----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Jonathan Goeij
[email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada:
Yahoogroups <[email protected]>Terkirim: Jumat, 3 November 2017 20.26.11
GMT+1Judul: [GELORA45] Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan
Gubernur Anies Baswedan?
Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan?
|
|
|
| | |
|
|
|
| |
Halal-haram Jakarta, apa yang salah dengan ucapan Gubernur Anies Baswedan?
Bahasa 'halal' dan 'haram' sebenarnya biasa dipakai dalam keseharian, namun
bagaimana dimensi dan implikasinya s...
|
|
|
- 3 jam lalu
- Bagikan artikel ini dengan Facebook
- Bagikan artikel ini dengan Twitter
- Bagikan artikel ini dengan Messenger
- Bagikan artikel ini dengan Email
- Kirim
Hak atas fotoADI WEDA/EPA
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menginginkan APBD dari
uang halal 'memunculkan dimensi yang tidak netral, karena keluar dari mulut
pejabat publik'.
Pernyataan Anies kepada wartawan di Balai Kota merupakan respons atas
pertanyaan mengenai izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis yang tidak
diperpanjang. Di situ dia berujar, ''Kami ingin uang halal. Kami ingin dari
kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini.''
Ungkapan 'halal' dan 'haram' sebenarnya biasa dipakai dalam keseharian, untuk
ungkapan tentang sesuatu yang baik atau sah, dan hal yang buruk atau tidak sah.
Tapi saat Anies selaku pejabat publik menggunakannya, maka istilah itu jadi
'bermasalah dalam pengertian', kata Syafiq Hasyim, pengurus Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang juga Direktur International Center for Islam and Pluralism
ICIP.
- Sekitar 80% pijat lelaki di Jakarta 'tawarkan prostitusi', mengapa Alexis
saja yang ditutup?
- Alexis: 'dihakimi sepihak', dugaan prostitusi, dan lantai tujuh 'yang
menghebohkan'
- Bertandang ke Kalijodo dan ruang publik lainnya di Jakarta
Hak atas fotoREUTERSImage captionAnies Baswedan menjadi gubernur Jakarta
setelah dalam pemilihan mengalahkan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.
''Apa yang disebut halal atau boleh menurut agama tidak selalu sama dengan
pengertian boleh menurut negara,'' kata Syafiq.
''Dalam kenyataan sehari-hari orang mengatakan begitu karena mereka tidak
berurusan dengan uang negara, pendapatan negara... Tapi kalau itu levelnya
pejabat publik, sementara yang disebut dengan publik itu tidak hanya mereka
yang memiliki keyakinan tentang halal-haram, tidak hanya orang-orang muslim
tapi juga publik secara umum, maka ada masalah.''
Yang agama dan yang negara
Selain itu, kata dia, dalam hidup kenegaraan, kategori halal dan haram tidak
persis seperti yang diuraikan oleh agama.
''Ada usaha dan jenis perusahaan yang menjual atau beroperasi untuk hal yang
menurut agama itu haram, tapi menurut negara boleh,'' jelas Syafiq.
''Misalnya, pabrik bir atau usaha perbankan yang menurut sebagian kalangan
tidak boleh, debt collector, dan sebagainya... Jadi sebagai pejabat publik
perlu memisahkan dan tidak terlalu sering menggunakan bahasa agama untuk urusan
publik.''
Syafiq juga menyarankan Anies agar memakai istilah-istilah yang netral, karena
menurutnya masyarakat Jakarta masih dalam keadaan 'terbelah'.
''Kalau dalam keadaan terbelah kemudian gubernur yang baru masih menggunakan
bahasa-bahasa yang bisa menstimulasi orang untuk semakin terpisah, menurut saya
gunakan ungkapan yang netral saja. Netral agama,'' ungkap Syafiq.
Hak atas fotoROMEO GACAD/AFPImage captionAksi Forum Solidaritas Kebebasan
Beragama di Jakarta pada 2010
Berbeda dengan Syafiq, Siti Zuhro dari LIPI menganggap, mempersoalkan
halal-haram dalam ucapan Anies cenderung 'mengada-ada'. Sebab, menurut dia,
ungkapan itu muncul lantaran Anies mengekspresikan dirinya sebagai seorang
Muslim.
''Tidak ada yang salah (dengan ucapan Anies) menurut saya, karena kalau itu
dari perspektif akidah Islam. Agama kan mengajarkan tentang kebenaran. Oleh
karena itu, kalau Anies yang belajar Islam dan dirinya muslim menyampaikan hal
yang seperti itu tidak ada yang aneh menurut saya,'' ujar Siti.
''Termasuk bahwa perbuatan prostitusi itu dilarang keras. Konteksnya sesuai.''
- Tanah Abang, kesemrawutan berjarak tiga kilometer dari Balai Kota Jakarta
- Kalijodo, riwayatmu dulu
- Kawasan lokalisasi Kalijodo menghitung hari
Memakai koridor agamanya, Anies dinilai sedang menyerukan pendidikan tentang
'budi pekerti'.
Siti mengatakan, penutupan tempat prostitusi tidak hanya di Jakarta. Di
Surabaya jauh lebih rumit, karena melibatkan banyak pihak. Namun, kata Siti,
hal tersebut tidak menimbulkan kritik terhadap segala ucapan seperti dalam
kasus Anies.
Sebelumnya, penutupan lokalisasi pekerja seks Kalijodo yang dilakukan oleh
gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga mendapat perlawanan
keras.
Ahok, yang sekarang dipenjara untuk kasus penodaan agama, menggusur lokalisasi
yang terletak di bantaran sungai itu, dan di atasnya didirikan taman bermain
yang dikenal sebagai RPTRA, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak.