REFLEKSI : Dialam suatu masyarakat yang masih kental  diwarnai oleh budaya KKN, 
dan yang didominasi oleh kekuatan Oligarki Ekonomi,seperti keadaan di Indonesia 
seperti sekarang ini, maka setiap ucapan dari para birokrat pendukung rezim 
Neolibearal Jokowi, selalau didasarkan pada upaya untuk tetap melanggengkan 
kekuasaan neoliberal, yang sangat menggantungkan kehidupannya pada pemompaan 
(utang luar negeri), yang dilakukan oleh kaum kapitalisme yang sudah 
menggelobal yaitu kaum Neoliberal. Dalam konteks ini omongan Luhut hanya 
berkapasitet untuk menyenang-nyenangkan Jokowi, dan untuk membodoh-bodoho 
rayat. Jadsi jangan dilebih-lebihkan.

Roeslan.

 

Von: [email protected] [mailto:[email protected]] 
Gesendet: Montag, 21. August 2017 13:09
An: Yahoo! Inc.; Jaringan Kerja Indonesia; Yahoo! Inc.; DISKUSI FORUM HLD; 
Gelora 45; Yahoo! Inc.; LISI; Ib Gerpindo
Cc: Md Kartaprawira
Betreff: [nasional-list] Fw: Luhut ungkap keengganan putra Presiden Jokowi 
terlibat proyek pemerintah

 

  


Luhut ungkap keengganan putra Presiden Jokowi terlibat proyek pemerintah


Senin, 21 Agustus 2017 15:46 WIB | 913 Views

Pewarta: Yashinta Difa

 Luhut ungkap keengganan putra Presiden Jokowi terlibat proyek pemerintah 
<http://img.antaranews.com/new/2017/04/ori/20170406antarafoto-sosialisasi-kebijakan-kelautan-indonesia-050417-maritim-2.jpg>
 

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (ANTARA FOTO/Indrianto Eko 
Suwarso)

...kita mau cari manusia seperti apa lagi? Presiden kita ini sudah berani, 
tegas, dan mau mendengar terhadap berbagai masukan 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar 
Pandjaitan mengungkap keengganan putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), 
Gibran Rakabuming Raka, untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.

Pada Ramadan lalu, Luhut yang hadir dalam acara buka puasa dengan Presiden, 
mengaku sempat bertemu Gibran dan menawarinya membantu suplai makanan katering 
untuk proyek-proyek penambangan dan pengolahan minyak lepas pantai.

"Oh tidak makasih om, saya tidak mau berbisnis dengan pemerintah," ujar Luhut 
menirukan ucapan Gibran saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Diaspora 
Indonesia ke-4 (IDN-4 Global Summit) di Jakarta, Senin.

Alih-alih tertarik dengan tawaran Luhut, Gibran justru menceritakan bisnis 
kulinernya yang semakin berkembang, termasuk Martabak Kota Barat (Markobar) 
yang telah memiliki 21 gerai di 13 kota besar Tanah Air.

Bahkan Presiden Jokowi menceritakan bahwa Gibran sudah menolak tawaran-tawaran 
katering untuk acara pemerintah sejak dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota 
Solo.

Pengakuan tersebut, menurut Luhut, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan 
keluarganya terbiasa hidup jujur, bersih, dan sederhana.

Saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM selama dua bulan, Luhut juga 
mengatakan tidak melihat sedikit pun keterlibatan Presiden Jokowi ataupun 
keluarganya dalam proyek-proyek energi dan sumber daya mineral.

"Jadi kita mau cari manusia seperti apa lagi? Presiden kita ini sudah berani, 
tegas, dan mau mendengar terhadap berbagai masukan. Dia juga berani memutuskan 
sesuatu dan bertanggungjawab atas keputusannya," ujar Menko Luhut.

Prinsip transparansi, profesionalitas, dan kerja keras itulah yang menurut 
Luhut membawa perubahan bagi Indonesia semenjak pemerintahan Jokowi.

Bukan hanya pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Tanah Air dan 
pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga lebih dari lima persen, tetapi 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin bertambah.

"Negeri ini kaya, dengan mekanisme pemerintahan yang semakin baik dan aset luar 
biasa termasuk dari diaspora Indonesia, saya yakin sinergi ini akan membantu 
Indonesia berkembang lebih baik lagi," tutur Luhut.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

 



Kirim email ke