----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>Kepada: "[email protected]"
<[email protected]>Terkirim: Sabtu, 7 Oktober 2017 22.12.41 GMT+2Judul:
[GELORA45] Dari Catalunya, Kurdi hingga Papua, kawasan-kawasan yang berusaha
merdeka
Dari Catalunya, Kurdi hingga Papua, kawasan-kawasan yang berusaha merdeka
- 7 Oktober 2017
- Bagikan artikel ini dengan Facebook
- Bagikan artikel ini dengan Twitter
- Bagikan artikel ini dengan Messenger
- Bagikan artikel ini dengan Email
- Kirim
Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionPemerintah dan raja Spanyol menyebut
referendum kemerdekaan Catalunya tidak sah.
Perhatian dunia hari-hari ini tertuju ke Catalunya, kawasan di Spanyol timur
laut, yang telah menggelar referendum kemerdekaan dan menyatakan akan segera
mengumumkan kemerdekaan.
Catalunya tidak sendirian dalam memperjuangkan aspirasi untuk menjadi negara
sendiri, berpisah dari pemerintah pusat.
Ada Baskia di Spanyol utara dan Kurdi di Irak yang juga menyatakan niat merdeka.
Di Inggris, Skotlandia menggelar referendum pemisahan diri pada 2014 tapi
hasilnya menunjukkan sebagian besar warga masih ingin menjadi bagian dari
Inggris.
Puerto Rico melaksanakan referendum Juni lalu dan hasilnya menunjukkan sebagian
besar pemilih masih ingin menjadi negara bagian Amerika Serikat.
- Anwar Bernard, orang Indonesia yang ikut memilih Catalunya merdeka
- Apa kata bintang-bintang olahraga Spanyol soal kemerdekaan Catalunya?
- Catalunya akan proklamasikan kemerdekaan dari Spanyol dalam 'hitungan hari'
Berikut sekilas kawasan-kawasan yang ingin merdeka melalui referendum:
Catalunya, Spanyol
Referendum diselenggarakan pada 1 Oktober. Para pejabat di Catalunya mengklaim
pemilih yang mendukung kemerdekaan mencapai 90%. Jumlah pemilih tercatat 2,2
juta atau 42% dari total pemilih yang terdaftar.
Pemungutan suara diwarnai kekerasan setelah polisi mencegah warga memberikan
suara. Polisi dikerahkan untuk menerapkan putusan pengadilan bahwa referendum
ini tidak sah.
-
Hak atas fotoREUTERSImage captionKawasan Catalunya pernah menikmati otonomi
luas namun dibatalkan oleh Makhamah Konstitusi Spanyol.
Pemerintah pusat pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy dan Raja Felipe VI
sama-sama tidak mengkui referendum kemerdekaan Catalunya.
Mengapa Catalunya ingin merdeka dari Spanyol?
Catalunya adalah salah satu daerah terkaya dan memiliki sejarah yang panjang.
Sebelum Perang Saudara, Catalunya menikmati otonomi luas namun otonomi ini
dihapus ketika diktator Francisco Franco berkuasa pada 1939-1975.
Ketika Franco meninggal, nasionalisme Catalunya hidup kembali dan kawasan ini
kembali otonom berdasarkan konstitusi 1978.
Pada 2006 otomomi Catalunya diperluas, termasuk di antaranya hak untuk
mengurusi keuangan, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang
membuat banyak orang di Catalunya marah.
Setelah otonomi dipangkas dan kawasan mengalami resesi bertahun-tahun, digelar
referendum yang tidak mengikat pada November 2014. Lebih dari 2 juta dari 5,4
juta pemilih ambil bagian dan 80% suara mendukung pemisahan diri dari Spanyol.
Pada 2015 digelar pemilu yang dimenangkan oleh partai yang mendukung pemisahan
yang melapangkan jalan bagi referendum 2017.
Skotlandia, Inggris
Hak atas fotoPAImage captionReferendum 2014 menunjukkan sebagian besar warga
Skotlandia menginginkan menjadi bagian Inggris.
Skotlandia menyelenggarakan referendum pemisahan dari Inggris pada September
2014 setelah Partai Nasional Skotlandia (SNP) menang pemilu.
Salah satu janji SNP dalam kampanye adalah menggelar referendum. Prakarsa ini
disetujui oleh pemerintah di London.
Referendum dimenangkan oleh kubu yang menginginkan Skotlandia tetap menjadi
bagian Inggris, yang meraih 55,3% suara.
Sejak itu, isu pemisahan diri praktis dianggap selesai, namun referendum
keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada 2016 yang dimenangkan kubu Leave (setuju
mundur dari Uni Eropa), menghangatkan kembali isu kemerdekaan Skotlandia.
Bersama London, Skotlandia memilih Inggris tetap sebagai anggota Uni Eropa,
sementara pemilih di wilayah-wilayah lain mendukung keluarnya Inggris dari Uni
Eropa, yang biasa disebut Brexit.
Papua, Indonesia
Hak atas fotoAFPImage captionMasih ada elemen di Papua yang menginginkan lagi
referendum untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.
Kawasan Papua Barat menjadi bagian Indonesia melalui referendum yang diberi
nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Oleh pemerintah Indonesia,
nama Papua Barat diubah menjadi Irian Jaya meski kemudian dibalikkan kembali
menjadi Papua.
- Klaim petisi referendum Papua 'sudah diserahkan kepada PBB di New York'
dibantah
- Dukungan sekelompok WNI untuk referendum di Papua Barat
- Meskipun kadang bergolak, Papua dan Papua Barat 'memiliki kebebasan sipil
tertinggi'
Namun ada elemen-elemen di Papua yang masih menginginkan kemerdekaan, baik
melalui perjuangan bersenjata maupun melalui kampanye di luar negeri, seperti
yang dilakukan Benny Wenda, warga Papua yang menetap di Oxford, Inggris.
Benny Wenda mengklaim bahwa petisi untuk menentukan masa depan Papua didukung
oleh 1,8 juta orang dan sudah diserahkan kepada Komisi Dekolonisasi PBB.
"Kita bukan membenci Indonesia tapi ini kan rakyat Papua. Indonesia harus
melihat keinginan rakyat. Selama ini Indonesia kan bilang hanya segelintir
orang tapi sekarang petisi ini kan menunjukkan semua orang mau merdeka dari
Indonesia," kata Benny Wenda kepada BBC Indonesia pada 28 September lalu.
Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York membantah bahwa petisi
tentang referendum Papua sudah diserahkan ke PBB.
Salah seorang kepala suku di Papua yang diangkat Presiden Joko Widodo sebagai
staf khusus, Lenis Kogoya, menentang upaya referendum maupun kemerdekaan Papua.
"Saya isu itu sudah dengar. Kalau untuk saya, kepala suku di Papua dan sebagai
anak pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969), saya tidak setuju
referendum. Saya memperhatikan tataran pendidikan, kesehatan, ekonomi."
Kogoya menegaskan saat ini juga sudah amat banyak putra daerah yang menjadi
pejabat pemerintah di Papua.
"Yang sekarang orang Papua jadi gubernur, bupati, semuanya orang Papua.
Kegagalannya bukan orang Jakarta, kegagalannya kita orang Papua. Jadi maaf
kalau masalah kemerdekaan, saya tidak setuju," tambah Kogoya.
Puerto Rico, Amerika Serikat
Referendum tentang status politik Puerto Rico diselenggarakan pada Juni 2017.
Pertanyaan yang diajukan ke para pemilih adalah apakah sebaiknya Puerto Rico
menjadi negara bagian Amerika Serikat, menjadi negara tersendiri (merdeka),
atau sama seperti sekarang (status quo), yaitu bagian dari wilayah atau
teritorial AS.
Hasilnya memperlihatkan 97% pemilih ingin Puerto Rico menjadi salah satu dari
negara bagian AS. Meski demikian, banyak kalangan meyakini tidak serta-merta
Puerto Rico akan langsung menjadi negara bagian AS yang ke-51 dalam waktu dekat.
Puerto Rico menjadi bagian wilayah AS sejak Perang Amerika-Spanyol pada 1898
dan sejak 1917 warga di Puerto Rico mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat.
Kurdi, Irak
Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionPerempuan Kurdi merayakan kubu
kemerdekaan dalam referendum 2017.
Referendum digelar pada 25 September dan 93% pemilih mendukung kemerdekaan.
Status referendum ini sendiri memicu kebingungan karena dikatakan tidak
mengikat namun pemerintah regional Kurdi menegaskan bahwa hasil referendum
mengikat.
Pemerintah federal Irak tidak mengakui keabsahan referendum, demikian juga
dengan beberapa negara tetangga seperti Turki.
Pendapat yang sama disuarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
