*Diberitakan oleh media neo-Mojopahit bahwa Jokowi telah membuat Freeport Ind tunduk, hal ini menjadi berita hangat untuk beberapa waktu lamanya dan khabar yang disemprotkan ini bisa memberi kesan bahwa apa yang diidam-idamkan ”papa minta saham” sudah selesai dan harga mati 51% saham berada dalam tangan, tetapi koq masih terus bersantai dengan perusahaan eh berunding. Jadi tak keliru kalau dikatakan itu hanya hembusan trompet propaganda yang tidak mempunyai eko kenyataan. Barangkali juga bisa dicatat bahwa di balik berita tunduk 51% terselubung propanganda kampanye agar rakyat yang mau dibodohkan akan memilih kembali mereka-mereka itu juga pada Pemilu yang akan datang. Lihat saja banyaknya berita istimewa gembira ria tentang pertumbuhan ekonomi, sekali pun cabe yang bisa tumbuh dimana saja, harganya melonjak seperti Rusia mengirim roketnya ke angkasa, masalah phk buruh mendapat ruang sempit dalam pemberitaan. Apa mau dibilang masyarakat dicekok manipulasi media untuk kepentingan kaum tertentu nan berkuasa,karena mereka memegang forum dunia kebebasan pers. Selain itu bisa dikatakan bahwa agaknya ”tunduk” atau membongkok yang dimaksudkan adalah seperti orang Jepang yaitu memberi hormat. hehehehehehehe*
http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/08/negotiation-with-freeport-focuses-on-revenue-increase-sri-mulyani.html Negotiation with Freeport focuses on revenue increase: Sri Mulyani The Jakarta Post Jakarta | Sun, October 8, 2017 | 02:04 pm [image: Negotiation with Freeport focuses on revenue increase: Sri Mulyani] Freeport McMoRan Inc. CEO RicharAdkerson (left), Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (center) and Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan confer during a joint press conference in Jakarta on Aug. 29. (JP/Wendra Ajistyatama) Finance Minister Sri Mulyani has said that the negotiations between the government and gold and copper mining company PT Freeport Indonesia are now focusing on efforts to increase state revenue and investment certainty for the company. “The Finance Ministry is a leading institution in the negotiations. Our negotiations are based on Law No 4/2009 on coal and mineral mining,” Sri Mulyani said in Jakarta, as reported by *tempo.co <http://tempo.co>*. She said the formula for state revenue needed to be discussed further, because there were many things to be settled, including income taxes (PPh), added value taxes (PPN), land and property taxes (PBB), royalties and regional taxes. She assured that there was nothing secret about the negotiation, as the same process would apply to other mining companies. “We will negotiate with other coal and mineral companies based on various contractual agreements -- contracts of work (CoW), coal mining business permits (PKP2B) and the conversion from IUPs (mining permits) to IUPKs (special miming permits) ,” she added. Sri Mulyani explained the government was referring to Article 128 of Law No 4/2009 for the negotiations on fiscal issues and to Article 169 for other fe es, including non-tax revenue and regional revenues, which were explicitly stated in the article. President Joko “Jokowi” Widodo has signaled to the negotiators the need for a win-win solution that benefits both the government and PT Freeport Indonesia, a subsidiary of US- based mining company Freeport McMoRan. (bbn)
