Uang sekolah gratis.Apakah KJP sudah mulai bisa ditarik tunai seperti janji kampanye Anies Baswedan? kutipan:http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6Jzk4ZjEzNzA4MjEwMTk0YzQ3NTY4N2JlNjEwNmEzYjg0JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcwNDVhMDVmOWNmOCd9
Besaran dan Pencairan Dana KJP - Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP. - Dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM. - Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa. - Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antar bank. ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : "Kemarin di tv ada berita untuk kartu Jakarta pintar banyak dipakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga ".Wah, ini kan artinya yang bikin systeem kurang pintar ??? Mestinya kan hanya bisa untuk bayar uang sekolah saja ? 2017-07-28 9:39 GMT+02:00 'Karma, I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia]' inengahk@... [GELORA45] <[email protected]>: Saya lebih cendrung memotong anggaran dibidang ini, kadang angaran seperti disalah gunakan. Kementerian Keuangan juga tak mungkin memangkas anggaran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH).Subsidi Elpiji, subsidi pupuk dll mengingat dilapangan bidang ini paling sering diselewengkan.Kemarin di tv ada berita untuk kartu Jakarta pintar banyak dipakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga From: [email protected] [mailto:GELORA45@yahoogroups. com] Sent: Friday, July 28, 2017 12:04 PM To: GELORA_In <[email protected]> Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Sri Mulyani: Jika Indonesia Tak Berutang... Sri Mulyani: Jika Indonesia Tak Berutang... KURNIA SARI AZIZAKompas.com - 28/07/2017, 10:40 WIBMenteri Keuangan Sri Mulyani di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanimengatakan, adalah memungkinkan jika pembangunan Indonesia dilakukan tanpa menggunakan utang. Namun konsekuensinya, akan banyak anggaran yang dipangkas.Dia mencontohkan, penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.736 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun.Dengan demikian, defisit anggaran pada 2017 diperkirakan Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Jika ingin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa utang maka Kementerian Keuangan harus memotong sekitar Rp 397,2 triliun. Adapun hingga Juni 2017, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 3.706,52 triliun."Kira-kira kalau (anggaran yang dipangkas) hampir Rp 400 triliun, (anggaran) apa dulu yang kami potong? Saya minta, kita buat polling," kata Sri Mulyani, di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).Padahal, di sisi lain, banyak kementerian dan lembaga yang meminta peningkatan anggaran dalam pos mereka masing-masing. Dia mengimbau, masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang.(Baca: Jawab Kritik, Sri Mulyani Beberkan Rapor Kinerja APBN) Sebab, lanjut dia, utang merupakan responsibility choice dan strategi agar keuangan negara tetap stabil, namun seluruh kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi."Gaji kan enggak mungkin saya potong. Kalau gaji, bayar listrik, gaji TNI/Polri, gaji guru enggak boleh saya potong, apa anggaran pendidikan atau kesehatan boleh saya potong?" kata perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.Selain itu, Kementerian Keuangan juga tak mungkin memangkas anggaran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH). Ani juga menegaskan dirinya tak dapat memangkas anggaran pembangunan infrastruktur.Sebab jika dipangkas, maka proyek-proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) dapat mangkrak."Nanti Anda semua kena macet terus, enggak apa-apa? Pokoknya kan pemerintah enggak utang yang penting ya," kata Ani menyindir.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menceritakan dirinya yang tengah menyusun RAPBN 2018 bersama DPR.Dalam membahas anggaran, legislatif yang merupakan wakil rakyat akan mengusulkan penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga atau daerah-daerah.Misalnya penambahan anggaran untuk TNI/Polri dalam rangka menjaga pertahanan perbatasan, penambahan anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penambahan sel di lapas, dan lain-lain.Jika pemerintah tak berutang, penerimaan negara melalui pajak harus ditingkatkan. Dengan demikian, pemerintah juga akan gencar mengawasi dan "mengejar" kewajiban Wajib Pajak."Dibilang, 'Ibu membuat keresahan', kan garuk-garuk saya jadinya. That's the problem, tapi itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the sake ofuntuk tidak utang saja," kata Ani.
