[GELORA45] SOEMARSONO dan HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER

Fri, 10 Nov 2017 04:06:49 -0800 


SOEMARSONO
dan HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER (1)

(Harsutejo)

Pengantar

Sejak berkuasanya rezim Orba 1965 sampai kini nama
Soemarsono dihapus dari khasanah sejarah kemerdekaan Indonesia, utamanya
pertempuran rakyat Surabaya melawan Sekutu dan Belanda dengan salah satu
puncaknya pada 10 November 1945 yang kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya 1945 dan Hari Pahlawan tak dapat dipisahkan dengan nama Soemarsono, tokoh pemuda dan tokoh perjuangan 1945. Di samping namanya dicoret dari sejarah Indonesia, ia bahkan dibungkam selama setengah abad ini. Maka tak aneh jika sebagian besar generasi muda dan pelajar tak mengenalnya. Tulisan 
berikut saya petik dari buku di bawah.

10 November 1945

Perang perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya 1945 yang
berpuncak pada pertempuran hebat pada 28-30 Oktober 1945 melawan tentara
Inggris yang hendak memaksakan kehendaknya, merupakan perang rakyat sebenarnya. Selanjutnya pemboman membabi buta pasukan Sekutu Inggris pada 10 November 1945 yang dilakukan karena rakyat tidak sudi bertekuk lutut, telah menimbulkan 
korban ribuan rakyat tak berdosa dan kerusakan luar biasa. Peristiwa 10
November 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan tidak dapat kita mengerti secara baik hanya dengan menceritakan bagian-bagiannya saja. Dengan 
demikian orang perlu mengambil pandangan yang pokok agar terjadi sambung
pengertian. Latar belakang kota Surabaya dalam konteks masyarakat kolonial, sebagai kota marine, kota buruh, tidaklah cukup untuk dapat mengerti arti 
pertempuran Surabaya 10 November 1945.

Bagi saya untuk mengambil pengertian pokok maka peristiwa
Hari Pahlawan itu tidak dapat dilepaskan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan nasional untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi merupakan bagian dari rentetan peristiwa sejarah. Kejadian 10 November 1945 itu besar karena menjadi bagian yang lebih besar yakni Proklamasi Kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme. Hari Pahlawan itu merupakan fenomena dari proses perjuangan kemerdekaan dan proklamasi, tidak akan ada Hari Pahlawan tanpa ada Proklamasi, tidak ada Proklamasi Kemerdekaan 
tanpa perjuangan kemerdekaan sebelumnya.

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil revolusi, Revolusi
Agustus 1945 yang berlangsung hanya sebentar yang mengubah kualitas negeri jajahan menjadi negeri merdeka. Kemerdekan yang kita rebut itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Atlantic Charter 1941[1] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352508613#_edn1> yang kemudian terdapat juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.” Maka tidak aneh jika para pemuda ketika melakukan aksi corat-coret di Surabaya menyebut juga “Atlantic 
Charter.”

Dengan adanya KMB maka revolusi menjadi gagal.
Kemerdekaan hanya ada artinya jika dengan revolusi. Dengan adanya KMB dan 
penyerahan kedaulatan yang datang kemudian ialah neo-kolonialisme yang
berlangsung sampai saat ini. Secara formal kita merdeka, tetapi isinya dijajah, kemerdekaan semu, kemerdekaan yang memperbodoh rakyat, rakyat belum merdeka di dalam Republik Indonesia yang secara formal merdeka. Tanpa kemerdekaaan penuh sebagai jembatan emas sebagaimana disebutkan oleh Bung Karno, maka tidak akan ada kemakmuran bangsa.[2] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352508613#_edn2> Demikianlah pandangan saya tentang arti 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan dalam hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan serta 
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam situasi seperti sekarang ini maka api 10 November
telah padam, yang tinggal abunya. Tidak ada penjajah yang menyerahkan
kemerdekaan dengan sukarela, kemerdekaan harus direbut sebagai yang sering ditekankan oleh Bung Karno. Dewasa ini hakekatnya kita tidak lagi merdeka, kita selalu diatur-atur orang lain, kita didikte oleh pemilik modal besar, oleh IMF dan World Bank. Kita akan menikmati kemerdekaan yang sebenarnya jika kita dapat 
melaksanakan Trisakti ajaran Bung Karno sepenuhnya: bebas dalam politik,
berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian Soemarsono. (Harsutejo, Soemarsono, 
Pemimpin Perlawanan Rakyat Surabaya 1945 Yang Dilupakan, Pustaka Sinar
Harapam, Jakarta, 2010.)

 


 
[1] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352508613#_ednref1> Atlantic Charter diumumkan dalam kecamuk Perang Dunia II pada 14 Agustus 1941, diteken oleh Winston Curchill, Perdana Menteri Inggris bersama FD Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Prinsip dasarnya kemudian dimasukkan ke dalam Declaration of the United Nations pada 1 Januari 1942.
[2] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352508613#_ednref2> Bung Karno selalu menyebut revolusi belum selesai. Barangkali ini merupakan perbedaan terminologi, antara revolusi gagal dan revolusi belum selesai. Dalam persetujuan KMB Belanda dengan bantuan AS telah berhasil menekan utusan Indonesia yang diketuai oleh Hatta untuk menerima tuntutan Belanda agar utang-utang dalam dan luar negeri pemerintah jajahan Hindia Belanda dibebankan kepada pihak Indonesia sebesar US$1,13 miliar (Kahin 
A & G McT 2001:40), suatu jumlah yang bukan alang-kepalang besarnya bagi
Republik. Di samping itu semua aset perusahaan asing kaum kapitalis penjajah yang telah direbut rakyat harus dikembalikan kepada pemiliknya yang “sah”. Sejarawan Hilmar Farid menyebut dua langkah ini sebagai keputusan absurd yang dilakukan penguasa RI (Hilmar Farid dalam pengantar buku Soegiri DS, Demokrasi dan Spektrum Kemerdekaan Indonesia, Hasta Mitra, 2003:8). Dikatakan olehnya bahwa sejak itu maka imajinasi radikal tentang bangsa ini tenggelam dan diganti oleh keangkuhan kuasa, orientasi 
ekonomi kapitalis dengan kesenjangan begitu hebat (Idem 2003:7).
Bung Karno selalu menyebut revolusi belum selesai. Barangkali ini merupakan perbedaan terminologi, antara revolusi gagal dan revolusi belum selesai. Dalam 
persetujuan KMB Belanda dengan bantuan AS telah berhasil menekan utusan
Indonesia yang diketuai oleh Hatta untuk menerima tuntutan Belanda agar
utang-utang dalam dan luar negeri pemerintah jajahan Hindia Belanda dibebankan 
kepada pihak Indonesia sebesar US$1,13 miliar (Kahin A & G McT 2001:40),
suatu jumlah yang bukan alang-kepalang besarnya bagi Republik. Di samping itu semua aset perusahaan asing kaum kapitalis penjajah yang telah direbut rakyat 
harus dikembalikan kepada pemiliknya yang “sah”. Sejarawan Hilmar Farid
menyebut dua langkah ini sebagai keputusan absurd yang dilakukan penguasa RI (Hilmar Farid dalam pengantar buku Soegiri DS, Demokrasi dan Spektrum Kemerdekaan Indonesia, Hasta Mitra, 2003:8). Dikatakan olehnya bahwa sejak itu maka imajinasi radikal tentang bangsa ini tenggelam dan diganti oleh keangkuhan kuasa, orientasi ekonomi kapitalis dengan 
kesenjangan begitu hebat (Idem 2003:7).

 




 

SOEMARSONO dan HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER (2)


(Harsutejo)

 

Masa Pendudukan Jepang


Di masa Jepang pada bulan Agustus 1944 saya dikirim ke
  Surabaya oleh Sukarni sebagai pimpinan Indonesia Muda untuk membantu
perjuangan di sana menyongsong proklamasi dengan payung pegawai perusahaan minyak BPM. Di BPM ketika itu terdapat 20 pemuda yang berasal dari berbagai tempat untuk membantu perjuangan di bawah pimpinan Djohan Sjahruzah, seorang intelektual yang simpatik dengan orientasi Marxisme/sosialisme. Djohan Sjahruzah mula-mula tergabung dalam PNI Pendidikan bersama Hatta dan Sjahrir. Djohan Sjahruzah seorang yang teguh dengan ideologi yang baik serta dedikasi 
  tinggi, ia berpengaruh di kalangan mahasiswa. Dia ini pula sebenarnya
organisator PNI Pendidikan. Kelak ia tergabung ke dan menjadi Sekjen PSI bentukan Sutan Sjahrir yang pecah dengan Amir Sjarifuddin. Kata orang yang dekat dengan Djohan Sjahrusah, menilik pengabdian dan ideologinya ia lebih 
  pantas menjadi pemimpin PKI.

Belakangan saya berhubungan dengan gerakan bawah tanah
di Surabaya lewat saluran Bung Widarta[1] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_edn1> dari PKI ilegal dengan majalah bawah tanah bernama Menara Merah.yang berorientasikan 
  Marxisme/Komunisme. Di samping itu jmajalah ini juga memuat ulasan
politik nasional dan internasional. Kemudian saya mulai melakukan kontak dengan sejumlah kader gerakan di Tulungagung dan Blitar yang kuat. Sementara itu Angkatan Muda Indonesia (AMI), organisasi resmi yang diterima pihak Jepang di Surabaya dipimpin oleh Ruslan Abdulgani. Anggota pimpinan yang lain ialah Sutomo atau Bung Tomo, saya menjadi anggota pengurus tingkat kecamatan. Mereka menuntut kemerdekaan sekarang juga. Di pihak lain terdapat gerakan yang tidak percaya pada Jepang, karena kemerdekaan bukan sekedar dituntut, 
  apalagi dihadiahkan, kemerdekaan harus direbut.

Gerakan yang dipimpin Bung Widarta ini lebih menarik
bagi saya. Mereka melakukan langkah-langkah nyata dalam perlawanan terhadap Jepang. Hal ini berbeda dengan gerakan Djohan Sjahruzah yang terbatas pada pendidikan di kalangan intelektual. Gerakan Widarta lebih banyak melakukan 
  aksi-aksi di kalangan kaum buruh, melakukan gerakan anti-fasis dengan
melakukan kegiatan sabotase di samping melakukan pendidikan politik lewat 
  majalah berkala Menara Merah. Kami
melakukan pendidikan politik untuk menyambut kemerdekaan yang telah kami 
  perhitungkan datangnya, ketika Jepang mengalami kejatuhan. Ideologi
kemerdekaan ini berarti kesediaan untuk mengorbankan jiwa raga guna merebut kemerdekaan dari penjajah, sama sekali bukan berharap-harap hadiah mereka. 

Pada waktu yang sama para aktivis pemuda dan gerakan
bawah tanah juga melakukan kegiatannya dalam berbagai organisasi yang dibangun 
  Jepang guna menyongsong Indonesia
Merdeka yang diyakini akan segera dapat diwujudkan dengan jatuhnya Jepang yang juga sudah dalam perhitungan banyak pemimpin. Di samping perlawanan gerakan di bawah tanah, selama pendudukan Jepang terjadi juga sejumlah perlawanan bersenjata, di antaranya yang terkenal ialah pemberontakan Peta Blitar pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriadi. Di bidang kesenian terjadi juga perlawanan sebagai dilakukan tokoh ludruk Surabaya Cak Durasim yang tersohor dengan sindirannya terhadap Jepang maupun para pemimpin yang 
  membantu Jepang, Pegupon omahe doro,
melok Nippon tambah soro (Pegupon rumah burung dara, ikut Nipon tambah 
  sengsara) yang ditebus dengan nyawa yang bersangkutan.

 


Orang Jepang Pendukung
  Kemerdekaan

Saya belum pernah membaca tulisan tentang adanya
kelompok orang Jepang yang terorganisasi yang sebenarnya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut hemat saya, kelompok itu merupakan sel Partai Komunis Jepang yang berada di dalam pemerintahan maupun bala tentara Jepang yang menduduki Indonesia. Hal ini hanya saya ketahui dari pengalaman pribadi.[2] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_edn2> 

Di masa pendudukan Jepang saya pernah melakukan
pertemuan dengan seorang militer Jepang berpangkat Sersan Mayor berdasarkan petunjuk yang diberikan Widarta. Pada suatu kali saya harus mencari kertas untuk keperluan penerbitan majalah bawah tanah Menara Merah. Saya bertanya, “Bagaimana caranya mendapatkan kertas yang amat langka itu?” Dengan enteng dijawab oleh pimpinan, “Ya dari 
  kantor-kantor Jepang!” Wah ini sesuatu yang tidak masuk di akal saya,
bagaimana mungkin mengambil kertas, barang yang cukup langka itu dari kantor BPM yang dijaga ketat pihak Jepang. Di masa itu kertasnya kertas merang, bentuknya bukan dalam rim-riman tapi masih dalam gulungan besar seperti yang baru keluar dari pabrik kertas. Bagaimana mungkin membawa kertas dalam gulungan besar demikian keluar dari kantor yang dijaga tentara Jepang dengan aman tanpa mereka ketahui? Ini benar-benar tidak mungkin! Ternyata jawabannya 
  sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan.

Oleh pimpinan saya diberi mandat berupa selembar kertas
yang dilinting seperti rokok. Jika kertas tersebut dimasukkan ke dalam air maka akan terbaca di dalamnya huruf-huruf ‘CC Partai Komunis Indonesia (PKI)’ dengan tanda Paluarit. “Jika kau menemui tentara Jepang yang dimaksudkan yang sedang menjadi kepala jaga di BPM, dia pun akan menunjukkan kertas yang sama dengan tulisan ‘CC Partai Komunis Jepang’, itulah kawan yang kita cari”. 


Saya bertemu dengan yang bersangkutan di kantor Hongbu
(BPM), tempat saya bekerja dengan perasaan agak ragu juga, sebab jika saya menemui orang yang salah, bisa-bisa nyawa taruhannya. Kami berdua bertemu di sebuah ruangan kepala jaga yang kosong di kantor itu sebagaimana telah diatur, kami saling menunjukkan kertas yang dilinting itu dan kami masukkan ke dalam gelas berisi air yang telah disiapkan, dan benar huruf-huruf dan simbol Paluarit itu timbul, lalu saya sampaikan bahwa saya akan mengambil kertas dari kantor tersebut pada jam 14.00 siang. Dua becak telah saya siapkan. Sebenarnyalah ketika melewati pintu gerbang masih ada perasaan ngeri melihat tentara Jepang yang sedang berjaga dengan bayonet terhunus. Ternyata dia hanya membalas hormat saya dan membiarkan saya pergi. Maka dua gulung besar kertas dalam dua becak pun keluar dari kantor dengan pengawasan penjaga tentara Jepang...... yang ternyata kawan bangsa Indonesia dari Partai Komunis 
  Jepang.

Kejadian ini membuat kepercayaan saya terhadap PKI kian
membesar, PKI merupakan satu-satunya gerakan yang mempunyai jaringan dengan gerakan internasional melawan fasisme. Kejadian ini merupakan salah satu 
  bentuk manifestasi dari solidaritas internasional meskipun secara
kecil-kecilan dalam arti yang pernah bersinggungan dengan pengalaman langsung 
  diri saya. Dari pengalaman ini saya berkeyakinan bahwa kalau terjadi
bentrokan dengan tentara Jepang maka tidak akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, apalagi Jepang telah menyerah, tak pelak tentu ada peranan yang telah dan akan dimainkan unsur-unsur anti-fasisme dalam barisan tentara 
  Jepang sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah kemerdekaan
seorang panglima senior Laksamana Shibata Yaichiro dari AL membuka gudang senjata di Embong Wungu bagi para pemuda Indonesia.[3] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_edn3> Ketika ia menyerah kepada seorang kapten wakil Sekutu pada 3 Oktober 1945, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyerahkan senjata kepada pihak Republik yang akan bertanggungjawab terhadap Sekutu.[4] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_edn4> Demikian papar Soemarsono. 

 


 

 
[1] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_ednref1> Tentang Widarta, lihat catatan kaki di belakang.
[2] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_ednref2> Ini merupakan tantangan bagi mahasiswa sejarah dan 
  sejarawan untuk menelitinya lebih lanjut.
[3] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_ednref3> Dalam tahun 1960-an saya dengar dari Hasan Ismail tentang adanya tulisan dari Laksamana Madya Shibata Yaichiro yang di masa itu bertugas di Surabaya. Dia menulis bahwa dalam kubu Jepang memang terdapat gerakan bawah tanah yang membantu rakyat Indonesia. Hal demikian banyak terjadi juga di Tiongkok. Saya mendengar di masa pemberontakan Peta Blitar, terdapat satu kompi tentara Jepang yang dijebloskan ke penjara di Ambarawa karena komandannya ternyata menjadi anggota gerakan anti-fasis. Menurut dugaan saya mereka itu kebanyakan berada dalam jaringan yang dibangun oleh Partai Komunis Jepang. Hal ini terjadi juga dengan Partai Komunis Belanda (CPN). Kita kenal kasus Piet van Staveren, anggota CPN. Sebagai tentara Belanda kemudian dia menyeberang ke RI menjelang agresi Belanda pertama (21 Juli 1947), bersama saya ada di Madiun. Dengan nama Indonesia Pitojo, ia menjadi penyiar Radio Gelora Pemuda Madiun dalam bahasa Belanda. Antara lain dia mempropagandakan agar milisi di negeri Belanda tidak memerangi perjuangan rakyat Indonesia. Dalam peristiwa Madiun ia ditangkap, dikirim kembali ke 
  negeri Belanda, di sana dijatuhi hukuman 7 tahun karena desersi (Sm).
[4] <http://id.mc1930.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1352812843#_ednref4> MC Ricklefs 1993:325; Hutagalung 2001:146. 





 

 

Kirim email ke