Kalau ada kekuasaan absolut, ya SBY tidak bisa ngoceh... 2017-07-29 11:11 GMT+02:00 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > > > http://www.antaranews.com/berita/643189/jokowi-tanggapi- > sby-pernyataan-ada-kekuasaan- > > absolut-sangat-berlebihan?utm_source=populer_home&utm_ > medium=populer&utm_campaign=news > > *Jokowi tanggapi SBY: pernyataan ada kekuasaan * *absolut sangat > berlebihan* > Jumat, 28 Juli 2017 12:56 WIB | 20.612 Views > Pewarta: Desca Lidya Natalia > [image: Jokowi tanggapi SBY: pernyataan ada kekuasaan absolut sangat > berlebihan] > Presiden Joko Widodo. (ANTARA News/Bayu Prasetyo) > > jangan dibesarbesarkan hal yang sebetulnya tidak ada > > Cikarang, Jawa Barat (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa > di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan > ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai sangat berlebihan. > > "Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau > kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang > mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa > mengawasi langsung," kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat > > Pernyataan itu merespon pesan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono > bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan > kekuasaannya. > > "*Power must not go unchecked*. Artinya kami harus memastikan bahwa > penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, > sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di > negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah > abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi > kepada negara," kata SBY di Bogor, kemarin (27/7). > > Sebaliknya Presiden Jokowi memastikan tidak ada kekuasaan absolut di > Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah > Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi > Kemasyarakatan. > > "Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan > dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden > mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada > mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. > Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan > absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden. > > Presiden menilai pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ada kekuasaan absolut > di negara ini adalah berlebihan. > > "(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada > proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara > demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka > sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan > dibesarbesarkan hal yang sebetulnya tidak ada," jelas Presiden. > > Jokowi menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang > Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto sebagai > pertemuan biasa. > > "Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, > sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah > menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap > permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ungkap Presiden. > > Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang > Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). > > Perppu Ormas itu diterbitkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor > 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang > bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. > > Dampak dari perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM memiliki > kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari ormas yang > dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan > badan hukum ormas Hizbut Tharir Indonesia mulai 19 Juli 2017. > > Editor: Jafar M Sidik > > COPYRIGHT © ANTARA 2017 > > > > >
