Ha...ha..ha jadi mau didudukkan semuanya di satu barisan yang sama: sama-sama
salah , sama-sama berlumuran darah tangannya para pelaku Genosida dan PKI!! Tak
heran keluar lagi belangnya Chan!!!Agus Wijoyo mengalihkan perhatian dari
genosida 1965-66 ke peristiwa Madiun!!! Itulah memang cara ORBA dan
pendukungnya untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan fakta genosida 1965
dengan membawa perhatian ke Peristiwa Madiun. Padahal dalam peristiwa
Madiunpun, PKI juga yang dibantai!! Tapi dari kalangan eks PKI juga ada yang
sudah menyatukan diri dengan kaum reaksioner dengan mengatakan yang terjadi di
Madiun adalah pemberontakan!
On Tuesday, October 3, 2017 4:20 PM, "Roeslan [email protected]
[temu_eropa]" <[email protected]> wrote:
Kutipan : Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan melihat kondisi
perpolitikan dalam masyarakat Indonesia, sekalipun sudah lewat 52 tahun, masih
begitu kerat dan kuatnya DENDAM pada PKI yang dituduh sangvat KEJAM dan BIADAB
itu! Atau lebih tepat dikatakan sebagai letupan dari JIWA KETAKUTAN pada HANTU
PKI yang bangkit dari kubur! Sekalipun sudah lebih 1/2 abad PKI dalam KUBUR,
hidup mereka selalu digentayangi hantu-hantu komunis, hantu-hantu korban
keganasan yang mereka lakukan! Itulah hukum karma dari KEKEJAMAN KEMANUSIAAN
yang mereka lakukan dan sampai sekarang tetap tidak merasa bersalah dan TIDAK
BERTOBAT! Kenyataan demikian inilah yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang
berkuasa dalam usaha mewujudkan KEADILAN bagi korban tragedi 1965, ...
Menghadapi orang-orang, khususnya jenderal-jenderal yang kena SAKIT JIWA selalu
dihantui PKI! Untuk itu, jauh akan lebih baik mengikuti jalan pikiran jenderal
Agus Widjojo daripada jenderal Gatot Novantyo yang masih saja berusaha
mendorong dan membangkitkan rasa DENDAM masyarakat, rasa KEBENCIAN pada PKI
dengan perintah pemutaran kembali Film Penghianatan G30S/PKI itu! Patut
disesalkan justru Presiden Jokowi juga jadi ikut-ikutan nobar dengan penegasan
gebug saja PKI yang bangkit dan tidak ada ruang bagi PKI lagi, ...(kutipan
selesai)
Komentar: Ironionya pemerintah Jokowi bukannya meredam semangat dendam pada PKI
yang dituduh sangat kejam dan biadap, dan dalang tragedi 1965, tanpa disertai
bukuti-bukti yang akurat, seprti apa yang dituduhkan dalam Film Fiction
G30S/PKI karya seniman rezim militer fasis pimpinan jenderal TNI AD suharto.
Tetapi Jokowi malah memberi semangat untuk memantapkan tuduhan tersebut, dengan
mengeluarkan seruan ala Sukarto; Yaitu : gebuk PKI, Jangan sampai sejarah
kekejaman PKI terulang"; ``jangan-beri-ruang-kepada-pki; dan ikut meramaikan 3
kali nonton Film Fiction G30S/PKI, sehingga situasainya semakin tak terkontrol
lagi, karena banyak orang yang terkena penyakit Jiwa, dalam bentuk
psychopathologische Syndrom, yaitu: Schizophrene Psychosen (Paranoide
Symptomatik). Yang tercermin dalam keadaan dimana perasaan mistik bercampur
dengan kekuatan setan. Merasa tuhubnya jadi aneh, mengalami halusinasi histeris
dan kebingungan, melamun dengan kechayalan. Demikianlah dampak dari Film
Fiction G30S/PKI, yang tercermin dalam demo 299, yang menuntut bubarkan PKI,
padahal sudah setengah abad yang lalu PKI sudah dilarang dan dibubarkan. Dalam
masyarakat yang demikian kwalitetnya; Ayo siapa yang masih pecaya bahwa Jokowi
akan membuat film tentang sejarah Tragedi kenanusiaan- genisida 1965-1966, yang
mengungkap sejaca jujur apa yang sebenarnya terjadi dalam Tragedi 1965, dan
siapa yang diuntungkan dalam Trgedi itu???. Yang diuntungkan tak lain dan tak
bukan adalah Jebderal fasis TNI AD Soeharto. Dalam konteks ini mungkin Jokowi
berpendapat lain yang akan di pentaskan dalam Flim yang akan datang. Mari kita
tunggu film-nya.
Roeslan.
Von: [email protected] [mailto:[email protected]]
Gesendet: Dienstag, 3. Oktober 2017 03:59
An: GELORA_In
Betreff: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Putra pahlawan revolusi: Semua
bertanggung jawab dalam tragedi 65
Satu pemikiran yang berani dan baguuus diajukan jenderal Agus Widjojo ini, ...
patut direnungkan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi 1965 itu
tentu saja harus bertanggungjawab sesuai dengan peran yang dilakukan! PKI
(Khususnya Aidit, Lukman dan Nyoto!), TNI, Islam, Soekarno bahkan Soeharto
sendiri, ... Dan oleh karenanya harus ada forum untuk duduk bersama bagi
pihak-pihak yang terlibat itu untuk membicarakan, mendiskusikan memusyawarahkan
apa, bagaimana G30S itu sesungguhnya, menyimpulkan sebaik-baiknya tragedi
berdarah-darah itu sebagai pelajaran pahit perjalanan bangsa ini!
Sebenarnya sudah bagus untuk pertama kali Pemerintah Jokowi, mengajukan
LEMHANNAS April tahun yl. menyelenggarakan Simposium Membedah Tragedi 1965,
hanya saja akhirnya tidak berhasil membuat kesimpulan lebih baik, karena masih
cukup keras pihak penentang yang bukan saja berkeras mempertahankan tuduhan PKI
dalang G30S yg melakukan kekejaman kemanusiaan, bahkan lalu membalik menuduh
simposium ini sebagai usaha PKI bangkit kembali, ...!
Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan melihat kondisi perpolitikan dalam
masyarakat Indonesia, sekalipun sudah lewat 52 tahun, masih begitu kerat dan
kuatnya DENDAM pada PKI yang dituduh sangvat KEJAM dan BIADAB itu! Atau lebih
tepat dikatakan sebagai letupan dari JIWA KETAKUTAN pada HANTU PKI yang bangkit
dari kubur! Sekalipun sudah lebih 1/2 abad PKI dalam KUBUR, hidup mereka selalu
digentayangi hantu-hantu komunis, hantu-hantu korban keganasan yang mereka
lakukan! Itulah hukum karma dari KEKEJAMAN KEMANUSIAAN yang mereka lakukan dan
sampai sekarang tetap tidak merasa bersalah dan TIDAK BERTOBAT! Kenyataan
demikian inilah yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang berkuasa dalam usaha
mewujudkan KEADILAN bagi korban tragedi 1965, ... Menghadapi orang-orang,
khususnya jenderal-jenderal yang kena SAKIT JIWA selalu dihantui PKI! Untuk
itu, jauh akan lebih baik mengikuti jalan pikiran jenderal Agus Widjojo
daripada jenderal Gatot Novantyo yang masih saja berusaha mendorong dan
membangkitkan rasa DENDAM masyarakat, rasa KEBENCIAN pada PKI dengan perintah
pemutaran kembali Film Penghianatan G30S/PKI itu! Patut disesalkan justru
Presiden Jokowi juga jadi ikut-ikutan nobar dengan penegasan gebug saja PKI
yang bangkit dan tidak ada ruang bagi PKI lagi, ...
Salam,
ChanCT
From: Julius Gunawan [email protected] [GELORA45]
Sent: Tuesday, October 3, 2017 7:50 AM
Putra pahlawan revolusi: Semua bertanggung jawab dalam tragedi 65
Senin, 2 Oktober 2017 07:00
Reporter : <https://www.merdeka.com/reporter/anisyah-al-faqir/> Anisyah Al
Faqir, <https://www.merdeka.com/reporter/ramadhian-fadillah/> Ramadhian Fadillah
https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2017/10/02/892781/670x335/persyaratan-rekonsiliasi-tak-ada-dalam-masyarakat.jpg
Agus Widjojo. ©2017 Merdeka.com/dwi narwoko
Merdeka.com - Sudah 52 tahun peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal
TNI dan satu perwira. Terjadi pada 30 September 1965. Sejak masa reformasi,
berbagai upaya penyelesaian tragedi berdarah itu dilakukan.
Namun, nyatanya rekonsiliasi itu belum berjalan baik. Masing-masih pihak yang
terlibat dalam peristiwa G30S merasa dirinya sebagai korban. Tak ada keinginan
untuk membuka diri. Apalagi mengakui kesalahan yang dilakukan kelompoknya.
Letjen (Purn) Agus Widjojo adalah putra sulung Pahlawan Revolusi Mayjen
Anumerta Sutoyo Siswomihardjo. Dia menilai PKI harus bertanggung jawab atas
kekerasan yang mereka lakukan di tahun 1948, pada 1 Oktober 1965 dan
sebelumnya. Mereka melakukan pembunuhan dan meneror masyarakat. Puncaknya
adalah membunuh para jenderal di malam kelam tersebut.
Namun setelah itu keadaan berbalik. Giliran ratusan ribu anggota PKI, atau
mereka yang dituding PKI menjadi korban dibantai oleh rakyat antikomunis yang
dibekingi TNI AD. Di sini fungsi perlindungan negara pada warganya
dipertanyakan.
Agus menyaksikan ayahnya dijemput dan tak pernah kembali pada dini hari 1
Oktober 1965. Namun kemudian Agus memilih untuk menghentikan dendam dan
menggagas rekonsiliasi di antara dua pihak. Dia tak mau kelak peristiwa semacam
itu terjadi lagi di Indonesia.
"Sampai kapan kita mau mewariskan dendam antara sesama anak bangsa," katanya
pada merdeka.com.
Pada merdeka.com, Agus bercerita panjang lebar soal peristiwa itu. Bagaimana
pula tanggapannya soal isu kebangkitan PKI. Simak wawancara Ramadhian Fadillah,
Anisyah Al Fakir, Rendi Perdana dan Muhammad Zul Atsari dengan Letjen (Purn)
Agus Widjojo Selasa pekan lalu.
Pernahkah anda terpikirkan untuk balas dendam?
Oh enggak ada. Bagaimana mau balas dendam. Siapa yang saya cari? Memang saya
ingin tahu juga, siapa yang bunuh ayah saya, bagaimana cara membunuhnya,
mengapa dibunuh?
Kelak itu baru saya dapatkan dari pengetahuan-pengetahuan yang dalam selama
saya menjadi perwira.
Tapi ketika peristiwa itu terjadi, saya baru lulusan SMA. Saya tahu soal (G30S)
itu karena mendengarkan radio dan melihat warta
<http://www.merdeka.com/berita-hari-ini/> berita televisi yang masih hitam
putih di TVRI.
Kenapa anda saat itu memilih menjadi tentara?
Kepastian masa depan. Saya ingin mencari bidang pengabdian yang bisa meneguhkan
hati saya, saya menemukan itu adalah pengabdian dalam keprajuritan.
(Agus Widjojo masuk akademi militer hingga kemudian mencapai pangkat letnan
jenderal)
Bukan karena ingin mencari pembunuh ayah anda, atau melakukan aksi balas dendam?
Oh tidak ada.
Saat ini Film soal G30S PKI ramai diputar lagi. Anda adalah saksi mata
peristiwa tersebut. Bagaimana anda menilai film itu?
Itu merupakan kenyataan sejarah. Malam itu saya dengar suara sepatu boot dan
tusukan bayonet di pintu. Saya dengar suara-suara teriakan. Tapi saya tidak
bisa melihat langsung karena saya tidur di kamar sebelah.
Begitu kejadian saya langsung berpikir bahwa saya harus siap menghadapi
kemungkinan terburuk ke depannya. Saat itu saya baru lulus SMA. Bisa dirasakan
bagaimana tiba-tiba kepala keluarga itu lenyap, lantas bagaimana nasib kita?
Mungkin kalau tidak ada kejadian seperti itu saya tidak bisa menjadi tentara
seperti sekarang ini.
Apakah anda memaafkan tragedi 1965?
Berdamai dengan masa lalu. Yang sudah ya sudah. Belum tentu itu memaafkan. Tapi
saya terima itu sebagai sebuah kenyataan. Tetapi saya berpikir untuk
kepentingan bangsa, bukan saya pribadi, atau untuk membalas dendam walaupun
masih ada keinginan dalam diri sendiri masih ada rasa penasaran siapa sih yang
bunuh ayah saya itu, itu enggak bias dihindari.
Tapi ke depannya bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi hal itu? Mau
terus begini? Saling mendendam? Sampai kapan? Itu saja yang saya pikirkan.
Bagaimana prosesnya hingga anda kemudian menerima kenyataan hingga akhirnya
menyuarakan rekonsiliasi antara para eks Tapol dan keluarga pahlawan revolusi?
Tidak gampang itu ya, karena itu proses pencarian. Waktu itu saya mendapat
tugas sebagai komisi untuk perdamaian antar Timor Leste dan Indonesia yang
angkatan bersenjatanya bersinggungan.
Mulai dari situ saya melihat adanya rekonsiliasi perdamaian dari kedua belah
pihak yang sedang bertikai. Dari situ saya melihat bahwa perdamaian adalah
jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pertikaian. Saya memutuskan
untuk segera berdamai dengan keluarga pelaku dan juga keluarga korban tahun 65.
Rekonsiliasi itu sendiri baru bisa dipahami jika seseorang sudah berdamai
dengan dirinya sendiri.
Dengan situasi memanas lagi seperti saat ini, idealnya rekonsiliasi seperti apa?
Dalam kondisi seperti sekarang ini yang masih rawan setiap kali ada
permasalahan, kita harus dekati dengan persamaan. Jangan tonjolkan perbedaan
dulu. Tapi apa persamaan kita. Apa persamaan sebagai satu bangsa yang
merekatkan kita. Apa persamaan kita? Itu dulu sampai sembuh sakitnya.
Karena masyarakat kita belum cukup dewasa untuk melihat satu masalah kebangsaan
dari perspektif perbedaan. Yang sebetulnya bermanfaat untuk kita cari dan ambil
pelajaran, justru untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat
kita belum siap untuk sampai ke situ.
Kenapa rekonsiliasi sulit sekali dilakukan?
Saya setuju satu-satunya jalan untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan
rekonsiliasi. Untuk sampai kepada space yang memungkinkan kita berekonsiliasi
dengan semua pihak itu memang memerlukan persyaratan yang berat dan persyaratan
itu tidak ada dalam masyarakat kita.
Kita belum siap untuk rekonsiliasi. Persyaratan itu adalah bahwa pertama semua
harus berdamai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Semua harus berdamai
dengan masa lalunya dulu.
Kalau seperti kemarin kita lihat masing-masing pihak masih menempatkan dirinya
dalam konteks 65, dalam peran 65. Ya sudah, kemarin itu Indonesia masih berada
seperti di tahun-tahun itu.
Kita tidak bisa menempatkan diri sebagai manusia di tahun 2017 dan mengadakan
refleksi untuk melihat tragedi 65 dari perspektif indonesia tahun 2017.
Rekonsiliasi itu tidak menuding-nuding berbagai pihak. Apabila kita dari
masing-masing pihak mengadakan refleksi dan introspeksi terhadap diri sendiri.
Itu belum ada sifat di masyarakat kita.
Kalau kita lihat dulu ada Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang memotori
rekonsiliasi. Kini dengan situasi memanas seperti ini, apa tidak mundur lagi
rekonsiliasi?
Ya kita untuk maju dan mendorong supaya mencapai kondisi rekonsiliasi secara
subtansif. Rekonsiliasi kumpul-kumpul bersama sudah banyak. Forum Silaturahmi
Anak Bangsa, yang kita adakan sendiri di situ ada anak Aidit, Kartosuwiryo,
tapi sekedar untuk duduk bersama dan makan bersama.
Tapi tidak secara substantif untuk mendorong masuk dengan mencari pengungkapan
kebenaran. Guna memutar film, melihat pihaknya masing-masing, apa yang terjadi,
di mana tanggung jawab pihaknya. Bukan tanggung jawab yang lain dalam tragedi
65.
Karena dalam tragedi 1965, masing-masing pihak sampai tingkat tertentu pasti
punya tanggung jawab dan tidak bisa mempersalahkan kepada satu pihak. Semua
harus bertanggung jawab karena ini merupakan proses dan tragedi yang
menyebabkan sebab dan akibat.
Kalau dalam Forum Silaturahmi Anak Bangsa tatanannya sudah pada intropeksi diri
atau bagaimana ?
Tidak ada hukum di Indonesia untuk membuat orang sampai ke tingkat itu. Forum
itu sebenarnya sudah bagus, bisa berkumpul, bisa menyatu dengan anak korban dan
pelaku. Tapi kelemahan dari rekonsiliasi semacam itu tidak ada pelajaran yang
dipetik. Apa yang salah dari masa lalu. Bagaimana agar tidak terulang kembali
sekarang ini?
Beberapa waktu lalu diskusi di LBH yang dihadiri eks Tapol sempat dibubarkan.
Tanggapan anda?
Kelemahan even yang diadakan di LBH adalah pertama, dia banyak mengumpulkan
dari kelompok yang banyak sejalan dengan pemikirannya. Kalau itu ya kita akan
makin mabuk.
Kedua berbicara akan meneruskan sejarah. Siapa pun tidak ada yang memiliki
kewenangan meluruskan sejarah. Tidak pula sejarawan.
Kedua pihak harus datang dan duduk bersama. Di mana letak tanggung jawab
kelompoknya terhadap tragedi 65 itu. Semua dilandasi keinginan yang sama untuk
bersatu kembali dengan berdamai pada diri sendiri dan dengan masa lalu. Itu
berat. Itu susah. Saya tidak percaya itu ada pada masyarakat Indonesia saat
ini.
Rekonsiliasi itu artinya pendekatan. Tidak bisa satu pihak mengaku sebagai
korban. Ya tidak bisa dong. Itu sudah berpihak, dan korban tragedi 65 ini ada
di mana-mana. Karena korban ada di mana-mana. Jadi, tidak satu pihak. Kita
tidak bisa tarik garis, sana hitam, sini putih. Begitu juga sebaliknya. Maka
tidak akan tercapai penyelesaian masalah seperti itu.
Jadi pertemuan ini hanya menambah polarisasi dengan kelompoknya saja dan kita
akan susah bergerak untuk mencapai rekonsiliasi.
Kalau dulu, saat Saya simposium di Hotel Arya Duta banyak healing proses dan
juga truth seeking. Biarkan semua pihak bicara agar kita semua tahu. Kalau
kemarin yang di LBH kan cuma satu pihak yang ingin mencoba meluruskan sejarah.
Tidak ada itu sebenarnya, jika mereka ingin meluruskan sejarah, itu versi dia.
Jadi masyarakat kita belum siap untuk rekonsiliasi.
Simposium Tragedi 1965 di Aryaduta sempat mencuri perhatian. Kedua belah pihak
dihadirkan untuk duduk bersama dan disaksikan banyak pihak. Apakah nanti akan
ada simposium lanjutan?
Harus dilalui dengan proses pencerahan terlebih dahulu kepada semua pihak
terhadap apa yang akan direkonsiliasi. Apakah kita sepakat untuk melalui
rekonsiliasi? Apa kita mau terus fanatik, saling memusuhi, sampai kapan?
Dikasih dengan cara-cara apapun itu tidak akan menyelesaikan.
Masyarakat kembali memanas dan menyangkut-pautkan berbagai hal dengan PKI.
Menurut Anda, bagaimana masyarakat saat ini harus bersikap terhadap isu
komunisme?
Bawalah kepada fakta dan bagaimana menyikapi kondisi seharusnya. Sebetulnya
rambu-rambu hukum sudah cukup kuat, terutama TAP MPRS tahun 1966. Turut
menyebarkan ajaran komunisme yang diancam dengan hukuman-hukuman tertentu.
Tegakkan lagi seperti itu.
Hanya mungkin memang, hukum itu belum konkret yang dinyatakan sebagai
menyebarkan ajaran komunisme yang bagaimana, jangan sesuatu yang sifatnya
sangat umum.
Seperti misalnya oleh-oleh kaos palu arit yang dijual bebas di Vietnam. Kalau
memang itu mau dilarang di Indonesia, cantumkan peraturan itu dalam
undang-undang. Itu pun harus dengan konkret agar semua tahu akan hal itu.
Lantas apa yang dikatakan sebagai penyebaran paham dan ajaran komunisme, harus
diperjelas juga maksud dalam undang-undang tersebut.
Bagaimana tanggapan anda terkait kembali memanasnya isu kebangkitan PKI?
Kalau tidak ada kondisi yang sengaja membuat masalah itu muncul maka dia tidak
akan muncul. Mungkin juga dia malah diimbangi dengan masalah lain yang bersifat
lebih mendesak. Sebenarnya luka itu belum sembuh (tragedi 65).
Menurut Bapak siapa yang memainkan isu ini?
Ya campur aduk sih. Segala cara digunakan untuk mencapai tujuannya yang
beraneka ragam dan pasti itu tujuan politik.
Sebetulnya ketakutan masyarakat kepada PKI saat itu karena apa?
Karena dibuat dalam kemasan informasi yang menakutkan dan itu sebenarnya belum
tentu benar. Informasi-informasi tidak benar ini yang disebarkan terus menerus.
Padahal sebenarnya ancaman terhadap Pancasila itu bukan hanya dari komunis
saja. Kalau istilah yang diangkat dalam orde baru ekstrem kiri dan ekstrem
kanan.
Kalau ekstrim kiri itu ada kemungkinan untuk datang kembali. Apakah ektrim
kanan tidak akan muncul kembali? Tanya orang Jawa Barat sekarang ini, dari mana
gerakan-gerakan intoleransi. Dari wilayah sabuk yang dulu merupakan basis Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia.
TNI AD hingga saat ini masih terdepan untuk memerangi segala hal berbau
komunis. Dari pengalaman anda, sebenarnya seperti apa doktrin yang diterima TNI
AD soal komunisme ini?
Ya memang benar. Tahun 1948 mereka (PKI) berontak. Sebetulnya 1963 mereka
beralih strategi. Mereka memaksakan kebijakan-kebijakan yang pro komunis dan
mereka menjadi anak emasnya Presiden Soekarno. Ada isu land reform, membagikan
tanah.
Lalu ada rencana angkatan kelima, mempersenjatai buruh tani guna bisa
menandingi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan itu khas
negara komunis. Ini mereka desakkan setelah mereka memenangkan hati dan pikiran
Presiden Soerkarno. Semakin intens lagi setelah mereka mendengar informasi
desas-desus sakitnya Bung Karno dan tidak akan lama lagi bisa dikendalikan
hidup Bung Karno. Yang menentang itu paling gencar adalah Angkatan Darat. Tapi
Angkatan Darat lebih bersifat defensif.
Nah mungkin PKI ini yang terpancing "kapan nih kita bertindak. Kalau kita
terlambat bertindak kita keduluan Angkatan Darat'. Mereka terpancing untuk
masuk.
Penculikan ini merupakan tradisi di tentara. Misal ada peristiwa
Rengasdengklok. Nah ini kan kultur politik dulu, yang dilaksanakan oleh
elemen-elemen yang tidak profesional. Aksi mereka langsung gagal. Tidak ada
plan B karena mereka semua amatiran.
Mereka juga menanamkan dendam di hati masyarakat. Tanya anggota HMI, Anshor,
budayawan, itu semua diintimidasi oleh Pemuda Rakyat. Ada tuh anggota Babinsa
yang digorok karena berusaha melawan. Aksi seperti apa, aksi sepihak.
Jadi ketika saya duduk bersama anaknya Aidit, dan saya juga dipertanyakan oleh
teman-temen saya, 'ngapain duduk semeja dengan pembunuh ayahmu Gus?' Saya tidak
permisif dengan tindakan saya itu, tetapi saya ingin memaksakan PKI harus ikut
bertanggungjawab atas peristiwa 65.
Tanggung jawab dong, di mana letak tanggug jawabmu? Saya ingin mengatakan
PKI-PKI itu tangannya ikut berlumuran darah. Kenapa kalian tidak pernah
mengatakan bahwa sebelum 1 Oktober 65 sebelum jam 4 pagi. Jam 4 pagi masih
terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh PKI. Apalagi sebelum-sebelumnya tahun
48. Kuburan masal itu banyak. Kenapa tidak pernah disinggung? Itu yang mau saya
paksakan untuk diakui. Saya katakan, adakan refleksi dan intropeksi pada diri
kalian sendiri.
Dari kubu yang anti-PKI juga alasannya untuk mencegah korban yang lebih banyak
yang diakibatkan oleh PKI, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sampai
bertahun-tahun bela diri namanya bukan bela diri tapi ada keterlibatan langsung
dan ini yang tidak diakui dari sisi anti PKI.
PKI tidak mengakui pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum '65 dan mereka
merasa tidak bersalah dan merasa menjadi korban dan di sini ada yang mengatakan
negara tidak mungkin bersalah. Padahal negara punya tanggung jawab untuk
melindungi warga negaranya.
[ang]
https://www.merdeka.com/khas/persyaratan-rekonsiliasi-tak-ada-dalam-masyarakat.html
[Non-text portions of this message have been removed]
#yiv8615454364 #yiv8615454364 -- #yiv8615454364ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-mkp #yiv8615454364hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mkp #yiv8615454364ads
{margin-bottom:10px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mkp .yiv8615454364ad
{padding:0 0;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mkp .yiv8615454364ad p
{margin:0;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mkp .yiv8615454364ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-sponsor
#yiv8615454364ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-sponsor #yiv8615454364ygrp-lc #yiv8615454364hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-sponsor #yiv8615454364ygrp-lc .yiv8615454364ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8615454364 #yiv8615454364actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8615454364
#yiv8615454364activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8615454364
#yiv8615454364activity span {font-weight:700;}#yiv8615454364
#yiv8615454364activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv8615454364 #yiv8615454364activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8615454364 #yiv8615454364activity span
span {color:#ff7900;}#yiv8615454364 #yiv8615454364activity span
.yiv8615454364underline {text-decoration:underline;}#yiv8615454364
.yiv8615454364attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv8615454364 .yiv8615454364attach div a
{text-decoration:none;}#yiv8615454364 .yiv8615454364attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv8615454364 .yiv8615454364attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8615454364 .yiv8615454364attach label a
{text-decoration:none;}#yiv8615454364 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv8615454364 .yiv8615454364bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8615454364
.yiv8615454364bold a {text-decoration:none;}#yiv8615454364 dd.yiv8615454364last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8615454364 dd.yiv8615454364last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8615454364
dd.yiv8615454364last p span.yiv8615454364yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv8615454364 div.yiv8615454364attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv8615454364 div.yiv8615454364attach-table
{width:400px;}#yiv8615454364 div.yiv8615454364file-title a, #yiv8615454364
div.yiv8615454364file-title a:active, #yiv8615454364
div.yiv8615454364file-title a:hover, #yiv8615454364 div.yiv8615454364file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv8615454364 div.yiv8615454364photo-title a,
#yiv8615454364 div.yiv8615454364photo-title a:active, #yiv8615454364
div.yiv8615454364photo-title a:hover, #yiv8615454364
div.yiv8615454364photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8615454364
div#yiv8615454364ygrp-mlmsg #yiv8615454364ygrp-msg p a
span.yiv8615454364yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8615454364
.yiv8615454364green {color:#628c2a;}#yiv8615454364 .yiv8615454364MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv8615454364 o {font-size:0;}#yiv8615454364
#yiv8615454364photos div {float:left;width:72px;}#yiv8615454364
#yiv8615454364photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8615454364
#yiv8615454364photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8615454364
#yiv8615454364reco-category {font-size:77%;}#yiv8615454364
#yiv8615454364reco-desc {font-size:77%;}#yiv8615454364 .yiv8615454364replbq
{margin:4px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-mlmsg select, #yiv8615454364 input, #yiv8615454364 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-mlmsg pre, #yiv8615454364 code {font:115%
monospace;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-mlmsg #yiv8615454364logo
{padding-bottom:10px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-msg
p#yiv8615454364attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-reco #yiv8615454364reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-sponsor
#yiv8615454364ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-sponsor #yiv8615454364ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-sponsor #yiv8615454364ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv8615454364 #yiv8615454364ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv8615454364
#yiv8615454364ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv8615454364
