Perlukah ada film G30S/PKI versi kekinian dan milenial?

  
|  
|   
|   
|   |    |

   |

  |
|  
|    |  
Perlukah ada film G30S/PKI versi kekinian dan milenial?
 Saat menanggapi rencana nonton bareng film Pengkhiatan G30S/PKI yang 
'diperintahkan' Panglima TNI Jender...  |   |

  |

  |

 
Isyana ArthariniWartawan BBC Indonesia   
   - 19 September 2017
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGESImage captionTNI berencana mengadakan 
acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai upaya untuk 
mengingatkan lagi akan sejarah.Saat menanggapi rencana nonton bareng film 
Pengkhiatan G30S/PKI yang 'diperintahkan' oleh Panglima TNI Jenderal Gatot 
Nurmantyo, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkannya dan malah menyebut soal 
perlunya versi baru dari film tersebut yang lebih 'kekinian'. Akan seperti apa 
bentuknya?"Untuk anak-anak milenial, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film 
yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar 
mereka tahu juga mengenai PKI," kata Jokowi pada wartawan, Senin (18/09)."Ya 
akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru. Agar lebih kekinian, bisa 
masuk ke generasi-generasi milenial," ujarnya.Panglima TNI Jenderal Gatot 
Nurmantyo mengatakan bahwa acara nonton bareng itu adalah perintahnya."Saya 
nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin 
menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, 
masih banyak yang tidak tahu," tegas Jendera Gatot.   
   - Tagar #DaruratDemokrasi, #DaruratPKI, dan 'pembentukan opini massa'
   - Nobar film G30S/PKI oleh TNI 'mundur ke era Orde Baru', kata aktivis HAM
Film Gerakan 30 September yang dibuat atas inisiatif pemerintah Orde Baru itu 
telah dihentikan penayangan wajibnya di televisi nasional sejak Orde Baru 
berakhir pada 1998 karena dinilai hanya memuat cerita versi Orde Baru.Namun, 
juru bicara TNI, Mayjen Wuryanto, meyakini cerita dalam film itu berdasarkan 
fakta dan memastikan akan ditayangkan serentak di seluruh kantor dan markas TNI 
pada 30 September mendatang."Pembuatan (film) itu kan tentunya melibatkan pakar 
sejarah, pelaku sejarah dan semuanya yang berkaitan dengan peristiwa itu. Tidak 
mungkin pembuatan film itu ujug-ujug (tiba-tiba)," kata Wuryanto pada BBC 
Indonesia.Sejarawan Bonnie Triyana, yang juga adalah Pemimpin Redaksi Majalah 
Historia, menilai bahwa asumsi Jenderal Gatot bahwa anak-anak muda tidak tahu 
sejarah dinilai tidak tepat."Orang film itu di YouTube ada kok dan bisa mencari 
sendiri. Anak-anak zaman sekarang kalau untuk melihat film itu, versinya 
bagaimana, untuk melihat kritik-kritik terhadap film itu juga tinggal mencari 
di Google," kata Bonnie.Jika memang akan ada versi baru film Pengkhianatan 
G30S/PKI, maka Bonnie mempertanyakan tujuannya.Pasalnya, film asli yang 
disutradarai Arifin C. Noer itu bertujuan "untuk membangkitkan trauma massal, 
mengawetkan stigma terhadap PKI dan melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto 
saat itu".Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGESImage captionSejarahwan 
Bonnie Triyana berpendapat Pengkhiatan G30S/PKI mencampurkan hal yang merupakan 
fakta dengan bumbu fiksi.Ketika Presiden Jokowi mengusulkan versi kekinian film 
tersebut, Bonnie mengatakan, "kalau (tujuannya) cuma untuk mengawetkan stigma 
komunisme, ngapain bikin lagi menghabiskan uang negara, pakai saja yang sudah 
ada".Masalahnya, film Pengkhianatan G30S/PKI berhenti hanya sampai peristiwa 
pembunuhan para jenderal TNI.Sedangkan jika tujuan film 'versi kekinian' yang 
diusulkan Presiden Jokowi tersebut adalah melakukan revisi, maka menurut 
Bonnie, film itu nantinya harus menampilkan juga "peristiwa pembunuhan massal 
dan persekusi yang terjadi" setelah tewasnya para jenderal.
Antara fakta dan fiksi
Bonnie juga membeberkan hal yang merupakan fakta dan merupakan bumbu fiksi 
dalam film tersebut.Faktanya, benar bahwa para jenderal diculik oleh satu 
batalyon Cakra Birawa, dibawa ke Lubang Buaya, dan dibunuh, dan ada segelintir 
pemimpin PKI yang terlibat dalam peristiwa tersebut berdasarkan buku John 
Roosa, Dalih Pembunuhan Massal.Lompati Twitter pesan oleh @Hanungbramantyo
Film G30S/PKI dibuat sutradara Arifin C Noor. Serius bgt bikinya dan estetik. 
Soal akurat ato tidak itu urusan lain. Namanya juga film 😬— hanung bramantyo 
(@Hanungbramantyo) 17 September 2017
Hentikan Twitter pesan oleh @HanungbramantyoLompati Twitter pesan 2 oleh 
@Hanungbramantyo
21. Kalo ada yg terganggu dg Subyektifitas di Film G30S ya silakan bikin versi 
lain. Itulah Demokrasi. (Eh?Kita msh demokrasi gak sih?😁— hanung bramantyo 
(@Hanungbramantyo) 17 September 2017
Hentikan Twitter pesan 2 oleh @HanungbramantyoNamun bagian-bagian yang 
menyatakan bahwa ada mata jenderal yang dicungkil, yang wajahnya disayat, dan 
Gerwani yang menari-nari, merupakan fiksi, kata Bonnie."Kenyataannya, setelah 1 
Oktober 1965, ada ribuan orang ditangkapi, dibuang, dipenjara tanpa diadili, 
dan dibunuh. Kemudian ada persekusi, perampasan hak milik warga, itu juga 
fakta, dan di situ negara terlibat. Itu kan rangkaian. Kita melihat sejarah 
tidak bisa satu penggal peristiwa saja," ujar Bonnie.Sementara itu, pembuat 
film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta, Rahung Nasution, yang pemutarannya 
kerap dilarang karena dituduh menyebarkan komunisme mengatakan sulit untuk 
membayangkan akan seperti apa film Pengkhianatan G30S/PKI versi milenial yang 
disebut Presiden Jokowi.   
   - Merekam sejarah yang mulai terkikis dari Pulau Buru
   - Korban 1965: 'Saya bertemu algojo yang menembak mati ayah saya'
"Para korban ini saja mau duduk, ngobrol saja nggak boleh, seperti peristiwa 
(pengepungan) di LBH kemarin, terus kita ngomong film, itu terlalu jauh 
lompatannya. Ada ruang nggak untuk saling berbicara lebih dulu soal peristiwa 
itu? Kalau misalnya tidak ada ruang untuk saling berbicara soal peristiwa itu, 
ya berarti filmnya nanti versi rezim saja kan?" ujar Rahung.Pulau Buru Tanah 
Air Beta menampilkan kisah dua tahanan politik yang pernah dibuang ke sana, 
yaitu Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono, yang kembali ke pulau tempat 
masa-masa tergelap kehidupan mereka.Hersri kembali ke sana bersama anak 
perempuan dan istrinya untuk menunjukkan tempat-tempat saat dia berdiam selama 
sembilan tahun, sejak 1969 sampai 1978.Namun pemutaran film tersebut pernah 
beberapa kali dilarang, salah satunya saat pertama akan ditampilkan di Goethe 
Institut pada Maret 2016 lalu, tapi kemudian acara bisa berpindah ke gedung 
Komnas HAM.Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionBeberapa pengguna media 
sosial melihat perlunya menonton film dokumenter karya Joshua Oppenheimer untuk 
'mengimbangi' film Pengkhianatan G30S/PKI.Beberapa pengguna media sosial 
menyatakan bahwa film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, yaitu Jagal (The Act 
of Killing) dan Senyap (The Look of Silence) seolah sudah bisa 'menggantikan' 
fungsi film Pengkhianatan G30S/PKI untuk mengenalkan sejarah pada generasi 
milenial. Tapi benarkah begitu?Bonnie tidak menjawab langsung. Menurutnya, dua 
film itu menggambarkan apa yang terjadi setelah 1 Oktober 1965 dan dampak dari 
'saling membunuh' di masyarakat yang terjadi di masa itu. Dan penggambaran 
itulah yang tak ada dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.Sementara bagi Rahung, 
filmnya, dan film-film lain yang membahas soal 1965 adalah upaya untuk 
menawarkan narasi lain dari peristiwa tersebut yang selama ini tak pernah 
mendapat tempat."Banyak narasi di sana, tidak hanya satu pihak seperti yang 
dikatakan Orde Baru, siapapun punya narasi. Ini juga bukan mengungkap kebenaran 
atau meluruskan sejarah. Itu kan wilayah para sejarawan,"Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia sudah mengatakan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tidak patut 
ditonton anak-anak karena adegan sadis penuh kekerasan, terutama saat 
penculikan para jenderal.Setara Institute, lewat pernyataannya, mengatakan 
bahwa sudah saatnya ada film baru mengenai peristiwa 1965."Film yang diharapkan 
akurasi sejarahnya lebih objektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju 
pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog 
mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sekuel yang berakibat tragis 
bagi sebagian orang Indonesia yang tidak terlibat dan menjadi korban. Dengan 
demikian film baru itu mampu menjadi refleksi bagi generasi milenial, bukan 
sekedar menyajikan kekerasan dan kebencian," ujar Wakil Ketua Setara Institute, 
Bonar Tigor Naipospos dalam pernyataan tersebut.

Kirim email ke