Gizi Buruk di Indonesia Memburuk
Kamis, 26 Januari 2017 | 06:54 MENGKHAWATIRKAN: Gizi buruk di Indonesia. Foto: assets.rappler INDOPOS.CO.ID– Kinerja pemerintah dalam menangani gizi buruk ternyata juga buruk. Berdasar laporan Global Nutrition Report Independent, kondisi gizi 17,8 persen anak balita di Indonesia di bawah standar WHO. Kementerian Kesehatan mengaku kewalahan mengatasi malanutrisi itu.Co-Chair of the Global Nutrition Report Independent Lawrence Haddad menjelaskan, Indonesia dinilai sudah keluar jauh dari jalur untuk mencapai target world health assembly 2025. Indikasinya, prevalensi 14 persen kasus wasting (kurus) pada anak balita di Indonesia tercatat paling besar di kawasan ASEAN. Selanjutnya, dalam kasus stunting (cebol), Indonesia hanya lebih baik daripada Laos dan Timor Leste. Prevalensi Indonesia tercatat 36 persen, sedangkan Laos 44 persen. Indonesia kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Thailand mencatat prevalensi wasting 7 persen dan prevalensi stunting 16,3 persen. Sebagaimana diketahui, wasting dan stunting merupakan parameter utama dalam menentukan gizi buruk.’’Indonesia berada dalam kategori orange. Yakni, sudah ada progres, tapi kurang cepat,’’ kata Haddad dalam peringatan Hari Gizi Nasional 2017 di Jakarta kemarin (25/1).Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengakui, pemberantasan gizi buruk belum sepenuhnya berhasil. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya sudah bekerja keras untuk mengatasinya. ’’Hasil mulai terlihat meski belum dalam jumlah besar,’’ ucapnya.Nila lantas menunjukkan data. Untuk parameter tinggi badan terhadap umur, prevalensinya turun dari 29 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.Dia menjelaskan, ada multifaktor yang memengaruhi masalah gizi buruk di Indonesia. Misalnya, persoalan ekonomi dan kurangnya pengetahuan. Karena itu, Kementerian Kesehatan tengah menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk bersama-sama mengatasi gizi buruk tersebut.’’Soal pangan, misalnya, tentu Kementerian Pertanian (Kementan) harus terlibat. Akses ke daerah-daerah terpencil tentu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami juga sudah kerja sama dengan Kominfo untuk jaringan internet di daerah untuk edukasi puskesmas-puskesmas,’’ bebernya.Selain masalah tersebut, mitos-mitos di daerah menjadi sandungan. Misalnya, di Batam ada mitos bahwa ibu hamil pantang makan ikan selama 40 hari. Belum lagi di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tradisi panggang api untuk ibu yang baru melahirkan. Lalu, puasa 40 hari pasca melahirkan. Hal itu mengakibatkan hampir 40 persen mengalami stunting.’’Mereka nggak makan. Lalu, gimana bisa memberikan ASI? Padahal, ASI ini paling penting untuk pertumbuhan anak. Cara berpikir itu sudah tidak benar dan sudah saya sampaikan ke Bapak Presiden,’’ ungkapnya. (mia/bil/JPG/sam/c5/ang/JPG)Editor : Wahyu Sakti Awan
