Inilah Ekonomi, Bodoh
http://www.harianterbit.com/m/citizen/read/2017/09/08/86575/58/27/Inilah-Ekonomi-BodohJumat,
08 September 2017 10:22 WIB
Investor akan datang ke negeri kita bila kondisi ekonomi Indonesia sudah
mereka pandang menguntungkan. Seribu kali lagi pun para pejabat berpidato
mengundang investor setiap ke luar negeri, mereka tetap akan berpikir
berkali-kali untuk datang ke Indonesia. Belasan kali lagi pun pemerintah
keluarkan kebijakan yang mempermudah investasi, deregulasi dan seterusnya,
mereka masih akan tetap ragu untuk berinvestasi.
Bukan karena masalah politik dan keamanan para investor ragu untuk datang.
Presiden Jokowi telah berhasil dengan baik melalui fase sebelas bulan krisis
politik yang diciptakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Publik menjadi
saksi kepiawaian Jokowi menenangkan massa besar Islam dan melumpuhkan satu
persatu lawan-lawan politiknya dengan efektif. Situasi politik dan keamanan
relatif baik. Tetapi masalahnya adalah pada ekonomi.
Kami setuju pada pandangan ekonom Faisal Basri (termuat dalam web pribadinya:
https://faisalbasri.com/2017/09/05/pembantu-terdekat-harus-selalu-ingatkan-presiden/
), tentang hal yang menurut kami adalah salah satu kesalahan dalam pengelolaan
ekonomi. Yaitu saat pemerintah menginginkan suku bunga perbankan turun demi
memacu kredit investasi, tapi pada saat yang sama pemerintah juga terus aktif
mencari utang lewat pasar dan memasang suku bunga yang tinggi pula.
Sesuai undang-undang, Bank Indonesia bersifat independen, bekerja sesuai dengan
mekanisme pasar. Sehingga sulit diintervensi oleh pemerintah termasuk
memintanya untuk menurunkan suku bunga acuan. Karena faktanya pemerintah
melalui Kementerian Keuangan terus masuk ke pasar menerbitkan surat utang
dengan suku bunga tinggi.
Kesalahan lainnya ada pada pemasangan suku bunga tinggi, yang menyebabkan imbal
hasil surat utang Indonesia selalu menjadi yang tertinggi di Asia Pasifik.
Kebijakan ini memang sangat menguntungkan bagi para bondholder, tapi merugikan
negara di masa depan –karena harus bayar bunga utang lebih tinggi dibanding
negara peer.
Kebijakan yang hanya menguntungkan bondholder ini tidak hanya terjadi di
setahun terakhir pemerintahan Jokowi, tetapi juga pada separuh masa
pemerintahan SBY. Pelakunya adalah Menteri Keuangan Terbaik se Asia: Sri
Mulyani.
Kebijakan yang agresif mencari utang di pasar tapi dengan royal memasang suku
bunga tinggi, ini mungkin yang menjelaskan kenapa ke depannya kita semakin
“sesak” dengan pertumbuhan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang (debt
service).
Contohnya, tahun 2018 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 646 triliun hanya
untuk membayar cicilan dan pokok utang, tumbuh 20% dari tahun 2017. Sementara
pembiayaan infrastruktur direncanakan di tahun 2018 adalah sebesar Rp 409
triliun, hanya tumbuh 5,5% dari anggaran perubahan tahun 2017.
Kemudian, dibandingkan dengan total RAPBN 2018 sebesar Rp 2.204 triliun, maka
alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang adalah yang terbesar di APBN,
mencapai 29,3%. Lebih besar dari anggaran pendidikan yang selalu 20% APBN, dan
apalagi anggaran infrastruktur yang hanya 18,5% dari APBN.
Sementara rasio utang terhadap ekspor kita tahun 2017 berada di level 173%.
Rasio utang terhadap ekspor menjelaskan kemampuan bayar utang yang
berkelanjutan. Ekonom Lana Soelistianingsih menjelaskan, bahwa batas aman rasio
ini adalah di bawah 125%. Indonesia sudah jauh melewatinya.
Fenomena porsi terbesar anggaran digunakan untuk membiayai utang, pertumbuhan
pembayaran utang lebih tinggi lebih tinggi dari pembiayaan infrastruktur
(investasi), rasio utang terhadap ekspor yang sangat tinggi, semuanya
mengindikasikan terjadinya debt overhang dalam ekonomi Indonesia.
Dalam paper yang berjudul The Macroeconomics of Debt Overhang (sumber:
https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2009/arc/pdf/Philippon.pdf),
disebutkan bahwa debt overhang dapat menyebabkan penurunan investasi. Ini cocok
dengan hasil suvey Biro Pusat Statistik (BPS) beberapa hari yang lalu, bahwa
telah terjadi deflasi sebesar 0,07%. Memang ada pejabat yang memuji terjadinya
deflasi, tapi jangan salah: deflasi juga dapat menyebabkan menurunnya investasi
di sektor riil dan bursa saham.
Bila perekonomian yang riil tidak bergerak, sementara surat utang lebih
menguntungkan (karena yield yang tinggi), investor akan lebih memilih masuk ke
surat utang daripada ke sektor riil. Sektor riil pun akan semakin lesu yang
mengakibatkan kemiskinan bertambah.
Jadi kemiskinan bukan bertambah karena BPS tidak koordinasi dengan Kementerian
Koordinator Perekonomian. Dengan mendapat beras miskin, orang tidak akan
terangkat dari kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja lah yang mampu angkat
rakyat dari kemiskinan. Namun karena tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
hanya 5%, biasa-biasa saja untuk ukuran Indonesia, lapangan kerja yang tercipta
belum mampu mengurangi kemiskinan.
Ada senior yang bilang, jangan-jangan bila ekonomi Indonesia dibiarkan berjalan
auto pilot, tidak diganggu oleh para pengambil kebijakan, malah mungkin dapat
tumbuh lebih tinggi daripada sekarang. Inilah ekonomi, bodoh! ***
Oleh: Gede Sandra, pengamat ekonomi
