saya rasa kok orang Yahudi tidak menganggap makanan halal itu kosher
 mungkin demikian juga sebaliknya

---In [email protected], <djiekh@...> wrote :

 Babi dikatakan haram. Jadi diapakan dulu ya tetap haram ? Ada saja yang tanya, 
kalau disunat dulu babinya, apa tetap haram.
 Jual daging babi..............Jadi jual barang haram ? Daging babi baru haram 
kalau dimakan orang Islam atau Jahudi.
 Kalau babi dicacah dimakankan ikan, boleh tidak ikannya sekarang dimakan orang 
Islam atau Jahudi?
 Orang Islam boleh makan di rumah makan Jahudi. Orang Jahudi boleh makan di 
rumah makan islam. karena Halal = Kosher

 
 2017-10-12 1:10 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... 
mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] 
mailto:[email protected]>:
   
 Bagaimana dengan produk daging babi, apakah juga dikasih sertifikat halal? 
atau dilarang seperti PKI?
 ---
 

 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal 
http://www.viva.co.id/berita/nasional/965690-2019-produk-lokal-dan-luar-wajib-sertifikat-halal
 

 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal - VIVA.co.id PT. VIVA MEDIA 
BARU - VIVA.co.id Seluruh produk Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal 
dari BPJPH. 
http://www.viva.co.id/berita/nasional/965690-2019-produk-lokal-dan-luar-wajib-sertifikat-halal
 

 



 

 Rabu, 11 Oktober 2017 | 15:33 WIB

 

 


 Pramusaji sedang menata makanan untuk peserta KTT Luar Biasa OKI. Tulisan 
halal disertakan sebagai jaminan bagi peserta KTT.

 

 VIVA.co.id http://VIVA.co.id – Terhitung tahun 2019, seluruh produk yang ada 
di Indonesia baik itu produksi dalam negeri maupun luar harus memiliki 
sertifikasi halal. Sertifikat ini akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal 
http://www.viva.co.id/tag/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Produk-Halal-(BPJPH) 
(BPJPH) yang kini telah resmi dibentuk pemerintah.
 "Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa di tahun 2019, semua produk 
harus bersertifikat halal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Ahmad di 
Kementerian Agama dalam peresmian BPJPH, Rabu, 11 Oktober 2017.

 

 Karena itu, kata Noor, BPJPH kini memiliki tugas yang berat. Sebab ia harus 
menerbitkan sertifikasi bagi seluruh produk yang sebelumnya dikelola oleh 
Majelis Ulama Indonesia.
 "Kerjanya lebih berat dibanding misalnya sistem Pemilu karena ini akan 
mendaftar sekian juta produk di Indonesia," ujarnya.
 BPJPH sebelumnya resmi ditetapkan sebagai pengganti tugas MUI untuk 
menerbitkan sertifikasi halal terhadap sebuah produk. 
 Kini setelah wewenang itu diambil alih, MUI berperan sebagai penerbit fatwa 
untuk selanjutnya menjadi rekomendasi BPJPH ketika menerbitkan sertifikasi 
halal.
 Lembaga BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang 
jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama.



 

 








Kirim email ke