*Mungkin saja otak separuh penduduk sudah penuh dengan berbagai persoalan kehidupan se-hari yang perlu solusi, dan oleh karena itu tidak sempat dan tidak ada tempat di otak untuk menghafalkan ”IR” jadi mereka anngap tidak perlu, karena sudah ada banyak orang yang tahu dan bisa menyanyikannya dengan suara merdu. hehehehehe*
http://www.suarakarya.id/detail/47128/Ironis-Separuh-Penduduk-Indonesia-Tidak-Hafal-Indonesia-Raya Ironis, Separuh Penduduk Indonesia Tidak Hafal "Indonesia Raya" [image: Ironis, Separuh Penduduk Indonesia Tidak Hafal] Foto: Istimewa Dari 100 orang yang ditanya 18 orang tidak tahu judul lagu kebangsaan, dari 100 orang, 24 orang tidak paham sila Pancasila dan 53 persen penduduk tidak hafal lagu kebangsaan, ini sesuatu yang ironis namun perlu disikapi serius". PADANG (Suara Karya): Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa berdasarkan survei satu lembaga, sekitar 53 persen warga Indonesia atau separuh dari total penduduk tidak hafal lagu kebangsaan "Indonesia Raya". "Dari 100 orang yang ditanya 18 orang tidak tahu judul lagu kebangsaan, dari 100 orang, 24 orang tidak paham sila Pancasila dan 53 persen penduduk tidak hafal lagu kebangsaan, ini sesuatu yang ironis namun perlu disikapi serius," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo di Padang, Sumatera Barat, Selasa malam (26/9). Ia menyampaikan hal itu pada temu ramah dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumbar, Anggota DPRD Provinsi serta perangkat daerah hingga Lurah se-Kota Padang bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, dari survei tersebut sebanyak 61 persen generasi muda tidak peduli dengan kondisi negara. "Ini perlu jadi perhatian bersama para kepala daerah agar memahami kondisi ini dan menumbuhkembangkan nasionalisme melalui ideologi Pancasila," kata dia. Ia menekankan salah satu tanggung jawab kepala daerah adalah menjaga ketenteraman, ketertiban dan memelihara persatuan dan kesatuan di masyarakat. "Hal ini harus dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada di daerah mulai dari forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat dan ormas," kata dia. Di sisi lain ia mengakui karena sistem politik yang belum berjalan dengan baik berdampak pada belum lahirnya pemimpin yang amanah dan memperjuangkan masyarakat. "Persoalan ini juga menyangkut kaderisasi partai yang belum maksimal karena terkendala anggaran serta mahalnya ongkos pilkada menjadikan oknum kepala daerah mendahulukan kepentingan pribadi sehingga melakukan korupsi," katanya seperti dikutip Antara. **
