----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: kh djie [email protected] [GELORA45] 
<[email protected]>Kepada: Gelora45 <[email protected]>; Jonathan 
Goeij <[email protected]>Terkirim: Kamis, 12 Oktober 2017 07.11.13 
GMT+2Judul: Re: [GELORA45] 2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal
     

Yang cerita itu orang Islam sendiri. Dia makan di restaurant Jahudi kalau tak 
ada restaurant islam.Mereka sama2 keturunan Abraham/ibrahim, Yang satu turunan 
Iskak ( anak Sarah), yang lain turunan Ismael ( anak Hadjar)
2017-10-12 6:54 GMT+02:00 [email protected] [GELORA45] 
<[email protected]>:

     


saya rasa kok orang Yahudi tidak menganggap makanan halal itu koshermungkin 
demikian juga sebaliknya

---In [email protected], <djiekh@...> wrote :

Babi dikatakan haram. Jadi diapakan dulu ya tetap haram ? Ada saja yang tanya, 
kalau disunat dulu babinya, apa tetap haram.Jual daging babi..............Jadi 
jual barang haram ? Daging babi baru haram kalau dimakan orang Islam atau 
Jahudi.Kalau babi dicacah dimakankan ikan, boleh tidak ikannya sekarang dimakan 
orang Islam atau Jahudi?Orang Islam boleh makan di rumah makan Jahudi. Orang 
Jahudi boleh makan di rumah makan islam. karena Halal = Kosher
2017-10-12 1:10 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] 
<[email protected]>:


 

Bagaimana dengan produk daging babi, apakah juga dikasih sertifikat halal? atau 
dilarang seperti PKI?---

2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
2019, Produk Lokal dan Luar Wajib Sertifikat Halal - VIVA.co.id

PT. VIVA MEDIA BARU - VIVA.co.id

Seluruh produk Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal dari BPJPH.
 |

 |

 |





Rabu, 11 Oktober 2017 | 15:33 WIB



Pramusaji sedang menata makanan untuk peserta KTT Luar Biasa OKI. Tulisan halal 
disertakan sebagai jaminan bagi peserta KTT.


VIVA.co.id – Terhitung tahun 2019, seluruh produk yang ada di Indonesia baik 
itu produksi dalam negeri maupun luar harus memiliki sertifikasi halal. 
Sertifikat ini akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) yang kini telah resmi dibentuk pemerintah.

"Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa di tahun 2019, semua produk 
harus bersertifikat halal," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Ahmad di 
Kementerian Agama dalam peresmian BPJPH, Rabu, 11 Oktober 2017.


Karena itu, kata Noor, BPJPH kini memiliki tugas yang berat. Sebab ia harus 
menerbitkan sertifikasi bagi seluruh produk yang sebelumnya dikelola oleh 
Majelis Ulama Indonesia.

"Kerjanya lebih berat dibanding misalnya sistem Pemilu karena ini akan 
mendaftar sekian juta produk di Indonesia," ujarnya.

BPJPH sebelumnya resmi ditetapkan sebagai pengganti tugas MUI untuk menerbitkan 
sertifikasi halal terhadap sebuah produk. 

Kini setelah wewenang itu diambil alih, MUI berperan sebagai penerbit fatwa 
untuk selanjutnya menjadi rekomendasi BPJPH ketika menerbitkan sertifikasi 
halal.

Lembaga BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang 
jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama.








   

    

Kirim email ke