Selain tidak jelas bagian utk masyarakat adat yg merupakan pemilik tanah juga tidak jelas saham utk masyarakat adat itu gratis atau beli, melihat perjanjian-nya pihak Indonesia membeli dengan harga pasar wajar kelihatannya masyarakat ada itu juga harus beli. Lucu yang nggak lucu!
--- Bagian untuk masyarakat bisa berbentuk saham atau bentuk lainnya, misalnya bagi hasil dari laba Freeport. Masyarakat adat punya hak karena tanah tempat Freeport menambang adalah milik mereka. Hak ulayat Suku Amungme dan Kamoro harus diakui juga oleh negara. Terkait hal ini, Jonan menyebutkan, dari 51% divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10% akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika, dan masyarakat adat. Para tokoh adat diminta menyampaikan permintaan resmi melalui surat atau forum resmi, Jonan berjanji akan memfasilitasi. Namun tidak dijelaskan apakah saham ini gratis atau tetap harus dibeli. ... Senin 04 Sep 2017, 17:42 WIB Jonan: 5-10% Saham Freeport Buat Pemda dan Masyarakat Adat Papua https://finance.detik.com/energi/3628117/jonan-5-10-saham-freeport-buat-pemda-dan-masyarakat-adat-papua Michael Agustinus - detikFinance Foto: Michael Agustinus Jakarta - Perwakilan masyarakat adat Papua dari suku Amungme dan Kamoro siang ini datang ke Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam dari pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB itu, perwakilan masyarakat adat Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berhasil 'menundukkan' PT Freeport Indonesia, sehingga perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu mau menjual 51% sahamnya pada pihak nasional Indonesia. Masyarakat adat Papua juga menyampaikan keinginannya agar dilibatkan dalam negosiasi soal divestasi saham Freeport, harus ada bagian untuk masyarakat adat. Hal ini akan ditentukan dalam perundingan. Bagian untuk masyarakat bisa berbentuk saham atau bentuk lainnya, misalnya bagi hasil dari laba Freeport. Masyarakat adat punya hak karena tanah tempat Freeport menambang adalah milik mereka. Hak ulayat Suku Amungme dan Kamoro harus diakui juga oleh negara. Terkait hal ini, Jonan menyebutkan, dari 51% divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10% akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika, dan masyarakat adat. Para tokoh adat diminta menyampaikan permintaan resmi melalui surat atau forum resmi, Jonan berjanji akan memfasilitasi. Namun tidak dijelaskan apakah saham ini gratis atau tetap harus dibeli. "Untuk masyarakat adat memang harus ada perhatian. Saran saya, Bapak (perwakilan masyarakat adat) menulis surat atau bicara di dalam forum, nanti kami fasilitasi semua. Mungkin 5-10% itu sebagian untuk masyarakat adat. Itu kalau menurut saya, nanti saya juga bicara," kata Jonan dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2017). Jonan menambahkan, divestasi saham Freeport masih perlu pembahasan lebih lanjut. Mekanisme divestasi, jangka waktu, harga saham, dan sebagainya belum ditentukan. Persoalan teknis harus dibicarakan dengan Freeport maupun internal pemerintah. Perundingan soal divestasi saham selanjutnya akan dipimpin oleh Menteri BUMN, bukan lagi Jonan yang memimpin. "Untuk 51% saham itu kapan untuk diambil alih, terus harganya berapa, siapa dapat apa, nanti kita akan fasilitasi tetapi yang memimpin setelah ini Menteri BUMN," tutur Jonan. Seperti diketahui, Pemerintah dan Freeport pada 29 Agustus 2017 mengumumkan 3 kesepakatan penting, yaitu divestasi 51% saham Freeport ke pihak nasional Indonesia, pembangunan smelter dalam 5 tahun, serta penerimaan pajak dan royalti yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia. Kesepakatan diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson. Selanjutnya, pemerintah dan Freeport akan membahas detail dan hal-hal teknis terkait kesepakatan tersebut. (mca/wdl)
