Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan?


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan?

Bahasa 'halal' dan 'haram' sebenarnya biasa dipakai dalam keseharian, namun 
bagaimana dimensi dan implikasinya s...
 |

 |

 |



   
   - 3 jam lalu
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoADI WEDA/EPA
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menginginkan APBD dari 
uang halal 'memunculkan dimensi yang tidak netral, karena keluar dari mulut 
pejabat publik'.

Pernyataan Anies kepada wartawan di Balai Kota merupakan respons atas 
pertanyaan mengenai izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis yang tidak 
diperpanjang. Di situ dia berujar, ''Kami ingin uang halal. Kami ingin dari 
kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini.''

Ungkapan 'halal' dan 'haram' sebenarnya biasa dipakai dalam keseharian, untuk 
ungkapan tentang sesuatu yang baik atau sah, dan hal yang buruk atau tidak sah.

Tapi saat Anies selaku pejabat publik menggunakannya, maka istilah itu jadi 
'bermasalah dalam pengertian', kata Syafiq Hasyim, pengurus Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang juga Direktur International Center for Islam and Pluralism 
ICIP.
   
   - Sekitar 80% pijat lelaki di Jakarta 'tawarkan prostitusi', mengapa Alexis 
saja yang ditutup?
   - Alexis: 'dihakimi sepihak', dugaan prostitusi, dan lantai tujuh 'yang 
menghebohkan'
   - Bertandang ke Kalijodo dan ruang publik lainnya di Jakarta
Hak atas fotoREUTERSImage captionAnies Baswedan menjadi gubernur Jakarta 
setelah dalam pemilihan mengalahkan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.
''Apa yang disebut halal atau boleh menurut agama tidak selalu sama dengan 
pengertian boleh menurut negara,'' kata Syafiq.

''Dalam kenyataan sehari-hari orang mengatakan begitu karena mereka tidak 
berurusan dengan uang negara, pendapatan negara... Tapi kalau itu levelnya 
pejabat publik, sementara yang disebut dengan publik itu tidak hanya mereka 
yang memiliki keyakinan tentang halal-haram, tidak hanya orang-orang muslim 
tapi juga publik secara umum, maka ada masalah.''

Yang agama dan yang negara

Selain itu, kata dia, dalam hidup kenegaraan, kategori halal dan haram tidak 
persis seperti yang diuraikan oleh agama.

''Ada usaha dan jenis perusahaan yang menjual atau beroperasi untuk hal yang 
menurut agama itu haram, tapi menurut negara boleh,'' jelas Syafiq.

''Misalnya, pabrik bir atau usaha perbankan yang menurut sebagian kalangan 
tidak boleh, debt collector, dan sebagainya... Jadi sebagai pejabat publik 
perlu memisahkan dan tidak terlalu sering menggunakan bahasa agama untuk urusan 
publik.''

Syafiq juga menyarankan Anies agar memakai istilah-istilah yang netral, karena 
menurutnya masyarakat Jakarta masih dalam keadaan 'terbelah'.

''Kalau dalam keadaan terbelah kemudian gubernur yang baru masih menggunakan 
bahasa-bahasa yang bisa menstimulasi orang untuk semakin terpisah, menurut saya 
gunakan ungkapan yang netral saja. Netral agama,'' ungkap Syafiq.
Hak atas fotoROMEO GACAD/AFPImage captionAksi Forum Solidaritas Kebebasan 
Beragama di Jakarta pada 2010
Berbeda dengan Syafiq, Siti Zuhro dari LIPI menganggap, mempersoalkan 
halal-haram dalam ucapan Anies cenderung 'mengada-ada'. Sebab, menurut dia, 
ungkapan itu muncul lantaran Anies mengekspresikan dirinya sebagai seorang 
Muslim.

''Tidak ada yang salah (dengan ucapan Anies) menurut saya, karena kalau itu 
dari perspektif akidah Islam. Agama kan mengajarkan tentang kebenaran. Oleh 
karena itu, kalau Anies yang belajar Islam dan dirinya muslim menyampaikan hal 
yang seperti itu tidak ada yang aneh menurut saya,'' ujar Siti.

''Termasuk bahwa perbuatan prostitusi itu dilarang keras. Konteksnya sesuai.''
   
   - Tanah Abang, kesemrawutan berjarak tiga kilometer dari Balai Kota Jakarta
   - Kalijodo, riwayatmu dulu
   - Kawasan lokalisasi Kalijodo menghitung hari

Memakai koridor agamanya, Anies dinilai sedang menyerukan pendidikan tentang 
'budi pekerti'.

Siti mengatakan, penutupan tempat prostitusi tidak hanya di Jakarta. Di 
Surabaya jauh lebih rumit, karena melibatkan banyak pihak. Namun, kata Siti, 
hal tersebut tidak menimbulkan kritik terhadap segala ucapan seperti dalam 
kasus Anies.

Sebelumnya, penutupan lokalisasi pekerja seks Kalijodo yang dilakukan oleh 
gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga mendapat perlawanan 
keras.

Ahok, yang sekarang dipenjara untuk kasus penodaan agama, menggusur lokalisasi 
yang terletak di bantaran sungai itu, dan di atasnya didirikan taman bermain 
yang dikenal sebagai RPTRA, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak.

Kirim email ke