http://nasional.kompas.com/read/2017/04/22/17324181/saat.jokowi.singgung.reshuffle.
Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...
Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 22/04/2017, 17:32 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT
Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).(Fabian
Januarius Kuwado)
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Presiden Joko Widodo
<http://indeks.kompas.com/tag/jokowi> menyinggung soal perombakan
kabinet atau /reshuffle/ dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan
Majelis Ulama Indonesia
<http://indeks.kompas.com/tag/majelis.ulama.indonesia> (MUI) di Hotel
Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta
sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu
meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar.
Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk
rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI
Jakarta itu.
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi
tidak mempersoalkannya.
"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat
diselesaikan," ucap Jokowi.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran
posisi menteri alias /reshuffle/ adalah jawabannya.
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti,
bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan
saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.
(Baca juga: Tipikal Menteri seperti Ini Dijamin Tak Akan Di-"reshuffle"
Jokowi...
<http://nasional.kompas.com/read/xml/2016/10/18/08052051/tipikal.menteri.seperti.ini.dijamin.tak.akan.di-.reshuffle.jokowi.>)
/Reshuffle/ itu merupakan cara Presiden untuk mencapai target program
yang telah ditentukan.
Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi- Jusuf Kalla
<http://indeks.kompas.com/tag/jusuf.kalla> hanya mengeluarkan sekitar
400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126
juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat.
"Kalau tidak diberikan target-target yang konkret, ya selalu sampai
kapan pun, kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun
pensertifikatan ini bisa diselesaikan?" ujar Jokowi.
Macetnya sertifikasi lahan itu pun menyebabkan masyarakat tak dapat
mengakses ke permodalan atau layanan keuangan lainnya. Sebab, sertifikat
lahan tersebut dapat menjadi salah satu penjamin peminjaman modal di
lembaga keuangan.
(Baca juga: Jokowi Bandingkan Program Sertifikasi Lahan Dulu dan
Sekarang
<http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/04/13/17413071/jokowi.bandingkan.program.sertifikasi.lahan.dulu.dan.sekarang.>)
Isu reshuffle kabinet kembali berhembus dari golongan partai.(Kompas TV)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
* Reshuffle Kabinet
<http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/3566/reshuffle.kabinet>
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorBayu Galih
==========================
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik.
<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik.tak.perlu.lagi.bicara.khilafah>
tak.perlu.lagi.bicara.khilafah
<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik.tak.perlu.lagi.bicara.khilafah>
Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik,
Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah
Kompas.com - 23/04/2017, 08:49 WIB
Ketua MUI Maruf Amin(KOMPAS.com / DANI PRABOWO)
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
<http://indeks.kompas.com/tag/majelis.ulama.indonesia> (MUI) KH Ma'ruf
Amin <http://indeks.kompas.com/tag/maruf.amin> mengatakan Khilafah tidak
cocok di Indonesia karena sudah berbentuk republik.
"Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati.
Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi," kata Ma'ruf Amin
<http://indeks.kompas.com/tag/maruf.amin> usai pembukaan Kongres Ekonomi
Umat tahun 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Ketua MUI itu menegaskan bahwa tokoh Indonesia dari mahzab apapun telah
menyepakati sistem yang dipakai saat ini dan munculnya sistem baru
justru akan menimbulkan gejolak baru.
"Sudah selesai kesepakatannya, sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada
kelompok baru yang inginkan sistem lain," kata Ma'ruf menanggapi rencana
penyelenggaraan "International Khilafah Forum" di Jakarta.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak
akan mengizinkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait
penyelenggaraan "International Khilafah Forum" di Jakarta.
"Pada prinsipnya Polda Metro Jaya tidak mengizinkan kegiatan itu sampai
sekarang belum ada izin," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono
<http://indeks.kompas.com/tag/argo.yuwono> di Jakarta, Sabtu.
Argo menyatakan kepolisian telah menganalisa dan mengevaluasi potensi
dari kegiatan tersebut sehingga tidak akan mengeluarkan izin.
"Kegiatan mengumpulkan banyak masyarakat, kepolisian evaluasi kegiatan
itu kira-kira bagaimana (potensinya)," tutur Argo.
Baca:*Polda Metro Jaya Tak Izinkan HTI Gelar International Khilafah
Forum
<http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2017/04/22/18110451/polda.metro.jaya.tak.izinkan.hti.gelar.international.khilafah.forum>*
Bahkan Argo mengaku Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya memiliki data
terkait kegiatan tersebut namun tidak dijelaskan secara detail.
Dalam media sosial tersebar undangan mengenai diselenggarakannya acara
International Khilafah Forum yang digelar di Gedung Balai Sudirman Tebet
Jakarta Selatan pada Minggu (23/4) pukul 19.30 WIB hingga 23.00 WIB.
HTI Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Ahok(Kompas TV)
EditorFidel Ali
SumberAntaranews.com <http://antaranews.com>,
