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga lebih dikenal. Mudah-mudahan masyarakat dimudahkan, itu saja. Di kampung saya, dan kemarin inspeksi ke beberapa daerah, di Maluku, itu ikannya makin besar. Kalau di tempat saya di Pangandaran, itu ada ikan yang 17-20 tahun enggak kelihatan, sekarang kelihatan lagi ikannya, seperti ikan teri, tuna, yellowfin. Sekarang kan yang tangkap sudah banyak. Yang beli dan mengolah harus ada. Salah satu yang paling maju di bidang pengolahan adalah Jepang. Mereka mau masuk tapi tidak di perikanan tangkap, tapi ke dalam industri pengolahannya. Perikanan tangkap, biar orang-orang Indonesia yang tangkap ikan. Anda berada di dunia yang mayoritas dikerjakan oleh kaum laki-laki. Sebagai perempuan, bagaimana anda memimpin orang di Kementerian dan kalangan pengusaha yang mayoritas laki-laki? Saya kalau kerja enggak pikir laki-laki atau perempuan. Saya enggak pernah merasa sendirian karena banyaknya laki-laki, enggak ada. Sama saja. Kalau orang lain bisa, ya bisa. Saya tidak pernah merasa keperempuanan saya itu handicap atau obstacle, biasa saja. Tidak pernah merasa terhalang atau tidak mampu karena perempuan? Tidak pernah. Tadi saya bilang, keperempuanan saya tidak pernah terasa oleh saya oleh saya sebagai sesuatu yang handicap, obstacle, 'oh itu tidak bisa karena perempuan'. Harus dikerjakan, ya dikerjakan. Simple. Apa rencana prioritas di bidang kelautan dan perikanan di 2 tahun sisa pemerintahan? Membuat industri-industri kerakyatan karena arahan Pak Presiden di bidang ekonomi harus ada keberpihakan dan unsur keadilan. Jadi saya ingin mengembangkan UMKM, industri kerakyatan, dan memberikan porsi masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati hasil perikanan ini seperti pemain-pemain besar zaman dulu. Yang kedua, memastikan bahwa keberlanjutan dari sumber daya ikan ini tetap ada dan banyak. Kalau sedikit tidak cukup untuk menghidupi banyak orang. Harus ada dan banyak. Maka kelestariannya mesti kita atur, penangkapannya. Visi Pak Presiden menjadikan laut masa depan bangsa akan terjadi. Kalau tidak, 10 tahun lagi habis, masak bangsa kita cuma bisa hidup dari laut sekarang? Tidak boleh. Hal-hal apa saja yang Ibu Susi rasakan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan? Kalau bikin policy baik, tujuannya membantu masyarakat dengan baik, terus diprotes. Terus ada provokator yang menyesatkan masyarakat. Memprovokasi masyarakat yang baik, yang sudah menerima, yang ingin memperbaiki, ingin maju. Itu saya jengkel sekali. Kadang-kadang tekanan ya misalnya saya tidak bisa ngomong leluasa, situasi publik tidak mengizinkan. Saya pikir so far bisa saya manage. Apa saran anda terhadap wanita-wanita di Indonesia, supaya bisa sukses seperti anda? Kita stop mempermasalahkan gender. Kerja, bergerak, berkarir, berprestasi tanpa mikir 'saya perempuan', 'saya tidak boleh ini', 'saya tidak boleh itu', 'saya harus diistimewakan'. Stop itu. Jangan pikir gender itu handicap, persoalan. (mca/ang) Bu Sri Mulyani, Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur Uangnya Dari Mana? Wawancara Menteri Keuangan Maikel Jefriando - detikFinance Jumat 21 Apr 2017, 07:53 WIB https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3480201/bu-sri-mulyani-jokowi-gencar-bangun-infrastruktur-uangnya-dari-mana Foto: Hasan Alhabshy FOKUS BERITABlak-blakan Sri Mulyani di Hari Kartini Jakarta - Infrastruktur menjadi program utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang meragukan program tersebut bisa berjalan. Salah satunya adalah soal pendanaan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi sosok yang diharuskan untuk menyelesaikan soal pendanaan. Proyek infrastruktur yang dicanangkan dalam lima tahun diperkirakan memakan biaya hampir Rp 5.000 triliun. Sedangkan bila melihat APBN yang bernilai Rp 2.000 triliun, porsi untuk infrastruktur hanya tersedia sekitar Rp 300 triliun. Infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandar udara (bandara), jalan, jalur kereta, waduk, irigasi, hingga pembangkit listrik. Ada beberapa strategi yang sudah disiapkan agar proyek itu bisa berjalan sesuai, bahkan melebihi dari target. Dalam sebuah wawancara khusus dengan detikFinance dalam rangka memperingati Hari Kartini, Sri Mulyani menjelaskan strategi pemerintah untuk membangun infrastruktur. Berikut kutipan wawancaranya: Pak Jokowi gencar membangun infrastruktur, Ibu sebagai Menkeu kan penyokong pendanaan. Banyak yang bertanya, dari mana uangnya? Kalau dilihat secara besar, keputusan Presiden Jokowi tahun 2014 itu langsung begitu terpilih mengurangi alokasi subsidi BBM untuk kemudian dialokasikan ke belanja infrastruktur. Jadi amplopnya enggak bertambah, cuma beda alokasi saja. Jadi dari hal itu kita bisa melihat bahwa APBN kita naik, dari Rp 1.700 triliun menjadi Rp 1.900 triliun dan Rp 2.000 triliun itu komposisinya berubah. Foto: Hasan Alhabshy Bagaimana cara Ibu membagi belanja yang begitu besar agar tepat dalam pembangunan infrastruktur? Kalau belanja infrastruktur itu dalam APBN bisa melalui 4 chanel. Saluran pertama itu belanja melalui K/L (Kementerian/Lembaga), katakanlah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM. Kalau mereka bangun jalan raya, irigasi, bandara, pelabuhan, atau bahkan pebangkit listrik. Itu semuanya kita bisa langsung, setiap rupiah kita belanjakan melalui K/L itu dan mereka membangunnya. Cara yang kedua, kita menggunakan uang yang sama tapi belanjanya melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN. Itu biasanya disebut bellow the line. Dari PMN kan Rp 1 triliun yang sama itu masuk ke neraca BUMN dan di BUMN. Dia biasanya dengan ekuitas-nya nambah, leverage-nya meningkat. Jadi tujuannya beda, caranya beda tapi hasilnya mungkin lebih beda juga. Tapi bisa juga bukan menjadi pilihan, entah kalau yang nggak ini ya ini. Tapi bisa kombinasi kan. Makanya BUMN mendapatkan injeksi kapital yang cukup besar tahun 2015 dan 2016. Cara yang ketiga tetap dengan BUMN yang lain, seperti LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Kami melakukan pembelian tanah yang tidak bisa selesai satu tahun jadi dibelanjakan oleh institusi seperti LMAN, karena dia merupakan BLU yang uang itu enggak perlu Desember duitnya habis dan dia juga merupakan BLU dalam hal ini. Keempat adalah, kalau kita membuat infrastruktur dan artinya infrastruktur itu dipakai oleh masyarakat dan sebagian dari dana masyarakat itu menggunakan dalam bentuk tarif. Kan daya beli masyarakat tak sepenuhnya menutup biaya investasinya. Pemerintah bisa memberikan apa yang disebut viability payment atau kita bisa mengatakan harusnya kalau investasinya Rp 20 triliun, harusnya karcisnya itu Rp 300 ribu. Masyarakat enggak mungkin bayar Rp 300 ribu, dia hanya bisa membeli katakanlah Rp 100 ribu, makanya Rp 200 ribu itu menjadi subsidi yang diberikan pemerintah sehingga investasi ini tetap bisa kembali. Jadi negara dan saya fungsinya di Kemenkeu mencoba menggunakan pilihan-pilihan itu dengan tetap berpedoman bahwa satu kepada DPR, kepada rating agency bahwa APBN kita itu kredibel, nggak ada angka yang disembunyikan. Jadi kalau kita mengatakan belanjanya melalui saluran mana saja. Kami bisa menjelaskan dampaknya berbeda salurannya beda. Dari risiko tata kelola akuntabilitas itu tetap terjaga. Ini yang kemudian menimbulkan tadi. Bahwa anda bisa membangun satu proyek dan punya tujuan besar, tapi tidak berarti anda kemudian grusah grusuh, gedubragan dan kemudian orang akhirnya bingung. Foto: Hasan Alhabshy Apakah sulit mengharmoniskan seluruh hal, antara kecepatan dan keakuratan? Makanya dari sisi itu akuntabilitas tata kelola bahkan perencanaan dan eksekusi itu bisa di-organize secara baik. Saya rasa fungsi kita yang paling penting, adalah menjaga APBN itu tetap bertanggung jawab dan detail dan juga akuntabel dan transparan bagaimana mendanainya, dan kemudian rakyat bisa melihat. Bagaimana strategi yang Ibu tempuh? Kalau saya mengatakan bahwa APBN-nya terlalu berat dan tidak mungkin karena ada UU mengenai defisit 3%. Kita harus sampaikan secara politik kepada Presiden dan bagaimana untuk jembatani dan bahkan kalau di Kemenkeu begitu kita punya pengalaman, kan ada yang saya ingi sekarang juga sekian triliun karena harus selesai dalam 2 bulan. Kita bisa lihat dalam sejarah RI membangun sesuatu itu tidak bisa dengan dalam 2 bulan. Tapi mereka minta duitnya sekarang. Jadi sebetulnya Kemenkeu itu merasionalkan orang. Bisakah Ibu menceritakan contohnya? Umpamanya ini Asian Games. Ada yang bilang semuanya harus selesai. Oke, (saya balas tanya) organisasinya sudah siap belum? Tata kelolanya sudah ada belum? anggarannya saya ikutin saja deh, berapa kamu butuh sekarang. Tapi kan seringnya, (mereka bilang) oh duitnya harus ada dulu karena kita besok begini begitu. Jadi fungsi kita adalah untuk menularkan kepada semuanya perencanaan yang baik, eksekusi berdasarkan kapasitas. Karena tidak mungkin kayak roro jonggrang, pagi-pagi terus jadi. Kan enggak. Nah sering kita itu merasionalkan, oh kalau begini bisa nggak enam bulan atau 2 tahun anggaran. Tetap saja pada titik ini kita harus siap sediakan. Sehingga kita bisa mengelola dari sisi tahapannya, cara membiayai. Itu fungsi dari kami. Bukankah itu jadinya memperlambat pembangunan infrastruktur? Kalau Kemenkeu memiliki pengalaman banyak dan kita bisa merasionalkan tadi, maka tujuan untuk membangun infrastruktur tetap tercapai bahkan kita mencoba mendisiplinkan K/L (Kementerian/Lembaga) lain supaya lebih memiliki perencanaan yang matang sehingga kita juga bisa memiliki merencanakan uangnya lebih sesuai, maka semuanya mendapatkan win-win tadi, tujuannya tidak terganggu, APBN tetap kredibel dan terjaga dan tata kelolanya juga bagus. (mkj/wdl)
