Kalau mau membandingkannya, ya harus relatif terhadap suku bunga deposito negeri2 tersebut : http://apindo.or.id/id/publikasi/referensi/tabel-2-suku-bunga-deposito-berbagai-bank-di-negara-di-asia-tenggara
2017-08-16 1:24 GMT+02:00 Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] <[email protected]>: > > > > Tapi, tetap saja SMI mengobral bunga supertinggi untuk obligasi bertenor 1 > dan 10 tahun. *Bunga kita yang 6,17% untuk setahun dan 7,08% untuk > obligasi 10 tahun*. Bandingkan dengan Filipina (2,9% dan 5,4%), Vietnam > (3,9% dan 5,76%), dan Thailand (1,57% dan 2,6%). > ... > BERBAGI > Facebook > > <http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmediaharapan.com%2Fsri-mulyani-utang-negara-dan-kartu-kredit%2F> > > Twitter > > <https://twitter.com/intent/tweet?text=Sri+Mulyani%2C+Utang+Negara+dan+Kartu+Kredit%C2%A0&url=https%3A%2F%2Fmediaharapan.com%2Fsri-mulyani-utang-negara-dan-kartu-kredit%2F&via=Media+Harapan> > > > <http://plus.google.com/share?url=https://mediaharapan.com/sri-mulyani-utang-negara-dan-kartu-kredit/> > > > <http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mediaharapan.com/sri-mulyani-utang-negara-dan-kartu-kredit/&media=https://mediaharapan.com/wp-content/uploads/2017/08/14/wp-1502718953436.jpg> > > <https://i2.wp.com/mediaharapan.com/wp-content/uploads/2017/08/14/wp-1502718953436.jpg?fit=1080%2C593&ssl=1> > *Oleh: Edy Mulyadi* > > *MEDIAHARAPAN.COM <http://MEDIAHARAPAN.COM>* – “Sri Mulyani Ibaratkan > Utang dengan Kartu Kredit” begitu judul sejumlah media pekan silam setelah > Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) tampil di acara *talkshow* televisi > swasta. > Menurut dia, bila pendapatan seseorang Rp10 juta, maka mintalah kartu > kredit yang *limit* maksimalnya Rp1 juta. Kemudian, bila pendapatan > mencapai Rp 25 juta, maka batas maksimal yang seharusnya diajukan adalah Rp > 5 juta. > Mencermati pernyataan Menkeu yang seperti ini sungguh benar-benar membuat > miris. Bagaiman mungkin Bendahara Negara bergelar doktor ekonomi > mengibaratkan utang yang dibuatnya seperti kartu kredit? Tidakkah Ani, > begitu dia biasa disapa, tahu bahwa bunga kartu kredit amat tinggi, yaitu > 3% per bulan atau 36% per tahun? > Tamsil seperti ini agaknya menjelaskan kepada publik, mengapa saat dua > kali menjadi Menkeu (era SBY Desember 2005-Mei 2010 dan kabinet Jokowi Juli > 2016-sekarang) dia rajin membuat utang dengan bunga supermahal. Dalam dua > periode itu, Ani memaksa Indonesia membayar bunga lebih tinggi ketimbang > negara-negara yang punya *rating* lebih rendah. > Obligasi Indonesia di masa Sri adalah yang tertinggi dibandingkan 10 > negara Asia Timur lainnya. Padahal, dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia > (5,04%%) adalah keempat tertinggi. Kita mengalahkan Malaysia (4,5%), > Singapura (1,8%), Thailand (3,2%), Korsel (2,3%), Taiwan (1,4%), dan Hong > Kong (1,9%). > Tapi, tetap saja SMI mengobral bunga supertinggi untuk obligasi bertenor 1 > dan 10 tahun. Bunga kita yang 6,17% untuk setahun dan 7,08% untuk obligasi > 10 tahunl. Bandingkan dengan Filipina (2,9% dan 5,4%), Vietnam (3,9% dan > 5,76%), dan Thailand (1,57% dan 2,6%). > Jika dilihat selisih bunga itu sepertinya kecil, hanya 2-4%. Tapi dengan > asumsi bertenor 10 tahun, nilai nominalnya sangat luar biasa. Angkanya > berkisar Rp56 triliun lebih tinggi setiap tahun sejak 2016-2020. Kenapa > sampai 2020? Karena sebagian besar utang berbunga supertinggi itu terjadi > saat Ani menjadi Menkeu di era Presiden SBY, yaitu 2006-2010. Dalam periode > itu, dia menjaring utang tidak kurang dari Rp476 triliun. > Akibatnya, APBN temehek-mehek membayar cicilan pokok dan bunga utang yang > menjulang. Tahun ini saja, negara mengalokasikan anggaran Rp486 triliun > untuk pembayaran utang. Dari jumlah itu, Rp221 triliun di antaranya hanya > untuk membayar bunganya. > Satu lagi, bank penerbit kartu kredit biasa memberi batas pinjaman tiga > kali pendapatan. Jadi, kalau gaji seseorang Rp10 juta, ya tidak bisa minta > *limit *cuma Rp1 juta seperti dikatakan Ani. Bank bakal memberi limit > yang bersangkutan Rp30 juta. Begitu juga kalau pendapatannya Rp25 juta, > maka batas pinjamannya mencapai Rp75 juta. Begitu lho, bu menteri… > Oya, sekadar mengingatkan Menkeu, dalam sistem pembayaran kartu kredit > dikenal istilah interest free period, atau periode bebas bunga. Maksudnya, > nasabah akan dibebaskan dari bunga jika melakukan pembayaran penuh sebelum > tanggal jatuh tempo pada tiap bulan. > Sebaliknya, bila nasbah terlambat melakukan pembayaran melewati tanggal > jatuh tempo, maka akan dikenai bunga harian terhadap selisih hari pembukuan > dan tagihan untuk setiap aktivitas. Misalnya, bu Menteri belanja dengan > berutang Rp 1,5 juta. Sayangnya, karena kesibukan luar biasa mengurus > keuangan negara, dia tidak sempat membayar tagihan sebelum jatuh tempo. > Katakanlah, telat empat hari. Karena itu, Ani dikenai bunga 36% x 4 hari x > Rp1.500.000 : 365 hari = atau Rp5.916. Jadi, dia harus membayar > Rp1.505.916 saat melunasi pembayaran pada empat hari setelah jatuh tempo. > *Siapa yang gratisan?* > Tapi, sudahlah. Mana Ani paham dengan tetek-bengek kartu kredit semacam > itu. Bukannya dia tidak punya kartu kredit. Saya yakin pasti punya. Tapi > untuk apa kartu kredit untuk seorang menteri? Lha wong semua pengeluarannya > dibiayai negara. Terbang dengan pesawat *first class *dibayar negara. > Menginap di kamar *presidential suite* yang di Jakarta saja bertarif > US$5.000-US$13.000 atau sekitar Rp65 juta hingga Rp170 juta/malam, juga > dibayar negara. Padahal Menteri yang satu ini rajin melawat ke Eropa, > Amerika, dan negara-negara maju lain yang pasti harga hotelnya jauh lebih > mahal lagi. > Rumah tinggal, gratis karena milik negara. Termasuk biaya bulanan untuk > listrik, telepon, kebutuhan dapur dan lainnya semuanya gratis tis tis. > Mobil yang bagus dan mewah juga dibayar negara. BBM, parkir, tol, bahkan > supir pun yang bayar negara. Kalau sakit, berobat atau dirawat, juga > dibayari negara. Dengan nyaris semua pengeluaran menteri dibayar oleh > negara, kartu kredit memang tidak diperlukan lagi. Kalau pun digunakan, > lagi-lagi pasti yang melunasi tagihannya adalah negara. > Jadi, keliru besar saat Ani menuding rakyat Indonesia maunya gratisan > karena APBN terus mensubsidi. Jangan lupa, rakyat tetap membayar listrik, > membeli gas untuk memasak, membayar biaya kesehatan, dan lainnya. Jadi, > ucapan Ani yang menuduh rakyat maunya serba gratisan bukan saja ngawur, > tapi juga sangat menyakiti hati. Jauh lebih sakit daripada ada maling > berteriak maling… > Sejatinya, perkara subsidi tidak semata-mata soal angka-angka di APBN. Ia > adalah wujud keberpihakan negara kepada rakyatnya. Bukankah para pendiri > bangsa ketika memerdekakan Indonesia dan membentuk suatu pemerintahan untuk > melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan > untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa? Tujuan > mulia inilah yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. > Lalu, bagaimana kita harus menilai seorang Menkeu yang sibuk memangkas > berbagai anggaran, khususnya belanja sosial? Menkeu seperti apakah yang > dengan kalap memalaki rakyatnya dengan berbagai pajak? Begitu kalapnya dia, > hingga perlu menggandeng Polri untuk mendatangi rumah-rumah rakyatnya yang > menunggak pajak kendaraan bermotor, bermaksud menurunkan pendapatan tidak > kena pajak (PTKP) menjadi senilai upah minimum provinsi (UMP), dan nyaris > mengenakan PPN untuk gula tebu rakyat? > Menkeu seperti apakah yang bernafsu mengintip Rp200 juta simpanan > rakyatnya untuk diuber pajaknya? Menkeu bagaimanakah pula yang mengutamakan > membayar utang dan tetap tidak mengurangi anggaran pembayaran utang, walau > hanya serupiah pun? Bendahara Negara seperti apa yang terus menambah utang > baru sehingga jumlahnya jadi amat menakutkan dengan dalih sumber daya alam > (SDA) Indonesia berlimpah ruah? Tidakkah dia tahu, bahwa SDA kita saat ini > mayoritas sudah dikuasai asing? > Pada akhirnya, kita bertanya, kepada siapakah sesungguhnya pengabdian sang > Menkeu diberikan? > *Menyenangkan asing* > Puja-puji dan seabrek penghargaan yang diperolehnya dari dunia > internasional, tidak lebih dari ‘balas jasa’ atas kemurahan hatinya > mengguyur para *bond holder* dan kreditor dengan keuntungan supergede. > Kumpulan investor inilah yang dalam mazhab neolib sering disebut sebagai > “pasar”. Jadi, kalau mereka berkata Sri adalah Menkeu yang disukai pasar, > artinya Menkeu kita disenangi investor alias para pemegang obligasi dan > kreditor. > Penghargaan Menkeu Terbaik Asia diberikan harian ekonomi Emerging > Markets pada 2008. Majalah Euromoneybahkan mengganjar SMI sebagai Menkeu > Terbaik Dunia. Setiap tahun Emerging Markets memang selalu memberi > penghargaan bertepatan dengan sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Responden > yang menjadi sumber penilaiannya adalah para bankir, analis, dan investor. > Menurut Emerging Markets, salah satu alasan utama Sri dipilih sebagai > Menteri Keuangan Terbaik di Asia karena dia merupakan figur utama yang > mendorong reputasi Indonesia sebagai outstanding borrower of the year untuk > kawasan Asia. Tuh, kaaan… > Dilihat dari nara sumber yang jadi responden dan kriteria penilaian yang > ditetapkan, Sri Mulyani menyandang Menkeu Terbaik Asia/Dunia karena bisa > “menyenangkan” pasar. Bukan karena pertimbangan bagi perbaikan dan kemajuan > ekonomi Indonesia. > Pujian dan penghargaan pasar tidak jatuh kepada Menkeu yang sukses membawa > ekonomi negaranya terbang ke langit. China, misalnya, hanya dalam tempo 20 > tahun telah menjadi raksasa ekonomi terdahsyat dengan jumlah cadangan > devisa mencapai USD3,2 triliun. Tapi, tidak seorang pun Menkeu China yang > meraih “anugrah” sebagai Menkeu terbaik Asia, apalagi dunia. > Begitu juga dengan para Menkeu yang berhasil membawa rakyat mereka menjadi > sejahtera. Jepang, Korsel, atau Malaysia, misalnya. Bahkan, jangan pernah > berharap penghargaan serupa akan jatuh kepada Menkeu Brasil, Venezuela atau > Bolivia yang garang terhadap kepentingan kapitalisme global namun sukses > mendongkrak kesejahteraan rakyatnya. Padahal, Brazil mampu mengerek > perekonomiannya hanya dalam tempo delapan tahun! > Menyederhakanan utang negara sama dengan kartu kredit, sekali lagi menjadi > bukti bahwa Ani memang hanya gemerlap media. Faktanya, kemampuan Ani dalam > mengenali dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, nyaris nihil. > Terlebih lagi, berbagai persoalan keuangan negara itu justru merupakan buah > dari konsep dan resep neolib yang secara ugal-ugalan diterapkannya di sini. > Dua kali menjadi Menkeu, apa prestasi Sri Mulyani bagi perekonomian negeri > ini? Adakah kebijakannya yang berfungsi mendorong pertumbuhan, membuka > lapangan kerja, mendongkrak daya beli/konsumsi, menurunkan angka > kemiskinan, mendorong investasi dan pada akhirnya membaiknya kesejahteraan > rakyat? Ada? > Yang ada justru sebaliknya. Dia mendisain APBN yang sarat dengan aroma > neolib. Pajak terus digenjot, subsidi dipangkas hingga titik nol, utang > baru yang lebih besar terus dibuat dan dialokasikan untuk membayar utang > lama. Di negeri ini, kemiskinan terjadi bukan semata-mata karena rakyat > malas, tapi lebih karena kebijiakan yang memiskinkan. > Ani menyamakan utang negara dengan kartu kredit. Ini juga yang > menjelaskan, Sri Mulyani Menkeu, Indonesia menjadi seperti karyawan dengan > kartu kredit. Negara ngos-ngosan. Negara sempoyongan… (***) > *Jakarta*, 14 Agustus 2017 > *Edy Mulyadi*, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies > (CEDeS) > > >
