*Apakah benar gerak orang yang banyak berhutang kurang leluasa?*
http://id.beritasatu.com/macroeconomics/agustus-2017-utang-pemerintah-bertambah-rp-4581-triliun/165804 *Agustus 2017, Utang Pemerintah Bertambah Rp 45,81 Triliun* Rabu, 27 September 2017 | 18:50 *JAKARTA* – Penambahan utang neto pemerintah pusat selama Agustus 2017 tercatat Rp 45,81 triliun, berasal dari penarikan pinjaman sebesar Rp 2,87 triliun (neto) dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 42,94 triliun (neto). Semua itu dilakukan dalam rangka pembiayaan APBN-P 2017. “Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9). Hingga akhir Agustus 2017, utang pemerintah pusat berjumlah Rp 3.825,79 triliun, terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.563,24 triliun (67,0%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 524,71 triliun (13,7%), dan pinjaman sebesar Rp 737,85 triliun (19,3%). “Utang tersebut didominasi oleh utang dalam mata uang rupiah (59%),” tandas DJPPR. Sementara itu, utang dalam mata uang asing, terdiri atas dolar Amerika Serikat (29%), yen Jepang (7%), euro (4%), *special drawing right *(1%), dan beberapa valuta asing lain (1%). Sedangkan, berdasarkan kreditornya, utang pemerintah pusat didominasi oleh investor SBN (80%), kemudian pinjaman dari Bank Dunia (6%), Jepang (5%), Asian Development Bank atau ADB (3%), dan lembaga lainnya (6%). Menurut DJPPR, indikator risiko utang pada Agustus 2017 masih terkendali, dengan rasio *variable rate *berada di level 10,9% dan *refixing rate di *level 19,0%. Porsi utang dalam mata uang asing berada di level 41,2%, sedangkan *average time to maturity *(ATM) berada di level 8,8 tahun. Di lain sisi, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga lima tahun naik dari 38,9% menjadi 39,2% dari total *outstanding *utang. Dalam pengelolaan risiko utang, kata DJPPR, pemerintah senantiasa melakukannya dengan hati-hati dan terukur, termasuk juga menjaga risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dalam posisi yang terkendali. DJPPR mengungkapkan, rata-rata perdagangan harian SBN pada Agustus 2017 cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang *tradable *pada bulan ini mencapai 39,01%. Adapun sebagian besar investor asing masih memegang SBN yang bertenor menengah-panjang (di atas lima tahun). Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berkomitmen dalam upaya pendalaman pasar SBN domestik. *Sementara dalam keterangan terpisah disebutkan, pada Selasa (26/9), p*emerintah menggelar lelang SBSN untuk seri SPNS13032018 (*reopening*), PBS013 ( *reopening*), PBS014 (*reopening*), PBS011 (*reopening*) dan PBS012 ( *reopening*) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Dari total penawaran yang masuk sebesar *Rp 26,4 triliun lebih, *nominal yang dimenangkan dari kelima seri SBSN tersebut adalah *Rp 7 triliun. (ns)* Berita Terkait - Utang PLN <http://id.beritasatu.com/home/utang-pln/165894> - Rapor Utang Pemerintah Tiga Orde <http://id.beritasatu.com/home/rapor-utang-pemerintah-tiga-orde/165326> - Hingga Juli 2017, Utang Pemerintah Rp 3.779,98 Triliun <http://id.beritasatu.com/home/hingga-juli-2017-utang-pemerintah-rp-377998-triliun/164068> - Darmin: Yang Penting Utang untuk Gerakkan Ekonomi <http://id.beritasatu.com/home/darmin-yang-penting-utang-untuk-gerakkan-ekonomi/163453> - Menkeu: Utang Pemerintah Dikelola Hati-hati <http://id.beritasatu.com/home/menkeu-utang-pemerintah-dikelola-hati-hati/163250>
