----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: kh djie [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: Gelora45 <[email protected]>; Jonathan Goeij <[email protected]>Terkirim: Kamis, 12 Oktober 2017 07.11.13 GMT+2Judul: Re: [GELORA45] 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal
Yang cerita itu orang Islam sendiri. Dia makan di restaurant Jahudi kalau tak ada restaurant islam.Mereka sama2 keturunan Abraham/ibrahim, Yang satu turunan Iskak ( anak Sarah), yang lain turunan Ismael ( anak Hadjar) 2017-10-12 6:54 GMT+02:00 [email protected] [GELORA45] <[email protected]>: saya rasa kok orang Yahudi tidak menganggap makanan halal itu koshermungkin demikian juga sebaliknya ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : Babi dikatakan haram. Jadi diapakan dulu ya tetap haram ? Ada saja yang tanya, kalau disunat dulu babinya, apa tetap haram.Jual daging babi..............Jadi jual barang haram ? Daging babi baru haram kalau dimakan orang Islam atau Jahudi.Kalau babi dicacah dimakankan ikan, boleh tidak ikannya sekarang dimakan orang Islam atau Jahudi?Orang Islam boleh makan di rumah makan Jahudi. Orang Jahudi boleh makan di rumah makan islam. karena Halal = Kosher 2017-10-12 1:10 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected]>: Bagaimana dengan produk daging babi, apakah juga dikasih sertifikat halal? atau dilarang seperti PKI?--- 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal | | | | | | | | | | | 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal - VIVA.co.id PT. VIVA MEDIA BARU - VIVA.co.id Seluruh produk Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal dari BPJPH. | | | Rabu, 11 Oktober 2017 | 15:33 WIB Pramusaji sedang menata makanan untuk peserta KTT Luar Biasa OKI. Tulisan halal disertakan sebagai jaminan bagi peserta KTT. VIVA.co.id – Terhitung tahun 2019, seluruh produk yang ada di Indonesia baik itu produksi dalam negeri maupun luar harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikat ini akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kini telah resmi dibentuk pemerintah. "Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa di tahun 2019, semua produk harus bersertifikat halal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Ahmad di Kementerian Agama dalam peresmian BPJPH, Rabu, 11 Oktober 2017. Karena itu, kata Noor, BPJPH kini memiliki tugas yang berat. Sebab ia harus menerbitkan sertifikasi bagi seluruh produk yang sebelumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia. "Kerjanya lebih berat dibanding misalnya sistem Pemilu karena ini akan mendaftar sekian juta produk di Indonesia," ujarnya. BPJPH sebelumnya resmi ditetapkan sebagai pengganti tugas MUI untuk menerbitkan sertifikasi halal terhadap sebuah produk. Kini setelah wewenang itu diambil alih, MUI berperan sebagai penerbit fatwa untuk selanjutnya menjadi rekomendasi BPJPH ketika menerbitkan sertifikasi halal. Lembaga BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
