Dari berita dibawah, harus 2 lembaga yg dilewati, pertama keputusan MUI kemudian setelah itu BPJPH. Seandainya setiap lembaga itu melakukan pengawasan yg sama seperti kantor Rabinat, harga produk akhir bisa luar biasa mahalnya. Apakah harga jadi sekitar 2-3 kali tanpa sertifikasi halal? Menganut agama mahal di ongkos. kutipan berita: "Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut," kata dia.
---In [email protected], <djiekh@...> wrote : Produk makanan yang buatan Belanda yang diimport perusahaan Israel untuk israel waktu produksinya diawasi oleh orang dari kantor Rabinat. Mulai dari reaktor2 untuk memproduksinya, yang sebelumnya tidak boleh dipakai untuk memproduksi produk yang mengandung babi. Reaktor itu hari jumatnya harus dibersihkan, dimasak dengan air bersama citric acid. Setelah itu reaktor harus dibuka selama 2 kali 24 jam. Sebelum dipakai reaktornya dicheck dulu oleh pegawai kantor rabinat dengan kertas putih, juga bagian2 yang dapat dilepas.Kemudian semua bahan2nya yang didatangkan dari berbagai negeri, juga harus disertai etiket Kosher dari kantor rabinat setempat.Waktu produksinya, pegawai rabinat mengawasi, dan dia sendiri pasang etiket koshernya.Harga produk Kosher bisa sampai dua kali lebih mahal dari produk biasa. 2017-10-11 16:35 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected]>: Birokrasi makin panjang, ber-tele2.Barang halal makin mahal. Halal akan identik dengan mahal. ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : Bisa dihalalkan kalau dapat uang haram.....? 2017-10-11 9:09 GMT+02:00 'Chan CT' SADAR@... [GELORA45] <GELO [email protected]>: Kewenangan MUI setelah sertifikasi halal diambil pemerintah Rabu, 11 Oktober 2017 13:49 WIB | 444 Views Pewarta: Anom Prihantoro Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (ANTARA /Wahyu Putro A) Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI" Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski sekarang sudah resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH," kata Lukman di kantornya MH Thamrin, Jakarta, Rabu. Dia mengatakan tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut di antaranya penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH. "Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut," kata dia. Selanjutnya, kata Lukman, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH. Selain itu, lanjut dia, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal. "Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI," kata dia. Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakkan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya. Ujungnya, kata dia, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk. Menambahkan, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal. Dia mengatakan badan yang dipimpinnya itu bersinergi dengan MUI untuk tata kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu akan menjadi alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat sertifikasi produk. "Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk," kata dia. Editor: Suryanto
