http://news.indopos.co.id/read/2017/05/15/98404/Waspadai-Kelompok-Dibalik-Ahok
Waspadai Kelompok Dibalik Ahok *Senin, 15 Mei 2017 | 21:46* Share: Foto : Ilustrasi *INDOPOS.CO.ID <http://INDOPOS.CO.ID>* - Pemerintah diingatkan agar bijaksana dan berhati-hati menyikapi isu aksi-aksi dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sejumlah daerah pasca putusan hakim dua tahun penjara. Terlebih, aksi yang muncul mulai berkembang pada isu disintegrasi seperti adanya ajakan referendum untuk terwujudnya Minahasa Raya Merdeka. Demikian yang disampaikan Hendri Satrio, pengamat politik di Jakarta, kemarin, (15/5). Dia melihat ada empat kelompok terpisah, namun seakan-akan melebur dalam satu gerakan untuk membela Ahok dengan alasan ketidakadilan. "Jadi saya kira perlu disikapi secara bijaksana. Karena saya melihat ada empat hal terpisah. Di satu sisi, gerakan yang dilakukan murni untuk membela Ahok. Mereka merupakan kelompok yang memuji Ahok apa pun kondisinya," ujar Hendri. Menurut Hendri, kelompok pertama ini merupakan kumpulan orang-orang yang kaget melihat Ahok kalah dan sekaligus divonis dua tahun penjara atas dugaan penodaan agama. Dia juga melihat ada dukungan yang sifatnya abu-abu. Kelompok kedua ini bergerak mengatasnamakan kebhinekaan, namun memiliki tujuan-tujuan tertentu. "Saya mengatakan dukungan abu-abu, karena kelompok ini tidak berani terbuka dan terus terang tujuan ikut aksi," ucap dosen Universitas Paramadina ini. Kelompok ini, lanjut Hendri, sering berteriak NKRI harga mati. Namun saat ditanya kelompok mana yang ingin memecah NKRI, jawabannya tidak jelas. Mereka biasanya langsung menunjuk kelompok yang mereka anggap radikal. Kelompok ini juga sering berteriak ada usaha untuk menggulingkan Joko Widodo (Jokowi) sebelum 2019 dari kursi presiden. ”Jadi, kelompok ini nembaknya ke mana-mana," tandasnya. Selain itu, Hendri melihat ada juga kemungkinan kelompok tertentu yang sengaja membonceng isu dukungan pada Ahok untuk melakukan makar. Ini merupakan kelompok ketiga. Hal tersebut terlihat dari beberapa rumor beredar, misalnya jika benar ada kelompok yang meneriaki *'huuuuu'* saat suara adzan di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) seperti yang viral di media sosial (medsos). Kemudian kelompok yang menginginkan Minahasa Raya Merdeka. "Sedangkan yang keempat ada kelompok yang memang ingin Indonesia kembali adem ayem, damai selalu. Tanpa gejolak politik yang keras. Kelompok ini juga paham bahwa Jokowi harus dikawal hingga 2019. Karena itu, saya kira pemerintah perlu berhati-hati menyikapinya," pungkas Hendri. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ungkapan Minahasa Raya Merdeka yang muncul di sela aksi dukungan sekelompok masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Ahok tidak bisa dianggap gurauan politk biasa tanpa makna. Pemerintah harus segera menyikapinya secara bijaksana, karena jika dibiarkan akan menjadi hal-hal yang kurang baik bagi perjalanan bangsa ke depan. "Saya kira ajakan 'Minahasa Merdeka' bukanlah gurauan politik yang tak bermakna. Karena itu harus direspons secara seksama, tangkas, akurat dan solutif," ujarnya. Menurut Siti, dalam hal ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang perlu terlebih dahulu mengambil langkah solutif. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur mengemban amanah sebagai wakil pemerintah pusat, bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, keamanan dan stabilitas politik di daerah. "Jadi langkah solutif penting, karena tuntutan-tuntutan yang intensif dan terus menerus akan melahirkan ketidakpastian dan keriuhan yang tak menutup kemungkinan bisa berubah menjadi tuntutan politik, seperti suara-suara yang mulai menggaung 'Minahasa Merdeka," ucap wanita yang akrab disapa Mbak Wiwiek ini. Selain itu, semua pihak menurut Mbak Titiek, juga perlu menyadari bahwa untuk merawat Indonesia sebagai sebuah negara, perlu komitmen bersama menjunjung empat konsensus dasar yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, keinginan mendirikan Minahasa Raya Merdeka harus menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden harus mengundang semua ketua umum partai, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama meneduhkan suasana. "Kami dorong presiden undang semuanya untuk meneduhkan suasana dan tunjukkan kenegarawanan bersama untuk kecintaan terhadap Indonesia," katanya. Daniel mengatakan, harus disepakati pula bahwa musuh utama bukan ada di dalam negeri. Namun musuh bersama dan utama adalah kekuatan asing yang merugikan dan melemahkan Indonesia. "Ini yang harus dihadapi bersama," tegas legislator asal Kalbar yang juga wakil ketua Komisi IV DPR itu. Daniel melanjutkan, agenda besar mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang sebagai fokus bersama bisa terwujudkan. "Dan itu bisa berjalan kalau semua kekuatan bersatu. Kita harus rawat dan majukan Indonesia dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama," tandasnya. Sebelumnya, di tengah aksi sejuta lilin untuk mendukung Ahok di Manado, Rabu (10/5) lalu, bergema keinginan sebagian kalangan mendeklarasikan Minahasa Raya Merdeka. Gema tersebut terus berlanjut di medsos, dengan adanya ajakan referendum Minahasa Raya Merdeka di halaman Kantor Gubernur Sulut, kemarin. *Tangkap Habib Rizieq, Gandeng Interpol * Polda Metro Jaya (PMJ) melihat Habib Rizieq Shihab tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus dugaan percakapan atau chat mesum dengan perempuan bernama Firza Husein. Karenanya, PMJ bakal segera menggandeng Interpol untuk menangkap imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan Rizieq di mancanegara. Rizieq saat ini berada di Arab Saudi setelah sebelumnya mengunjungi Malaysia. "Kami *step by step* sesuai aturan, kami lakukan sesuai aturan dulu. Soal surat pemberitahuan (Rizieq, Red) tidak ada di Indonesia nanti akan dikoordinasikan," katanya. Untuk rencana menggandeng Interpol, lanjut Argo, hal itu akan dirapatkan penyidik. Selanjutnya, nanti Polri akan mengirim red notice ke Interpol tentang status Rizieq sebagai buron. ”Yang penting kami urus dulu hari ini (kemarin, Red) atau besok (hari ini, Red). Setelah tidak ada di Indonesia nanti akan dirumuskan langkah selanjutnya," tambah dia. Yang pasti, kata Argo, Polri akan memanfaatkan Interpol untuk bisa memulangkan Rizieq. "Kita kan juga punya interpol, makanya kita manfaatkan semuanya," tegasnya. Selain Rizieq, PMJ juga akan menjemput paksa Ketua DPD FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas. Menurut Argo, penyidik sudah dua kali melayangkan surat panggilan ke Muchsin. Namun, surat panggilan itu tak digubris. "Untuk Muchsin sudah dua kali dipanggil, nanti dikeluarkan surat perintah membawa dia juga,” tegasnya. *(gir/boy/jpnn/elf/jpg)*
