*Masih ”lumayan” pelanggaran HAM Spanyol terhadap Catalonia bila dibandingkan dengan rezim neo-Mojopahit. Kalau rezim neo-Mojopahit tanpa ragu-ragu dikirim tentara dan polisi untuk menangkap dan malah membunuh para demonstran yang menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi daerahnya.*
*Lihat ini video :https://www.youtube.com/watch?v=8eYZF3JIdHA <https://www.youtube.com/watch?v=8eYZF3JIdHA>* http://sp.beritasatu.com/home/larang-referendum-catalonia-spanyol-dianggap-langgar-ham/120645 *Larang Referendum Catalonia, Spanyol Dianggap Langgar HAM* Jumat, 29 September 2017 | 11:55 [BARCELONA] Pemerintah Spanyol dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan tindakan represif untuk melarang pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalonia yang akan berlangsung Minggu (1/10). Pernyataan itu, disampaikan dua pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), David Kaye dan Alfred de Zayas, Kamis (28/9). Kaye, pelapor khusus mengenai promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan De Zayas, seorang ahli independen dalam mempromosikan tatanan internasional yang demokratis dan adil. Keduanya mengatakan tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Spanyol bukan hanya dengan mengerahkan polisi dalam jumlah banyak, tetapi juga menangkap sejumlah tokoh pejabat Catalonia. Polisi Spanyol telah melakukan penangkapan baru-baru ini terhadap 14 pejabat pemerintah Catalonia, pemblokiran situs referendum dan kemungkinan menimbulkan ketakutan massa untuk menggunakan hak suara dalam rederendum Catalonia. "Terlepas dari keabsahan pelaksanaan referendum, pihak berwenang Spanyol memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak yang penting bagi masyarakat demokratis. Langkah-langkah yang kita saksikan mengkhawatirkan karena mereka tampaknya melanggar hak-hak individu fundamental, memotong informasi publik dan mengintimidasi massa demonstran dengan tindakan represif," kata David Kaye. Menurutnya, tindakan Pemerintah Spanyol mengkhawatirkan dan dapat memicu kerusuhan. "Kami mendesak semua pihak untuk melakukan pengekangan maksimal dan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun untuk memastikan demonstrasi damai dalam beberapa hari mendatang," ujar Alfred de Zayas. Pada Rabu, Menteri luar negeri (Menlu) Catalonia, Raül Romeva, menuduh pemerintah Spanyol melakukan "tindakan brutal". Dia mendesak Uni Eropa menekan Pemerintah Spanyol dan memediasi rencana referendum Catalonia. Presiden Catalonia Carles Puigdemont, mengatakan bahwa Uni Eropa telah diminta untuk memediasi rencana referendum Catalonia dengan Pemerintah Spanyol. Hal senada jyga diserukan Wali Kota Barcelona, Ada Colau. "Pemerintah Spanyol telah menyerbu Catalonia, masalah ini bisa tereskalasi dari masalah internal menjadi konflik Eropa. Karena itu, Eropa tidak boleh pasif dalam perjalanan Catalan," kata Colau.[The Telegrap/BBC/CNN/J-9]
