Ia pun yakin pemerintah juga akan mendukung aksi ini sebab menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat 18, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. “Yang penting, bagaimana pemilik hak ulayat ini punya bagian secara legal. Saat ini baru satu persen dari pendapatan Freeport (yang diterima masyarakat adat) dari CSR. Namun itu merusak citra adat. Adat tidak bisa dihargai dengan CSR,” ungkap Odizeus ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/9). https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904154339-85-239343/masyarakat-adat-tak-mau-cuma-kecipratan-csr-freeport/ . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904154339-85-239343/masyarakat-adat-tak-mau-cuma-kecipratan-csr-freeport/.. Masyarakat Adat Tak Mau Cuma Kecipratan CSR Freeport https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904154339-85-239343/masyarakat-adat-tak-mau-cuma-kecipratan-csr-freeport/ Galih Gumelar , CNN Indonesia Senin, 04/09/2017 15:45 WIB
Masyarakat adat Suku Amungme yang bermukim di dekat lahan tambang kelolaan menilai CSR bukan imbal hasil yang elok bagi masyarakat sekitar, yang sedianya memiliki hak atas tanah ulayat di Tambang Grasberg. (REUTERS/Muhammad Yamin) Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat adat Suku Amungme yang bermukim di dekat lahan tambang kelolaan PT Freeport Indonesia meminta perusahaan asal Amerika Serikat tersebut untuk mengganti dana tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) ke dalam bentuk bagi hasil yang nilainya lebih besar. Pasalnya, CSR tidak dipandang sebagai imbal hasil yang elok bagi masyarakat sekitar, yang sedianya memiliki hak atas tanah ulayat di Tambang Grasberg. Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme Odizeus Benal menuturkan, masyarakat adat ingin Freeport membagi kepemilikan sahamnya atau menerapkan sistem bagi hasil pendapatan perusahaan. Menurutnya, langkah ini diharapkan memiliki dampak yang besar dibanding sekedar mendapatkan dana CSR. Ia pun yakin pemerintah juga akan mendukung aksi ini sebab menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat 18, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. “Yang penting, bagaimana pemilik hak ulayat ini punya bagian secara legal. Saat ini baru satu persen dari pendapatan Freeport (yang diterima masyarakat adat) dari CSR. Namun itu merusak citra adat. Adat tidak bisa dihargai dengan CSR,” ungkap Odizeus ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/9). Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan CSR Freeport. Pasalnya, masyarakat adat sekitar hanya mengetahui jumlah dana yang diberikan tanpa tahu apakah dana yang diberikan benar-benar sebesar satu persen dari pendapatan perusahaan. Adapun menurutnya, setiap tahunnya masyarakat adat mendapatkan dana sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. “Kami sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM, dan ia setuju bahwa pengelolaan dana CSR itu harus lebih accountable,” ujarnya. Untuk itu, ia bilang Menteri ESDM sudah menjamin bahwa akan ada pertemuan dengan masyarakat adat dan Freeport terkait pemberian hak yang layak selaku pemegang tanah ulayat. Jika nanti masyarakat adat mendapat bagian saham, ia berharap prosesnya bisa cepat karena Freeport sendiri sudah sepakat melakukan divestasi 51 persen kepada pemerintah Indonesia. Sementara itu, jika nanti imbal hasilnya berupa bagi hasil penerimaan, ia berharap angkanya bisa terbilang pantas. “Namun, berapa angka yang pantas ini mungkin perlu perundingan. Tapi, pada dasarnya, Menteri ESDM sepakat untuk memfasilitasi perundingan ini. Kami yakin karena pemerintah kini punya bargaining power yang lebih baik,” katanya. Lihat juga:Pemerintah Rampungkan Skema Divestasi Freeport Minggu Ini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170830155348-85-238404/pemerintah-rampungkan-skema-divestasi-freeport-minggu-ini/ Sebelumnya, Freeport sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dengan periodisasi dan harga divestasi yang ditentukan kemudian. Ini merupakan bagian dari poin kesepakatan Freeport selain kesepakatan pembangunan smelter, perpanjangan operasi sepanjang 2x10 tahun, dan peraturan fiskal yang jelas bagi operasional Freeport. (agi)
