Dalam menyikapi hasil Pilkada DKI, dlm pidatonya a.l. Ahok bilang : " .. saya pernah mengalami Pilgub 2007, juga kalah. Waktu itu saya sampaikan kpd pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yg terbaik, krn kekuasaan itu dari Tuhan. Ee, aku jadi Gubernur DKI khan? Khan lebih lumayan gitu ya? .... " (sumber ---- > https://www.youtube.com/watch?v=-JPOFhWjFyM <https://www.youtube.com/watch?v=-JPOFhWjFyM> ) Mungkin, perkiraan /harapan Ahok tsb. akan bisa menjadi kenyataan .... seandainya isu reshuffle kabinet jilid III, akan bisa berlanjut kearah penggantian sebagian dari anggota kabinet yg ada dan masuknya Ahok dlm keanggotaan kabinet baru nanti. Pasangan Jokowi-Ahok sebenarnya sudah pas, dua orang ini saling melengkapi. Keduanya dikenal bersih dan berani. Praktek menunjukkan, pisahnya pasangan 'dwitunggal' tsb. berakibat menjadi lemahnya daya tahannya dlm menghadapi tantangan pihak lawannya, spt yg ditulis oleh jurnalis Allan Nairn --- > sumber: https://tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyalah-dalih-untuk-makar-cm2X <https://tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyalah-dalih-untuk-makar-cm2X> Maka, gagasan sementara pihak untuk memulihkan kembali 'dwitunggal' JKW-Ahok, dengan menyambut ide reshuffle, yg diutarakan oleh Jokowi dlm pidatonya kemarin, mungkin justru sudah termasuk dlm langkah kejutan Jokowi menyikapi perkembangan situasi yg dihadapinya dan juga dlm rangka menghadapi Pilpres th.2019 nanti. Kelanjutan isu ini saya kira memang tergantung keberanian Jokowi dan bila hal ini benar2 menjadi kenyataan, bisa jadi hasil pilkada DKI ini malah merupakan ' blessings in disguise' bagi konsolidasi pemerintahan Jokowi. Tetapi, konsolidasi hanya bisa diharapkan akan berhasil, apabila pemerintahan Jokowi berani melaksanakan dengan konsekwen program Nawacita, yang memihak rakyat, seperti yg dijanjikan pada masa kampanye pilpres dan perlu diiringi dengan membangun kembali kekuatan Koalisi Rakyat, yg merupakan basis kekuatan utama yg berhasil mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI.. Langkah Jokowi memang sukar ditebak. Who knows? . A.H. ---------------- -----Original-Nachricht----- Betreff: [temu_eropa] Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"... ' ; Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah Datum: 2017-04-23T08:16:07+0200 Von: "'j.gedearka' [email protected] [temu_eropa]" <[email protected]> An: "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/22/17324181/saat.jokowi.singgung.reshuffle <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/22/17324181/saat.jokowi.singgung.reshuffle> . Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"... Fabian Januarius Kuwado Kompas.com - 22/04/2017, 17:32 WIB Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).(Fabian Januarius Kuwado) JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo <http://indeks.kompas.com/tag/jokowi> menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia <http://indeks.kompas.com/tag/majelis.ulama.indonesia> (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. "Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi. "Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya. "Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi. Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. "Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi. (Baca juga: Tipikal Menteri seperti Ini Dijamin Tak Akan Di-"reshuffle" Jokowi... <http://nasional.kompas.com/read/xml/2016/10/18/08052051/tipikal.menteri.seperti.ini.dijamin.tak.akan.di-.reshuffle.jokowi.> ) Reshuffle itu merupakan cara Presiden untuk mencapai target program yang telah ditentukan. Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi- Jusuf Kalla <http://indeks.kompas.com/tag/jusuf.kalla> hanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat. "Kalau tidak diberikan target-target yang konkret, ya selalu sampai kapan pun, kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan?" ujar Jokowi. Macetnya sertifikasi lahan itu pun menyebabkan masyarakat tak dapat mengakses ke permodalan atau layanan keuangan lainnya. Sebab, sertifikat lahan tersebut dapat menjadi salah satu penjamin peminjaman modal di lembaga keuangan. (Baca juga: Jokowi Bandingkan Program Sertifikasi Lahan Dulu dan Sekarang <http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/04/13/17413071/jokowi.bandingkan.program.sertifikasi.lahan.dulu.dan.sekarang.> ) Isu reshuffle kabinet kembali berhembus dari golongan partai.(Kompas TV) Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: * Reshuffle Kabinet <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/3566/reshuffle.kabinet> PenulisFabian Januarius Kuwado EditorBayu Galih ========================== http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik.tak.perlu.lagi.bicara.khilafah> tak.perlu.lagi.bicara.khilafah <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/08495361/ketua.umum.mui.indonesia.itu.republik.tak.perlu.lagi.bicara.khilafah> Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah Kompas.com - 23/04/2017, 08:49 WIB Ketua MUI Maruf Amin(KOMPAS.com / DANI PRABOWO) JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia <http://indeks.kompas.com/tag/majelis.ulama.indonesia> (MUI) KH Ma'ruf Amin <http://indeks.kompas.com/tag/maruf.amin> mengatakan Khilafah tidak cocok di Indonesia karena sudah berbentuk republik. "Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi," kata Ma'ruf Amin <http://indeks.kompas.com/tag/maruf.amin> usai pembukaan Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Ketua MUI itu menegaskan bahwa tokoh Indonesia dari mahzab apapun telah menyepakati sistem yang dipakai saat ini dan munculnya sistem baru justru akan menimbulkan gejolak baru. "Sudah selesai kesepakatannya, sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada kelompok baru yang inginkan sistem lain," kata Ma'ruf menanggapi rencana penyelenggaraan "International Khilafah Forum" di Jakarta. Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait penyelenggaraan "International Khilafah Forum" di Jakarta. "Pada prinsipnya Polda Metro Jaya tidak mengizinkan kegiatan itu sampai sekarang belum ada izin," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono <http://indeks.kompas.com/tag/argo.yuwono> di Jakarta, Sabtu. Argo menyatakan kepolisian telah menganalisa dan mengevaluasi potensi dari kegiatan tersebut sehingga tidak akan mengeluarkan izin. "Kegiatan mengumpulkan banyak masyarakat, kepolisian evaluasi kegiatan itu kira-kira bagaimana (potensinya)," tutur Argo. Baca: Polda Metro Jaya Tak Izinkan HTI Gelar International Khilafah Forum <http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2017/04/22/18110451/polda.metro.jaya.tak.izinkan.hti.gelar.international.khilafah.forum> Bahkan Argo mengaku Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya memiliki data terkait kegiatan tersebut namun tidak dijelaskan secara detail. Dalam media sosial tersebar undangan mengenai diselenggarakannya acara International Khilafah Forum yang digelar di Gedung Balai Sudirman Tebet Jakarta Selatan pada Minggu (23/4) pukul 19.30 WIB hingga 23.00 WIB. HTI Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Ahok(Kompas TV) EditorFidel Ali SumberAntaranews.com <http://antaranews.com> , <div style=\"border:0;border-bottom:1px solid black;width:100%;\"> Gesendet mit Telekom Mail <https://t-online.de/email-kostenlos> - kostenlos und sicher für alle!
